Korupsi E-KTP dan Halangi Penyidikan, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara Politikus Partai Golkar Markus Nari yang juga anggota DPR 2009-2014 dituntut 9 tahun penjara. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia.

MerahPutih.com - Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari dituntut 9 tahun pidana penjara dan denda denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa meyakini Markus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek e-KTP dan melakukan tindak pidana merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

"Kami selaku Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK, Adhi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019). "Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi," sambung Jaksa.

Jaksa juga menuntut Hakim menjatuhkan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti sejumlah USD 900.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah uang pengganti ini sesuai dengan uang yang diyakini Jaksa diterima Markus dari korupsi proyek e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Jika dalam jangka waktu itu, Markus tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, diganti pidana pejara selama 3 tahun. Tak hanya uang pengganti, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," katanya.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan hukuman Markus Nari.

Baca Juga:

Tersangka Korupsi e-KTP Markus Nari Akhirnya Ditahan KPK

Jaksa menilai perbuatan Markus Nari tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas korupsi, perbuatan Markus juga bersifat masif lantaran menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini.

Tak hanya itu, perbuatan Markus telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan Markus tidak mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Markus telah bersikap sopan selama proses persidangan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian BUMN Gelontorkan Rp341 Miliar untuk Donasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kementerian BUMN Gelontorkan Rp341 Miliar untuk Donasi Penanganan COVID-19

Kementerian BUMN menyebutkan telah menyalurkan donasi sebesar Rp341 miliar per 31 Agustus 2020 untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.

Dampak PSBB, Arus Lalu Lintas Tol di Tiga Wilayah Ini Turun 60 Persen
Indonesia
Dampak PSBB, Arus Lalu Lintas Tol di Tiga Wilayah Ini Turun 60 Persen

Menurut Kementerian PUPR, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat tujuh ruas tol yang berada dalam wilayah PSBB

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Film Animasi "Mengerikan" Penyebaran COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Film Animasi "Mengerikan" Penyebaran COVID-19

Akun Facebook bernama Test Psikologi mengunggah sebuah video yang diklaim merupakan animasi penyebaran virus corona atau COVID-19.

RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19

Pasien rawat inap bertambah 58 orang

Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia
Indonesia
Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia

Hilmi Aminuddin meninggal dalam usia 73 tahun.

 Jaksa Agung Minta Pelanggar PSBB Ditindak Tegas
Indonesia
Jaksa Agung Minta Pelanggar PSBB Ditindak Tegas

Burhanudin menilai, tindakan tegas diperlukan setelah melihat kondisi saat ini di mana objek yang diperika lebih "galak" dibandingkan petugas yang melakukan pemeriksaan.

3 Dokter Meninggal Dunia Diduga Terpapar Virus Corona dari Pasien
Indonesia
3 Dokter Meninggal Dunia Diduga Terpapar Virus Corona dari Pasien

"Untuk datanya saya belum dapat, tapi nanti untuk rinciannya akan disampaikan Bu Dirut," kata Kepala Humas RSUP Persahabatan Eryuni Yanti

  Dampak Virus Corona, Penerbangan ke Jepang dan Italia Bakal Dibatasi
Indonesia
Dampak Virus Corona, Penerbangan ke Jepang dan Italia Bakal Dibatasi

Menurut Budi, bisa saja ada rencana pembatasan penerbangan dari dan ke beberapa negara dengan episentrum kasus Corona tertinggi.

Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Direktur Keuangan dan SDM Wàskita Wado Energi
Indonesia
Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Direktur Keuangan dan SDM Wàskita Wado Energi

Fathor dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif

Pascagempa M 6,9, Bengkulu Diguncang Tujuh Kali Gempa Susulan
Indonesia
Pascagempa M 6,9, Bengkulu Diguncang Tujuh Kali Gempa Susulan

Tujuh kali gempa susulan menguncang Provinsi Bengkulu pascagempa bermagnitudo 6,9 yang melanda daerah tersebut pada Rabu (19/8) pukul 05.23 WIB.