Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati Penyaluran Bansos. (Foto: Kemensos).

MerahPutih.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat di Kementerian Sosial dinilai tepat. Pasalnya, yang diduga dikorupsi adalah dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.

Pengamat politik Bintang Wahyu Saputra menilai, pejabat yang melakukan korupsi bantuan bencana bukan hanya membuktikan dirinya pejabat tidak bermoral. Namun sekaligus melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, Bangsa dan Negara.

"Karena itu pelakunya harus dihukum berat," kata Bintang kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (5/12).

Baca Juga:

KPK Amankan 6 Orang dan Kardus Uang dari Pejabat Kemensos

Bintang melanjutkan, pelakunya pun mesti diberi hukuman berat. Mengingat yang dikorupsi adalah hak rakyat yang tengah kesulitan karena COVID.

"KPK mesti menepati janji akan menghukum mati pelaku korupsi Bansos COVID-19. Ini sebagaimana pernah dikatakan Ketua KPK,” ujar Bintang.

Bintang melanjutkan, pelaku korupsi Bansos COVID-19 tidak mungkin melakukannya sendiri, pasti melibatkan orang lain.

Diduga, banyak pihak yang terlibat kasus suap Bansos COVID-19 karena panjangnya meja yang harus dilewati perusahaan jika ingin menjadi vendor Bansos.

“Tidak mungkin pelaku sendirian,” kata Bintang.

Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)
Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Bintang juga mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun ke lapangan. Hal ini untuk menelusuri dugaan keterlibatan beberapa perusahaan yang diduga bermain.

"Kasus ini perlu diusut tuntas untuk menjawab keresahan dan kegelisahan publik karena sulitnya saat pandemi," tutup Bintang.

Jauh hari saat penyaluran Bansos COVID-19 dimulai, Ketua KPK Firli Bahuri mengancam jika ditemukan korupsi terkait dana Bansos COVID-19, pihaknya tidak segan untuk menuntut pelaku dengan hukuman mati.

"Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya beberapa waktu lalu.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dikucurkan melalui sejumlah program salah satunya untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda
Indonesia
Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda

Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi bagi pesepeda yang melintas di luar jalur.

Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub Enggan Berspekulasi
Indonesia
Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub Enggan Berspekulasi

Kasus penembakan di exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat (26/11) terjadi sekitar pukul 19.00 WIB

Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan
Indonesia
Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan

Selama ini duduga banyak usaha karaoke yang buka kucing-kucingan atau buka secara diam-diam setiap malam dan itu sangat merugikan PAD DKI.

2 Orang Meninggal Dalam Kebakaran, Lantai 2 Gedung Cyber Tidak Miliki Jendela
Indonesia
2 Orang Meninggal Dalam Kebakaran, Lantai 2 Gedung Cyber Tidak Miliki Jendela

Kebakaran tersebut dikabarkan bermula ketika percikan api muncul di dalam ruangan server lantai dua Gedung Cyber pada Kamis sekitar pukul 12.00 WIB.

Malaysia Kurangi Masa Karantina Jadi 10 hari
Dunia
Malaysia Kurangi Masa Karantina Jadi 10 hari

Malaysia mengumumkan mengurangi masa karantina wajib bagi mereka yang pulang dari luar negeri dan kontak erat kasus positif COVID-19.

Menaker Terus Pantau Pencairan THR Pekerja
Indonesia
Menaker Terus Pantau Pencairan THR Pekerja

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Kini, Pengajuan Surat Keterangan Miskin di Surabaya Harus Lewat Aplikasi
Indonesia
Kini, Pengajuan Surat Keterangan Miskin di Surabaya Harus Lewat Aplikasi

Aplikasi e-Pelayanan Dinsos ini juga bisa untuk pengecekan layanan bantuan sosial (bansos) dan status MBR.

Pemda Diperingatkan Lakukan Sosialisasi Matang Sebelum Buka Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Diperingatkan Lakukan Sosialisasi Matang Sebelum Buka Sekolah Tatap Muka

Vaksinasi kepada tenaga pendidik ditarget dapat selesai pada Juni 2021

Kemenhub Ungkap Kondisi Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sebelum Terbang
Indonesia
Kemenhub Ungkap Kondisi Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sebelum Terbang

Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin

Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi
Indonesia
Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi

Pemerintah Pusat harus memberikan bantuan kepada pengusaha transportasi umum baik darat, laut dan udara yang nantinya akan terimbas kebijakan larangan mudik lebaran 2021.