Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik Ilustrasi politik uang. (IST/Net)

MerahPutih.com - Korupsi di Indonesia kini menjadi persoalan yang sistemik. KPK melihat sistem politik berbiaya tinggi menjadi faktor utama penyebab maraknya korupsi di Indonesia.

"Bacaan KPK saat ini bahwa tindak pidana korupsi bukan penyakit personal, bukan hanya penyakit personal orang perorang tetapi masalah sistemik. Faktor yang paling menentukan lahirnya tipikor adalah faktor politik di Indonesia berbiaya tinggi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, dalam Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (18/11).

Baca Juga:

Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020

Ghufron mengatakan, politik berbiaya tinggi mengakibatkan penyelenggara negara yang terpilih melalui Pemilu berupaya mengembalikan 'modal' yang dikeluarkannya saat proses pemilihan.

Konsekuensinya, para penyelenggara negara tidak fokus melayani masyarakat, melainkan sibuk memperjualbelikan kewenangan, fasilitas dan keuangan negara agar dapat "balik modal".

"Ketika menjabat pada jabatan-jabatan politik karena berbiaya tinggi maka kemudian dia termotivasi untuk mengembalikan modalnya pada saat termotivasi untuk mengembalikan modal maka yang terjadi adalah menjualbelikan jabatannya, wewenangnya dan fasilitas dan keuangan negaranya," ujarnya.

Komisioner KPK Nurul Ghufron sambangi Gedung KPK
Salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Pernyataan ini disampaikan Ghufron berdasarkan penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Dia mengakui demokrasi Indonesia memang relatif baik. Semakin demokratis suatu negara, seharusnya, semakin transparan tata kelola pemerintahannya yang berdampak pada rendahnya tingkat korupsi. Namun, nyatanya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi hingga saat ini.

"Idealnya demokrasi semakin bagus, rakyat semakin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik berintegritas maka kemudian harapannya tindak pidana korupsi semakin rendah," ungkapnya.

Berdasarkan data penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK selama ini, kata Ghufron, kejahatan korupsi terjadi hampir merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Latar belakang pelaku kejahatan ini berasal dari berbagai partai politik, suku bangsa atau agama.

"Bacaan KPK, korupsi bukan penyakit partai, agama, dan suku bangsa karena hampir sama, partainya warna warni merah kuning hijau tetapi perilaku korupsinya sama," jelasnya.

Baca Juga

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

Sementara dari basis profesi, pelaku korupsi juga relatif sama di setiap daerah maupun di tingkat pusat, yakni swasta, kepala daerah dan anggota dewan serta pejabat di pusat maupun daerah. Menurut dia, sektor yang kerap menjadi bancakan pelaku yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan dan sumber daya manusia.

Ghufron membeberkan, modus pelaku yang paling banyak ditangani KPK, yakni suap, oemerasan dan gratifikasi dengan metode secara tunai, transfer rekening atau menggunakan mata uang asing serta transaksi di luar negeri.

Ironisnya, lanjut Ghufron, sebagian besar atau tepatnya 64 persen pelaku korupsi yang dijerat KPK merupakan orang berpendidikan dan banyak juga pelaku yang masih berusia muda.

"Tingkat pendidikannya ternyata tidak linier dengan kesadaran antikorupsinya. Harapannya tingkat pendidikan tinggi maka tingkat korupsinya rendah, mestinya berbanding terbalik. Ternyata ini enggak, makin tinggi ternyata semakin inovasi dalam berkorupsi itu," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor
Indonesia
KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor

"Semoga penyerahan barang ini dapat mendorong KPK untuk menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara sebagaimana rumusan Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," tutup Boyamin.

Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI

Dana yang dikumpulkan untuk biaya kelompok JI berangkat ke Suriah

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19

Pasien rawat inap berkurang 3 orang

Pemerintah Angkat Suara Jawab Keraguan Ketidaklancaran Distribusi Logistik
Indonesia
Pemerintah Angkat Suara Jawab Keraguan Ketidaklancaran Distribusi Logistik

Pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan sektor logistik tak mengalami kendala.

Cara Bupati Sampang dan Pamekasan Pertahankan Status Zona Hijau COVID-19
Indonesia
Cara Bupati Sampang dan Pamekasan Pertahankan Status Zona Hijau COVID-19

Bupati Sampang Slamet Junaidi, menjelaskan jika selama ini aktif melakukan pencegahan penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok ini.

Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah
Indonesia
Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah

Russ Medlin juga menjadi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Indonesia.

Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN
Indonesia
Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN

Hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus

Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standar WHO

Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD
Indonesia
Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD

Masyarakat terus saling menjaga kesehatan dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Gugus Tugas juga mendapati masyarakat yang tidak tertib menerapkan physcial distancing.

PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein
Indonesia
PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein

"Hakimnya Ibu Merry Taat Anggarsih, putus hari ini, Selasa 29 Desember 2020," kata Suharno