Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2015 merugikan negara hingga ratusan miliar.

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1).

Baca Juga

KPK Tetapkan Bekas Kepala Badan Informasi dan Geospasial Tersangka Korupsi CSRT

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala BIG 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis.

Lili mengatakan, kedua tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerjasama dengan LAPAN Tahun 2015.

KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) (MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) (MP/Ponco Sulaksono)

Lili mengatakan, kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. KPK kemudkan meningkatkan status penanganan perkara ini sejak September 2020.

"Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK (Priyadi Kardono) dan MUM (Muchlis) diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah," ujar Lili.

Menurut Lili, keduanya telah melalukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka di duga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC). (Pon)

Baca Juga

KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di DKI Terus Merosot, Keterisian Kamar Pasien OTG Hanya 21 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 di DKI Terus Merosot, Keterisian Kamar Pasien OTG Hanya 21 Persen

Artinya sekarang ini ketersediaan kamar isolasi pasien tanpa gejala di hotel ibu kota masih sekitar 79 persen

 Sebanyak 19 Provinsi Nihil Penambahan Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Sebanyak 19 Provinsi Nihil Penambahan Kasus Positif COVID-19

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Wilayah Indonesia yang Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir
Indonesia
Wilayah Indonesia yang Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir

Sepekan ke depan (19-24 Februari) juga perlu diwaspadai peningkatan gelombang tinggi

Satpol PP DKI: McD Sarinah Akui Kesalahannya
Indonesia
Satpol PP DKI: McD Sarinah Akui Kesalahannya

Diketahui pada Minggu (10/5) lalu terdapat kerumunan masyarakat saat seremonial penutupan gerai makanan cepat saji tertua di Indonesia tersebut.

Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat
Indonesia
Rencana KBM Tatap Muka Perlu Kajian dan Analisa Cermat

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan KBM tatap muka di sekolah pada Juli 2021.

Saksi Ahli Kemeristekdikti Bakal Beri Penjelasan Soal Kasus Dugaan Hoaks Anji
Indonesia
Saksi Ahli Kemeristekdikti Bakal Beri Penjelasan Soal Kasus Dugaan Hoaks Anji

Polisi tak merinci siapa sosok tersebut kepada awak media. Begitu pun soal kapan jadwal pemeriksaannya.

PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo
Indonesia
PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo

Purnomo menegaskan tidak pernah diajak komunikasi partai lain untuk maju di Pilwakot Solo

Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan

"Kami siagakan di sana sekaligus persiapan personel kami di Tanah Abang kalau nanti udah dibuka," jelas Heru

Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital
Indonesia
Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital

Digitalisasi sebagai komitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin mudah, aman dan nyaman bagi pengguna jasa.

Jokowi Perintahkan Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital
Indonesia
Jokowi Perintahkan Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital

"Persiapkan betul road map transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, di layanan publik," kata Jokowi.