Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar Ilustrasi. (ANTARA)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur merugikan keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

"Diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar," kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan bekas Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. Selain Yoory, KPK juga menetapkan dua orang dan satu korporasi dalam perkara ini.

Baca Juga:

Korupsi Lahan DKI, KPK Tahan Bekas Bos Sarana Jaya Yoory Pinontoan

Dua tersangka lainnya itu yakni, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA), dan Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR). Sedangkan satu korporasi yang juga ditetapkan tersangka yakni PT Adonara Propertindo (AP).

Setyo mengatakan, kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.

KPK menetapkan bekas Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan bekas Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Setelah kesepakatan rekanan itu, Yoory dan Anja Runtuwene menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen ke rekening Anja melalui Bank DKI.

"Sekitar Rp 108,8 miliar," imbuh Setyo.

Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp 43,5 miliar ke Anja. Uang tersebut merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.

Baca Juga:

KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya

Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat kejanggalan yang mengarah pada dugaan korupsi. Pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku.

Kemudian, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur.

"Terakhir adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan," kata Setyo. (Pon)

Baca Juga:

Eks Dirut Sarana Jaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri
Indonesia
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

Politikus PDI Perjuangan ini mempersilakan jika ada pihak-pihak yang mengusulkan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PT KAI Luncurkan Baturraden Ekspres rute Purwokerto-Bandung PP via Cikampek
Indonesia
PT KAI Luncurkan Baturraden Ekspres rute Purwokerto-Bandung PP via Cikampek

PT KAI telah melakukan percepatan waktu tempuh KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir yang semula 8 jam 42 menit, dipercepat menjadi 8 jam 30 menit.

Polisi Selidiki Rombongan Pesepeda 'Kuasai' Sudirman-Thamrin saat PPKM Level 3
Indonesia
Polisi Selidiki Rombongan Pesepeda 'Kuasai' Sudirman-Thamrin saat PPKM Level 3

Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan pleton atau kelompok pesepeda yang diduga melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin
Indonesia
Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.266 jiwa.

Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi
Indonesia
Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi

"Ini juga berpotensi menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tambah YLBHI.

Prakiraan Cuaca: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Lebat
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Lebat

BMKG memprakirakan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin (29/3).

Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban di Masa Pandemi
Indonesia
Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban di Masa Pandemi

Pemerintah memperketat prosedur penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha.

Tekan Angka Kematian Bayi, Selvi Ananda Blusukan ke Rumah Warga Akseptor KB
Indonesia
Tekan Angka Kematian Bayi, Selvi Ananda Blusukan ke Rumah Warga Akseptor KB

Selvi Ananda blusukan ke rumah akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (13/4).

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi

KPK Dinilai Melempem Usut Dugaan Korupsi Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dinilai Melempem Usut Dugaan Korupsi Mensos Juliari

Pimpinan KPK beberapa kali menyebut komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi COVID-19.