Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/4288318)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, ICW mendesak Ketua MA Syarifuddin untuk memberikan perhatian penuh terhadap sunatan masal hukuman koruptor yang dilakukan institusinya.

"ICW mendesak agar Ketua Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih terhadap perkara-perkara yang diputus lebih ringan pada tingkat peninjauan kembali (PK). Sebab, ICW menilai kondisi ini semakin memperparah iklim pemberantasan korupsi di Indonesia," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Berdasarkan catatan KPK, kata Kurnia, sepanjang 2019-2020, terdapat 20 perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah yang hukumannya dikurangi melalui putusan peninjauan kembali MA.

Sementara berdasarkan catatan ICW, sepanjang 2019, rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya 2 tahun 7 bulan.

Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Menurut Kurnia, fenomena ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA dipastikan tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor.

"Pemberian efek jera sudah dapat dipastikan tidak akan pernah terealisasi jika vonis pengadilan selalu rendah kepada para koruptor," tegas dia.

Baca Juga:

MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB

ICW menilai, saat ini tidak ada lagi sosok seperti Artidjo Alkostar yang tegas terhadap koruptor di MA. Kondisi ini dimanfaatkan para koruptor untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

"Maka dari itu para koruptor memanfaatkan ketiadaan Artidjo itu sebagai salah satu peluang besar untuk dapat menerima berbagai pengurangan hukuman di MA," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya
Indonesia
Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya

Fahri mengatakan pelanggar terbanyak dalam operasi hari ke-11 masih didominasi sepeda motor

ICW Minta Firli Cs Setop Gusur Pegawai KPK Berintegritas
Indonesia
ICW Minta Firli Cs Setop Gusur Pegawai KPK Berintegritas

Salah satu pegawai yang dinilai berintegritas tersebut adalah penyidik Kompol Rosa

Mendagri Australia Positif Virus Corona
Indonesia
Mendagri Australia Positif Virus Corona

Mendagri mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa ia positif tertular virus corona (COVID-19).

RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan
Indonesia
RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan

RUU PPRT harus memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga

Waspada, Ratusan Hoaks Beredar Terkait Corona
Indonesia
Waspada, Ratusan Hoaks Beredar Terkait Corona

Ratusan hoaks yang tersebar di masyarakat ini dianggap menggangu ketertiban umum dan meresahakan.

Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen
Indonesia
Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen

Kemenhub akan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan protokol kesehatan telah dilakukan

Aturan Baru GBK, Ring Road Hanya Seribu Orang Per Jam dan Anak Kecil-Ibu Hamil Dilarang Masuk
Indonesia
Aturan Baru GBK, Ring Road Hanya Seribu Orang Per Jam dan Anak Kecil-Ibu Hamil Dilarang Masuk

Jam operasional dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai 20.00 WIB.

PDIP Tegaskan Duet Pramono-Gibran Ideal
Indonesia
PDIP Tegaskan Duet Pramono-Gibran Ideal

Basarah tak menampik akan ada skenario-skenario berikutnya

Ahok Biasa Lawan Mafia, Cocok Jadi Dirut PLN atau Pertamina
Indonesia
Ahok Biasa Lawan Mafia, Cocok Jadi Dirut PLN atau Pertamina

Ahok diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi

YLKI Anggap Penggratisan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Salah Sasaran
Indonesia
YLKI Anggap Penggratisan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Salah Sasaran

"Sebab mayoritas konsumennya bekerja dari rumah," jelas Tulus