Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengkorting hukuman Djoko Tjandra menjadi 3,5 tahun penjara tersandera dengan putusan inkrah Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sebab, Pinangki selaku penerima suap dari Djoko Tjandra telah divonis empat tahun penjara di tingkat banding. Hal itu yang membuat hukuman Djoko Tjandra sebagai pemberi suap lebih ringan daripada Pinangki.

Baca Juga

Hukuman Djoko Tjandra 'Disunat' Gegara Pernah Tersandung Kasus, Akademisi: Aneh

"Nampaknya hakim tersandera dengan putusan Pinangki karena sudah terlanjur divonis empat tahun. Maka, [hukuman] penyuapnya [Djoko Tjandra] adalah di bawah yang disuap. Rumus hukum di Indonesia memang begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (30/7).

Boyamin menilai penanganan perkara korupsi yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum ini pelik. Ia lantas menyoroti komposisi hakim yang mengadili perkara Djoko Tjandra dan Pinangki.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Diketahui, dua perkara itu diadili oleh hakim ketua Muhammad Yusuf. Dengan anggota masing-masing Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reny Halida Ilham Malik.

"Nampaknya yang bermasalah justru hakim tingkat banding yang memvonis Pinangki turun dari 10 jadi 4 (tahun penjara). Kemudian, hakimnya ada yang sama. Kita sulit berharap kasus Djoko Tjandra tidak diturunkan," ujarnya.

"Ini sudah nabrak tembok betul dengan putusan Pinangki kemudian jaksa tidak kasasi, putusan jadi inkrah," tegas Boyamin.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Djoko Tjandra selaku terdakwa kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan nama dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Hukuman Djoko Tjandra dipotong menjadi 3,5 tahun penjara dari semula 4,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. (Pon)

Baca Juga

PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
Indonesia
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.

Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK
Indonesia
Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK yang memperbolehkan sebagian hewan dengan penyakit PMK sebagai hewan kurban.

Menteri ATR Harus Lakukan 'Bersih-bersih' di Internal Kementeriannya
Indonesia
Menteri ATR Harus Lakukan 'Bersih-bersih' di Internal Kementeriannya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto segera melakukan "bersih-bersih" di internal kementeriannya, mulai dari jajaran kantor pertanahan (Kantah) hingga Kementerian.

Pertemuan Anies dan Gibran Tunjukkan Kedewasaan Berpolitik
Indonesia
Pertemuan Anies dan Gibran Tunjukkan Kedewasaan Berpolitik

Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik.

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir meminta pemerintah mengevaluasi regulasi tersebut.

Menag Yaqut Terbang ke Arab Saudi Pastikan Kesiapan Layanan Haji
Indonesia
Menag Yaqut Terbang ke Arab Saudi Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Proses pengadaan layanan di Arab Saudi sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir.

Ganjar Marah Temukan Tembok Palsu di SMAN Tawangmangu
Indonesia
Ganjar Marah Temukan Tembok Palsu di SMAN Tawangmangu

Setelah tembok dicek, kata dia, rupanya adalah tembok palsu yang dibuat dari hardboard. Ia langsung memanggil mandor proyek SMAN Tawangmangu.

Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman
Indonesia
Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman

Desain baru paspor tanpa kolom tanda tangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menjadi polemik setelah ditolak oleh pihak imigrasi Jerman.

Loyalis Suharso Dicopot dari Wakil Ketua Komisi V DPR
Indonesia
Loyalis Suharso Dicopot dari Wakil Ketua Komisi V DPR

Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Boyamin MAKI Akui Kelola Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara
Indonesia
Boyamin MAKI Akui Kelola Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara

KPK pun memanggil Boyamin dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Rejo, Senin (25/4) kemarin .