Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/4288318)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, ICW mendesak Ketua MA Syarifuddin untuk memberikan perhatian penuh terhadap sunatan masal hukuman koruptor yang dilakukan institusinya.

"ICW mendesak agar Ketua Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih terhadap perkara-perkara yang diputus lebih ringan pada tingkat peninjauan kembali (PK). Sebab, ICW menilai kondisi ini semakin memperparah iklim pemberantasan korupsi di Indonesia," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Berdasarkan catatan KPK, kata Kurnia, sepanjang 2019-2020, terdapat 20 perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah yang hukumannya dikurangi melalui putusan peninjauan kembali MA.

Sementara berdasarkan catatan ICW, sepanjang 2019, rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya 2 tahun 7 bulan.

Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Menurut Kurnia, fenomena ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA dipastikan tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor.

"Pemberian efek jera sudah dapat dipastikan tidak akan pernah terealisasi jika vonis pengadilan selalu rendah kepada para koruptor," tegas dia.

Baca Juga:

MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB

ICW menilai, saat ini tidak ada lagi sosok seperti Artidjo Alkostar yang tegas terhadap koruptor di MA. Kondisi ini dimanfaatkan para koruptor untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

"Maka dari itu para koruptor memanfaatkan ketiadaan Artidjo itu sebagai salah satu peluang besar untuk dapat menerima berbagai pengurangan hukuman di MA," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Dugaan Penghasutan Munarman Naik ke Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Penghasutan Munarman Naik ke Penyidikan

Penyidik mendapati adanya unsur tindak pidana dalam laporan ini

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos
Indonesia
KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

KPK meminta Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial.

Kadinkes DKI Akui Kasus Harian COVID-19 di Jakarta Turun
Indonesia
Kadinkes DKI Akui Kasus Harian COVID-19 di Jakarta Turun

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menjelaskan alasan jumlah kasus positif harian di ibu kota mengalami penurunan dan tidak tinggi seperti beberapa waktu lalu.

Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Ratusan Warga Dihukum Senam di Balai Kota Solo
Indonesia
Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Ratusan Warga Dihukum Senam di Balai Kota Solo

"Ada ratusan orang yang terjaring razia protokol kesehatan di dua lokasi. Lokasi tersebut di Plaza Manahan dan Balai Kota Solo," ujar Agus

Di Sumatera Selatan, Anggota Polri dan ASN Dipersilakan Ngaku Pakai Narkoba
Indonesia
Di Sumatera Selatan, Anggota Polri dan ASN Dipersilakan Ngaku Pakai Narkoba

Tindakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel akan ditingkatkan

Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

Anies Tengah Godok Protokol Kesehatan untuk Hiburan Malam
Indonesia
Anies Tengah Godok Protokol Kesehatan untuk Hiburan Malam

"Nanti kalau sudah matang. Sekarang sedang ada pembicaraan tentang protokol dan lain-lain," kata Anies

Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182

"Hingga pukul 09.00 WIB, tim DVI sudah menerima 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di RS Polri Kramat Jati, Senin (11/1).

Penjual Senjata 'Bang Jago' yang Ancam Warga di Duren Sawit Terancam 20 Tahun Penjara
Indonesia
Penjual Senjata 'Bang Jago' yang Ancam Warga di Duren Sawit Terancam 20 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, tersangka AM alias S pun dijerat dengan Undang-Undang Dadurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada