Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/4288318)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, ICW mendesak Ketua MA Syarifuddin untuk memberikan perhatian penuh terhadap sunatan masal hukuman koruptor yang dilakukan institusinya.

"ICW mendesak agar Ketua Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih terhadap perkara-perkara yang diputus lebih ringan pada tingkat peninjauan kembali (PK). Sebab, ICW menilai kondisi ini semakin memperparah iklim pemberantasan korupsi di Indonesia," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Berdasarkan catatan KPK, kata Kurnia, sepanjang 2019-2020, terdapat 20 perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah yang hukumannya dikurangi melalui putusan peninjauan kembali MA.

Sementara berdasarkan catatan ICW, sepanjang 2019, rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya 2 tahun 7 bulan.

Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Menurut Kurnia, fenomena ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA dipastikan tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor.

"Pemberian efek jera sudah dapat dipastikan tidak akan pernah terealisasi jika vonis pengadilan selalu rendah kepada para koruptor," tegas dia.

Baca Juga:

MA Kembali Sunat Hukuman Terpidana Korupsi Eks Legislator PKB

ICW menilai, saat ini tidak ada lagi sosok seperti Artidjo Alkostar yang tegas terhadap koruptor di MA. Kondisi ini dimanfaatkan para koruptor untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK.

"Maka dari itu para koruptor memanfaatkan ketiadaan Artidjo itu sebagai salah satu peluang besar untuk dapat menerima berbagai pengurangan hukuman di MA," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik
Indonesia
Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi
Indonesia
Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa permasalahan anak Indonesia

Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP
Indonesia
Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

Sangat tak adil bila Pemprov DKI tebang piling TGUPP diistimewakan

Reza Alatas Kembali Berurusan dengan Polisi Atas Kasus Narkoba
Indonesia
Reza Alatas Kembali Berurusan dengan Polisi Atas Kasus Narkoba

Penyidik masih mengembangkan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan artis sinetron itu

Jokowi tidak Perlu Ragu Rombak Kabinet
Indonesia
Jokowi tidak Perlu Ragu Rombak Kabinet

"Periode yang terakhir ini, Jokowi tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan penting untuk keselamatan warga negara," jelas Wempy.

Anies Siapkan 3 Tempat Isolasi Bagi Pasien OTG Corona
Indonesia
Anies Siapkan 3 Tempat Isolasi Bagi Pasien OTG Corona

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tiga tempat isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG).

Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas
Indonesia
Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 15 Februari 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama sudah mencapai 74,63 persen.

 Jelang Idul Fitri, Kolang Kaling dan Timun Suri Aman Formalin
Indonesia
Jelang Idul Fitri, Kolang Kaling dan Timun Suri Aman Formalin

"Kami melakukan uji formalin dan residu pestisida untuk Kolang Kaling dan Timun Suri di Pasar Induk Kramatjati, Alhamdulillah semua sampel yang diambil negative formalin dan residu pestisida," kata Darjamuni

Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai
Indonesia
Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai

Segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai

Posko Bantuan COVID-19 JHL Group Dekatkan TNI-Polri dengan Masyarakat
Indonesia
Posko Bantuan COVID-19 JHL Group Dekatkan TNI-Polri dengan Masyarakat

Dandim 0506/Tangerang Kolonel (Inf) Wisnu Kurniawan mengapresiasi dukungan dari JHL Group terhadap penanganan COVID-19 di wilayahnya.