Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Jaksa menyatakan, Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi bantuan sosial (bansos). Uang suap itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk menjadi penyedia sembako bansos COVID-19.

"Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama sebelas tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata jaksa Ihsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).

Baca Juga:

ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara

Politikus PDI Perjuangan itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider dua tahun penjara.

Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok.

Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jaksa menilai Juliari bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam tuntutan itu, jaksa memaparkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan ialah Juliari tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca Juga:

Kubu Juliari Buka Suara Jelang Tuntutan Perkara Suap Bansos

Selain itu, selama persidangan, jaksa juga melihat Juliari berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan perbuatannya dilakukan saat kondisi darurat pandemi.

"Untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. (Pon)

Baca Juga:

Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar  Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra

Uang tersebut diberikan langsung oleh salah satu teman lamanya

Kemenkumham Bakal Umumkan Penerimaan CPNS Pada 30 Mei
Indonesia
Kemenkumham Bakal Umumkan Penerimaan CPNS Pada 30 Mei

Informasi penerimaan CPNS Kemenkumham secara resmi hanya akan disampaikan dalam website resmi Kemenkumham yaitu cpns.kemenkumham.go.id

Wamen BUMN Baru Pahala Nugraha Punya Harta Puluhan Miliar
Indonesia
Wamen BUMN Baru Pahala Nugraha Punya Harta Puluhan Miliar

Pahala Nugraha Mansyuri resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung
Indonesia
Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung

Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan.

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji
Indonesia
KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).

Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT
Indonesia
Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT

Jangan sampai merugikan masyarakat lainnya

Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha
Indonesia
Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha

Din menyebut pengesahan UU sapu jagad tersebut sebagai bentuk persekongkolan jahat.

Pot-Pot Tanaman Depan Kelurahan Kebon Sirih Hancur Diamuk Pedemo
Indonesia
Pot-Pot Tanaman Depan Kelurahan Kebon Sirih Hancur Diamuk Pedemo

Sejumlah pot tanaman yang berada di depan Kelurahan Kebon Sirih menjadi sasaran amukan massa yang memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390

Selain itu, dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 3.771 orang