Korupsi Cukai, KPK Periksa Eks Walkot Tanjungpinang dan Eks Gubernur Riau Jumpa pers terkait penahanan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar. (ANTARA/HO-Huma

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, anggota Polri Boy Herlambang, dan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Nasirun, Kamis (11/11).

Ketiganya akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Baca Juga:

KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi Formula E Lewat Penyelenggara

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka.

Apri diduga menerima uang sekitar Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman keras (miras) di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Baca Juga:

Korupsi Kampus IPDN, KPK Tahan Petinggi PT Adhi Karya

Selain Apri, KPK juga menjerat Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Moh Saleh H Umar sebagai tersangka.

Saleh diduga menerima uang sekitar Rp 800 juta dalam kasus ini.

KPK menduga kasus korupsi pengaturan cukai rokok dan miras yang melibatkan Apri dan Saleh ini mengakibatkan kerugian negara Rp 250 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Sesuai Prosedur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh
Indonesia
SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

Tidak menutup kemungkinan buruh juga akan bersama-sama mengambil uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum Permenaker 2 Tahun 2022 berlaku.

Vaksin COVID-19 Moderna Datang, 1,4 Juta Nakes Bakal Dapat Suntikan Ketiga
Indonesia
Vaksin COVID-19 Moderna Datang, 1,4 Juta Nakes Bakal Dapat Suntikan Ketiga

Pemberian vaksin ketiga itu sebagai upaya menjaga tenaga kesehatan agar bisa konsentrasi bekerja.

Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan
Indonesia
Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan

Bulan Ramadan telah berakhir, umat islam tengah bergemira menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya melakukan ibadah puasa. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin berpesan, agar semangat ibadah umat Islam hendaknya tidak terhenti seiring berakhirnya Ramadan tahun ini.

Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini
Indonesia
Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini

Kementerian Kesehatan menyebut, virus COVID-19 varian Delta telah terdeteksi menyebar di seluruh wilayah di Tanah Air.

Diterpa Berbagai Masalah, PLN  Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun
Indonesia
Diterpa Berbagai Masalah, PLN Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun

Meskipun sejumlah proyek sempat diterpa berbagai masalah, namun PLN terus berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek ini selaras dengan Nawacita pemerintah.

Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi
Indonesia
Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi

"Tujuh rumah sakit rujukan COVID-19 di Yogyakarta juga sudah diminta untuk menambah kapasitas kamar. Harapannya bisa dipenuhi," kata Heroe.

Didakwa Bikin Keonaran, Ferdinand Hutahaean Tak Ajukan Eksepsi
Indonesia
Didakwa Bikin Keonaran, Ferdinand Hutahaean Tak Ajukan Eksepsi

Tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan karena ingin langsung fokus pada pembuktian di persidangan.

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus
Indonesia
Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 di dalamnya mengubah aturan rangkap jabatan menuai kritik.

Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf
Indonesia
Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf

Kodam Jaya membebastugaskan dua oknum TNI dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet.

Nada Munarman Meninggi ke Saksi, Hakim Putar Video Dugaan Baiat ISIS
Indonesia
Nada Munarman Meninggi ke Saksi, Hakim Putar Video Dugaan Baiat ISIS

Jaksa menyatakan terhadap seluruh video itu telah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di laboratorium