Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di halaman Istana Negara, Jakarta pada Selasa (22/10) siang. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo.

Merahputih.com - Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan negara telah telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, secara materiil dan imateriil.

"Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban para korban terorisme bisa mengajukan kompensasi dan santunan kematian," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

Baca Juga

PP Korban Terorisme Sudah Diteken, LPSK Ambil Langkah Cepat

Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020.

Dengan menegaskan dalam pelaksanaannya agar menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Foto: Fadjroel Rachman (Antara Foto)
Foto: Fadjroel Rachman (Antara Foto)

Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020, telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban. Bentuknya berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis.

Baca Juga:

Buru Identitas Pembacok Wakapolres Karanganyar, Polisi Tes DNA Warga Madiun

Proses untuk mendapatkan kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK.

"Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban demokrasi konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dari pandemi COVID-19, korban terorisme, hingga korban pelanggaran HAM. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Khofifah: yang Pakai Masker Kita Beri Reward
Indonesia
Khofifah: yang Pakai Masker Kita Beri Reward

Dimulai 14 September 2020, tercatat operasi yustisi ada di 74.694 titik di seluruh wilayah Jatim hingga Minggu (4/10)

Arus Balik ke Jakarta Berlangsung Bertahap
Indonesia
Arus Balik ke Jakarta Berlangsung Bertahap

Pemudik pulang ke Jakarta secara bertahap sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas.

Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran
Indonesia
Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengelola Mall Berharap Ada Pelonggaran

Karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall sangat banyak. Itu belum termasuk pelayan saji makanan di food court dan toko di dalam mall. Mereka semua tidak bekerja sama sekali karena mall belum boleh buka.

Kemensos Siap Tindak Tegas Oknum yang Potong Bansos
Indonesia
Kemensos Siap Tindak Tegas Oknum yang Potong Bansos

Masyarakat penerima manfaat harus sesuai menerima haknya

Mahfud Janjikan Penusuk Syekh Ali Jaber Diadili Secara Fair
Indonesia
Mahfud Janjikan Penusuk Syekh Ali Jaber Diadili Secara Fair

Pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusak kebersatuan yang memusuhi ulama sehingga harus diadili secara fair dan terbuka

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus
Indonesia
Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ikrar setia para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitutional, tidak mungkin terjadi.

Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK
Indonesia
Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK

Doli berharap Komisi II DPR bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif

172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin
Indonesia
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) masih terus berlangsung di seluruh daerah.

Wakil Ketua KPK: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap Bersama Keluarga
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap Bersama Keluarga

Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 01.23.

ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar
Indonesia
ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar

Dampak dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru berlangsung.