Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan mendengarkan putusan majelis hakim saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2). ANTARA FOTO/Novrian

MerahPutih.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti putusan majelis hakim yang membebankan ganti rugi untuk korban pelecehan pimpinan pondok pesantren Herry Wirawan kepada negara.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan restitusi yang pemenuhannya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) atas kerugian yang diderita oleh korban Herry Wirawan. ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Baca Juga

Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup

"Dengan ketiadaan kerangka hukum mekanisme pembayaran restitusi oleh negara, sangat besar kemungkinan pada akhirnya restitusi ini tidak akan dibayarkan," ungkap Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/2).

Ia menekankan pemerintah dapat dengan mudahnya berkelit karena memang tidak ada skema yang mengatur soal pemberian restitusi oleh negara terhadap para korban.

Ketidakjelasan regulasi itu akhirnya kembali memberikan dampak buruk untuk korban. Atas dasar itu, Maidina menegaskan, negara harus menyediakan skema revolusioner untuk pemulihan hak korban.

Menurutnya, negara harus membangun skema Dana Bantuan Korban. Dana tersebut nantinya dapat diolah dari penerimaan bukan pajak negara. Negara tetap bisa menerapkan sanksi finansial kepada pelaku tindak pidana, lalu mengolah hasil yang didapat untuk memenuhi hak korban.

"Termasuk untuk membayarkan kompensasi dan memberikan layanan," tutur Maidina.

Baca Juga

Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung

Berdasarkan hal itu, ICJR mendorong pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi dan memperkuat ketentuan tentang hak korban mulai dari layanan korban sampai kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban dalam KUHAP.

Lalu, ICJR juga meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk untuk memperhatikan aspek pemulihan korban dalam penanganan kasus.

Terakhir, ICJR mendesak pemerintah dan DPR agar mengkaji skema Dana Bantuan Korban untuk diatur dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta undang-undang lain yang sedang dibahas seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa pelecehan 13 santriwati, Herry Wirawan. (Knu)

Baca Juga

Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga
Indonesia
Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga

Pada April 2021 seluruh karyawan Pos Indonesia telah diberikan vaksinasi

Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku
Indonesia
Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku

Polri siap menindaklanjuti pelaporan terkait ancaman-ancaman yang marak di dunia maya terhadap akun yang mengkritik kinerja polisi.

Menaker Terbitkan Aturan, THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran
Indonesia
Menaker Terbitkan Aturan, THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran

Berdasarkan SE, pemerintah menetapkan bahwa tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2022 dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)
Indonesia
Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)

Jemaah haji yang wafat itu sebagian besar karena penyakit jantung.

Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja
Indonesia
Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja

"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).

[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max

Beredar pesan singkat yang memuat link pengambilan hadiah dari Pos Indonesia berupa Iphone 13 Pro Max (256 Gb) Sierra Blue.

Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode
Indonesia
Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode

Pasal 37 UUD NRI 1945 telah mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi

Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi
Indonesia
Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Namun, anak buah Surya Paloh ini memberikan syarat kepada Partai Demokrat jika hendak berkoalisi dengan Partai Nasdem di Pilpres 2024.

Gerindra Sebut Belum Ada Kepastian Soal Sosok Capres 2024
Indonesia
Gerindra Sebut Belum Ada Kepastian Soal Sosok Capres 2024

Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi siapa sosok kader yang akan diajukan menjadi calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pemulihan Ekonomi Tak Ingin Terganggu, Pegawai Hotel di Cirebon Dapat Vaksin Booster
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Tak Ingin Terganggu, Pegawai Hotel di Cirebon Dapat Vaksin Booster

"Pegawainya aman, tamunya juga aman kalau sudah divaksin booster," kata Eti.