Korlantas Beri Penjelasan Terkait Pengurusan Surat Kendaraan di Wilayah Ganti Nama Jalan Kawasan jl. Warung Buncit Raya yang namanya diubah menjadi Jalan Tutty Alawiyah di Jakarta Selatan, Kamis. (23/6/2022) (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan tak akan mempersulit pengurusan data penduduk di 22 lokasi jalan yang diubah namanya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyatakan, perubahan nama jalan di DKI Jakarta tidak berimbas kepada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) warga yang lama.

Firman menegaskan, STNK warga DKI Jakarta yang sudah ada masih tetap berlaku.

"Lembarannya sendiri itu tidak wajib diganti," kata Firman kepada wartawan, Senin (27/6).

Baca Juga:

Anies Ubah Nama 22 Jalan, Kemendagri Wajibkan Warga Perbarui Data Kependudukan

Namun, bagi warga yang hendak membuat STNK baru harus menggunakan alamat terkini.

Firman juga memastikan pembuatan STNK baru khusus di wilayah itu tidak dipungut biaya.

Pihaknya akan mengeluarkan surat edaran resmi terkait itu.

"Kepada rekan-rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti terus ganti STNK, tidak bayar lagi," ucap dia.

Ia memastikan, masyarakat tak akan dibebani dengan adanya kebijakan ini.

"Jangan sampai ada dikatakan kita menambah beban biaya masyarakat karena pelat nomor. Saya sudah bilang seperti itu (gratis), bertahap nanti pergantiannya," imbuhnya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Cermati Wacana Syarat Perjalanan di Tengah Naiknya Kasus COVID-19

Firman menyebut biaya itu ditanggung oleh pemerintah untuk warga yang terdampak.

Namun, ia juga menyebut, biaya kembali dipungut setelah tahun kelima masa STNK habis.

"Nanti tahun kelima STNK itu habis pada saat ganti STNK baru dikenakan lagi ganti PNBP seperti yang berlaku seperti sekarang," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, warga tidak dibebani biaya dalam mengurus dokumen kependudukan buntut nama jalan diganti.

Dia mengatakan, perubahan data kependudukan dan data lainnya akan dilakukan secara bertahap.

Anies menuturkan bagi warga yang nama jalannya diubah dan belum melakukan perubahan, data lama masih tetap berlaku.

Dia menyebut warga juga bisa langsung melakukan perubahan dengan mendatangi kantor Disdukcapil.

Anies berharap tidak ada lagi kesimpangsiuran di masyarakat terkait perubahan nama jalan. Dia ingin masyarakat tetap tenang.

"Jadi semua aspek itu insyaallah tidak akan membebani," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies mengubah 22 nama jalan hingga gedung di Jakarta.

Puluhan nama jalan dan gedung itu diganti dengan nama tokoh Betawi ataupun tokoh Jakarta.

Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 565 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung, dan Zona dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta.

Kepgub itu ditandatangani Anies pada 17 Juni 2022. (Knu)

Baca Juga:

22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC
Indonesia
Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC

Bio Farma sudah melakukan beberapa kesepakatan B2B dan G2G untuk mendatangkan beberapa vaksin COVID-19 melalui COVAX Facility, dan hingga bulan September 2021 sebanyak 260 juta dosis vaksin COVID-19 telah mendarat di Indonesia.

Sambangi PP Muhammadiyah, Presiden PKS Klaim Hanya Silaturahmi
Indonesia
Sambangi PP Muhammadiyah, Presiden PKS Klaim Hanya Silaturahmi

Jajaran elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/7), siang.

Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu
Indonesia
Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu

PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

DPR Peringatkan Anggota Komcad tak Gagah-gagahan dan Menakuti Rakyat
Indonesia
DPR Peringatkan Anggota Komcad tak Gagah-gagahan dan Menakuti Rakyat

Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menuturkan, menjadi Komcad bukan sebagai sarana gagah-gagahan, bukan untuk petantang petenteng. Terpikul amanat dan beban di pundak untuk ikut mempertahankan negara.

Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin
Indonesia
Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia

Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan
Indonesia
Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan

"Hampir dua tahun pandemi membekap kehidupan kita, dua tahun pula saudara-saudaraku umat Kristiani melalui Hari Natal dalam keterbatasan itu," ujar Presiden.

Ibu Menyusui Dapat Disuntik Vaksin Pfizer
Indonesia
Ibu Menyusui Dapat Disuntik Vaksin Pfizer

Hanya warga yang belum menerima vaksin dosis satu maupun kedua yang dapat menerima suntikan Pfizer.

DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang
Indonesia
DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang

Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui penjualan dua eks kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513.

Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD
Indonesia
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

"Kita sudah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan jadi tidak pemborosan atau membebani karena gajinya dari APBD," kata dia.

Tanggapan Anies Diusung NasDem Jadi Capres 2022
Indonesia
Tanggapan Anies Diusung NasDem Jadi Capres 2022

NasDem secara terbuka telah memiliki tiga calon presiden (capres) di Pilpres nanti, antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa.