Korupsi Makin Massif, Jokowi Didorong Benahi Bidang Pencegahan dan Penindakan Ilustrasi korupsi. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kasus korupsi di Indonesia semakin massif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, dan keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara.

"Saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama," kata Ketua Umum Organisasi Jokowi Kerja (JOKER), Rini Susilowati, di Jakarta, Kamis (17/12)

Baca Juga

KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19

Joker, lanjut Rini, mendukung penuh tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan, lanjutnya, hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik.

"Unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang. Kemudian, asas kemanfaatan (zweckmassigkeit), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat," paparnya.

Organisasi Jokowi Kerja
Ketua Umum Organisasi Jokowi Kerja (JOKER), Rini Susilowati bersama Presiden Jokowi. Foto: Istimewa

Tak lupa, ia juga berharap agar penegakan hukum secara proporsional dan seimbang. Tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat.

"Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik, misalnya," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memiliki kenangan bersama Sigit saat menjabat Wali Kota Solo.

Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah
Indonesia
Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah

Perhimpunan INTI mengajak para perempuan baik tua maupun muda dan segenap elemen masyarakat untuk dapat menjadi pilar pertahanan keluarga

PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat
Indonesia
PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta

[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total

Klaim di gambar tangkapan layar yang diunggah oleh sumber klaim tersebut sudah beredar sejak pertengahan Maret 2020.

Pemprov DKI Tambah 6 Hotel COVID-19 Tapi Jumlah Tenaga Kesehatan Terbatas
Indonesia
Pemprov DKI Tambah 6 Hotel COVID-19 Tapi Jumlah Tenaga Kesehatan Terbatas

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah enam hotel bintang tiga untuk dirombak menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 orang tanpa gejala (OTG)

[Hoaks atau Fakta]: Warga Bekasi Ditangkap Usai Salat Idul Adha
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Bekasi Ditangkap Usai Salat Idul Adha

Dalam artikel dijelaskan bahwa 30 warga asing ditangkap oleh pihak berwenang setelah mengadakan jamuan makan Hari Raya Idul Adha di sebuah rumah di Taman Selayang Utama, Batu Caves, Malaysia.

Stafsus Aminuddin Ma’ruf Menutup Lomba: BerkaryaSaatPuasa
Indonesia
Stafsus Aminuddin Ma’ruf Menutup Lomba: BerkaryaSaatPuasa

Lomba dengan tema #berkaryasaatpuasa ini terdiri dari tiga lomba, yaitu MTQ Virtual Tingkat Nasional, Lomba Video TikTok, dan Lomba Design Profile Kiai.

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok

"Bahwa perkara Asabri sudah dilimpahkan ada 8 berkas (8 terdakwa), sidang pertama akan dilangsungkan pada Senin, 16 Agustus 2021," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8).

Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin
Indonesia
Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin

Bekas Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan kedekatan antara pengusaha Tommy Sumardi dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit

Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka
Indonesia
Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 7/PUU-VII-2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil.