Korting Hukuman Edhy Prabowo, Jubir MA: Dia Sudah Memberi Harapan ke Nelayan Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) memberikan penjelasan terkait alasan yang menjadi pertimbangan mengorting hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Diketahui, dalam putusan kasasi, MA menyunat hukuman Edhy Prabowo menjadi 5 tahun pidana penjara dari sebelumnya 9 tahun penjara atas perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur.

"Ada beberapa pertimbangan keadaan yang meringankan? Rupanya hakim tingkat kasasi melihat faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan," kata Jubir MA Andi Samsan Nganro di kantornya, Jakarta, Kamis (10/3).

Baca Juga:

KPK Beri Tanggapan Atas Pengurangan 4 Tahun Hukuman Edhy Prabowo

Andi Samsan menjelaskan, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster Indonesia sangat besar," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12, yang diteken Edhy Prabowo, eksportir disyaratkan untuk memperoleh benih-benih lobster dari nelayan kecil.

"Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khusus nelayan kecil. Nah itu jadi ada regulasi yang kedua. Putusan lama lalu membuat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12," kata Andi Samsan.

Baca Juga:

MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada

Diketahui, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap terkait ekspor benih bening lobster atau benur pada 2020 silam.

Edhy Prabowo diadili dan dituntut jaksa KPK untuk dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari eksportir benur.

Dalam persidangan 15 Agustus 2021, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar dan USD 77.000.

Bahkan di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara pada 21 Oktober 2021 lalu. Namun pada 9 Maret 2022, MA justru mengurangi vonis Edhy Prabowo menjadi pidana 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. (Pon)

Baca Juga:

MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 Korban Terseret Banjir di Blitar Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang
Indonesia
3 Korban Terseret Banjir di Blitar Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang

Truk pengangkut tebu tersebut mengangkut lima orang dan pulang bersama-sama setelah menebang tebu.

Wagub Dorong Organisasi Pariwisata Tingkatkan Kolaborasi Wujudkan Jakarta Mengglobal
Indonesia
Wagub Dorong Organisasi Pariwisata Tingkatkan Kolaborasi Wujudkan Jakarta Mengglobal

Pembangunan dunia pariwisata memerlukan kolaborasi antar-pelaku usaha sektor tersebut.

Operasi Nemangkawi Berlanjut hingga 25 Januari 2022
Indonesia
Operasi Nemangkawi Berlanjut hingga 25 Januari 2022

Masa Operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi tahap II berakhir pada 31 Desember 2021 lalu.

Pimpinan Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Peristiwa di Magelang
Indonesia
Pimpinan Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Peristiwa di Magelang

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diduga berawal dari peristiwa di Magelang.

Baru 535 E-KTP Dicetak Disdukcapil Dampak dari Pergantian 22 Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Baru 535 E-KTP Dicetak Disdukcapil Dampak dari Pergantian 22 Nama Jalan di Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta telah mencetak 535 KTP elektronik warga yang terdampak pergantian 22 nama jalan di ibu kota. Angka tersebut terekam selama periode 29 Juni hingga 1 Juli 2022.

Isu Jegal Anies di Pilpres 2024, NasDem Buka Suara
Indonesia
Isu Jegal Anies di Pilpres 2024, NasDem Buka Suara

Anies adalah salah satu bakal capres 2024 yang akan diusung Partai NasDem berdasarkan hasil Rakernas beberapa waktu lalu.

Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Tribun saat Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Tribun saat Tragedi Kanjuruhan

Sejumlah oknum polisi menembakkan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan, Sabtu (1/10)

KPK Berkomitmen Tangkap Empat Buronan, Termasuk Harun Masiku
Indonesia
KPK Berkomitmen Tangkap Empat Buronan, Termasuk Harun Masiku

Ia buron sejak awal 2020 hingga saat ini

Integritas APIP Harus Ditingkatkan
Indonesia
Integritas APIP Harus Ditingkatkan

Menurut Mendagri Tito, APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pembelian LPG 3 Kg Pakai MyPertamina Dinilai Susahkan Masyarakat
Indonesia
Pembelian LPG 3 Kg Pakai MyPertamina Dinilai Susahkan Masyarakat

Tak hanya pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, ternyata transaksi pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi juga menggunakan aplikasi MyPertamina.