Korut Alami Peningkatan Angka Kematian Karena COVID-19 Orang-orang dengan masker pelindung berjalan di tengah kekhawatiran terhadap COVID-19 di Pyongyang, Korea Utara, 15 Mei 2020. (ANTARA/Kyodo via Reuters/as)

MerahPutih.com - Setelah 2 tahun tidak adanya laporan paparan COVID-19. Korea Utara pada Minggu (15/5), melaporkan peningkatan kematian akibat virus ini.

Dilaporkan sebanyak 42 orang telah meninggal akibat wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi pada hari keempat penguncian nasional yang bertujuan untuk menghentikan wabah COVID-19.

Baca Juga:

Korut Laporkan Wabah Pertama COVID-19, Kim Jong Un: Lockdown Total

Pemerintah Korea Utara pada Kamis (12/5) mengaku bahwa negara itu sedang memerangi "ledakan" wabah COVID-19.

Pengakuan itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa virus tersebut dapat menghancurkan negara dengan sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya, memiliki kemampuan pengujian terbatas, dan tidak ada program vaksin itu.

Kantor berita Korut KCNA mengatakan, negara itu mengambil "langkah-langkah darurat cepat" untuk mengendalikan epidemi, tetapi tidak ada tanda bahwa Pyongyang bergerak untuk menerima tawaran vaksin internasional.

"Semua provinsi, kota dan kabupaten di negara ini telah dikunci total dan unit kerja, unit produksi, dan unit perumahan ditutup bagi satu sama lain sejak pagi 12 Mei dan pemeriksaan ketat dan intensif terhadap semua orang sedang dilakukan," lapor KCNA pada Minggu.

Sebelumnya pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan penyebaran COVID-19 telah mendorong negaranya ke dalam "kekacauan besar" dan menyerukan perlawanan habis-habisan untuk mengatasi wabah tersebut.

Meskipun Korut berada dalam penguncian (lockdown), Kim dan pejabat senior lainnya pada Sabtu (14/5) menghadiri upacara pemakaman untuk Yang Hyong Sop, yakni mantan kepala negara de facto selama pemerintahan ayah Kim, Kim Jong Il, seperti diberitakan KCNA.

Otoritas kesehatan Korut mendirikan lebih banyak pos pencegahan epidemi dan segera mengangkut pasokan medis ke rumah sakit dan klinik, sementara para pejabat senior menyumbangkan obat-obatan cadangan, kata KCNA.

"Sebagian besar kematian disebabkan oleh orang-orang yang ceroboh dalam meminum obat karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit infeksi virus corona varian Omicron siluman dan metode pengobatannya yang benar," kata laporan kantor berita itu dikutip Antara.

Para ahli mengatakan Korea Utara tampaknya tidak memiliki kapasitas untuk menguji puluhan ribu pasien bergejala tersebut. KCNA tidak melaporkan berapa banyak dari kasus yang dicurigai itu dinyatakan positif COVID-19.

Secara keseluruhan Korea Utara telah melaporkan 820.620 kasus yang dicurigai COVID-19, dengan 324.550 orang masih dalam perawatan medis. Padahal selama virus melanda seluruh dunia, Korea Utara mengklaim tidak ada kasus infeksi virus corona yang dikonfirmasi, dan merupakan satu dari hanya dua negara di dunia yang belum memulai kampanye vaksinasi COVID.

Baca Juga:

Resmi Dilantik, Presiden Korea Yoon Suk Yeol Segera Tuntaskan Permasalahan dengan Korut

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya
Indonesia
Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, harga tiket untuk menonton langsung Formula E memiliki rentan harga yang cukup beragam. Dari laporan panitia paling murah dibandrol mulai Rp 350.000.

Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara
Indonesia
Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan meresmikan gedung baru yakni Tower 11 yang diberi nama Ki Hajar Dewantara yang rencananya bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Satgas COVID-19 Akui Vaksinasi Masih Belum Merata Jelang Lebaran
Indonesia
Satgas COVID-19 Akui Vaksinasi Masih Belum Merata Jelang Lebaran

Pemerintah terus meningkatkan pemerataan cakupan vaksinasi nasional karena masih ada beberapa daerah yang cakupan dosis lengkapnya masih di bawah 70 persen.

Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020
Indonesia
Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020

Kejaksaan Agung memastikan, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Pinangki Sirna Malasari sudah tidak menerima gaji sejak September 2020.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat

Dikatakannya, pada Februari, mengalami penurunan, yakni menjadi sekitar Rp 3,736 triliun. Di sisi lain, jumlah investor di Jateng juga terus meningkat meski masih di tengah pandemi COVID-19.

Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A
Indonesia
Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A

Saat sesi tes pramusim pada 11-13 Februari, para pebalap mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor, berdebu dan aspal yang terkelupas.

Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa
Indonesia
Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa

Boneka Squid Game berukuran 2 meter yang dipasang di pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya sempat menjadi pusat untuk berswafoto bagi masyakarat yang melintas.

Nataru Jangan Euforia, Luhut: Banyak Yang Tidak Kita Tahu Mengenai COVID-19
Indonesia
Nataru Jangan Euforia, Luhut: Banyak Yang Tidak Kita Tahu Mengenai COVID-19

Masyarakat tidak terbawa euforia setelah kasus COVID-19 terkendali. Pasalnya pandemi masih panjang.

Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker
Indonesia
Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker

Belum dapat memastikan apakah Napoleon bakal dipecat atau tidak sebagai anggota Korps Bhayangkara.

RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR

Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.