Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Sementara yang juga Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok pada Jumat (14/3) berjanji menindak tegas siapa pun yang menantang otoritas publik dengan kebijakan tanpa toleransi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terkait dengan proses pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.
"Kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran seperti perusakan fasilitas, pembakaran, dan penyerangan terhadap petugas polisi," kata Sang-mok dalam pertemuan menteri terkait keamanan di Kompleks Pemerintahan Seoul. "Kebebasan berpendapat merupakan hak berharga yang dijamin konstitusi, tetapi itu datang dengan tanggung jawab,” imbuhnya, dikutip The Korea Times.
Dengan meningkatnya ketegangan antara kelompok yang pro dan kontra pemakzulan, pihak berwenang meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah kekerasan dan memastikan keselamatan publik. Badan Kepolisian Nasional Korea mengatakan akan mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi pada hari putusan, mengerahkan 100 persen pasukan polisi dan menangguhkan cuti semua petugas.
Baca juga:
"Kami akan membangun sistem respons total untuk meminimalkan kerusuhan sosial sebelum dan setelah putusan," kata Kepala Sementara Badan Kepolisian Nasional Lee Ho-young.
Polisi berencana menempatkan 337 unit mobile di seluruh negeri, dengan total sekitar 20.000 petugas. Langkah keamanan khusus akan diterapkan di sekitar lembaga-lembaga penting, termasuk Mahkamah Konstitusi, Majelis Nasional, dan markas besar partai politik besar. Area sekitar Mahkamah Konstitusi akan ditetapkan sebagai zona pencegahan kejahatan khusus dengan patroli yang ditingkatkan dan pemasangan pagar pengaman.
Selain itu, pihak berwenang juga akan melarang pelepasan senjata api milik pribadi dari fasilitas penyimpanan polisi dan membatasi penerbangan drone di pusat Seoul. Aktivitas drone yang tidak sah akan dicegat. Pihak operator akan dikenai sanksi.
"Komunitas internasional sedang mengawasi Korea dengan seksama, dan ketahanan demokrasi kita sedang diuji," kata Sang-mok. Ia menambahkan, penting bagi semua warga negara untuk mengungkapkan pendapat mereka melalui cara yang sah dan menghormati keputusan pengadilan.
Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan memberikan putusan mereka minggu depan. Putusan itu akan menentukan apakah Suk-yeol akan diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Keputusan ini mengikuti berbulan-bulan ketegangan politik dan protes besar di seluruh negeri.(dwi)
Baca juga:
