Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan mendengarkan putusan majelis hakim saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2). ANTARA FOTO/Novrian

MerahPutih.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti putusan majelis hakim yang membebankan ganti rugi untuk korban pelecehan pimpinan pondok pesantren Herry Wirawan kepada negara.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan restitusi yang pemenuhannya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) atas kerugian yang diderita oleh korban Herry Wirawan. ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Baca Juga

Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup

"Dengan ketiadaan kerangka hukum mekanisme pembayaran restitusi oleh negara, sangat besar kemungkinan pada akhirnya restitusi ini tidak akan dibayarkan," ungkap Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/2).

Ia menekankan pemerintah dapat dengan mudahnya berkelit karena memang tidak ada skema yang mengatur soal pemberian restitusi oleh negara terhadap para korban.

Ketidakjelasan regulasi itu akhirnya kembali memberikan dampak buruk untuk korban. Atas dasar itu, Maidina menegaskan, negara harus menyediakan skema revolusioner untuk pemulihan hak korban.

Menurutnya, negara harus membangun skema Dana Bantuan Korban. Dana tersebut nantinya dapat diolah dari penerimaan bukan pajak negara. Negara tetap bisa menerapkan sanksi finansial kepada pelaku tindak pidana, lalu mengolah hasil yang didapat untuk memenuhi hak korban.

"Termasuk untuk membayarkan kompensasi dan memberikan layanan," tutur Maidina.

Baca Juga

Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung

Berdasarkan hal itu, ICJR mendorong pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi dan memperkuat ketentuan tentang hak korban mulai dari layanan korban sampai kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban dalam KUHAP.

Lalu, ICJR juga meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk untuk memperhatikan aspek pemulihan korban dalam penanganan kasus.

Terakhir, ICJR mendesak pemerintah dan DPR agar mengkaji skema Dana Bantuan Korban untuk diatur dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta undang-undang lain yang sedang dibahas seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa pelecehan 13 santriwati, Herry Wirawan. (Knu)

Baca Juga

Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming
Indonesia
KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming

Ali juga menyampaikan, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mardani tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan.

M Taufik Dipecat Gerindra, Syarif: Dia Guru Bagi Saya
Indonesia
M Taufik Dipecat Gerindra, Syarif: Dia Guru Bagi Saya

Ia mengaku tak kuasa meneteskan air mata ketika mendengar kalimat perpisahan yang diucapkan Taufik setelah pemecatan tersebut.

Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi
Indonesia
Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi

Dua Petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain membacakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan penasihat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bakal Ajukan Judicial Review PT ke MK
Indonesia
Pertamina Uji Coba Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli BBM Bersubsidi Per 1 Juli
Indonesia
Pertamina Uji Coba Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli BBM Bersubsidi Per 1 Juli

Pendaftaran dilakukan di laman MyPertamina https://subsiditepat.mypertamina.id/.

Masa Kampanye Dipersingkat, KPU Harus Kerja Keras Distribusikan Logistik Pemilu 2024
Indonesia
Masa Kampanye Dipersingkat, KPU Harus Kerja Keras Distribusikan Logistik Pemilu 2024

Durasi waktu kampanye yang dipersingkat tak perlu lagi dipolemikkan.

Cerita Anies di Antara JK dan 3 Ketum Partai Politik
Indonesia
Cerita Anies di Antara JK dan 3 Ketum Partai Politik

Secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siap mencalonkan diri menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang.

Alasan Sopir Bus Transjakarta Penabrak Penyeberang Jalan Hingga Tewas Tak Jadi Tersangka
Indonesia
Sekjen PDI Perjuangan Bercerita Kuliner Populer di Irak 'Ikan Soekarno'
Indonesia
Satgas COVID-19 Tidak Rekomendasikan Tes Antigen Mandiri
Indonesia
Satgas COVID-19 Tidak Rekomendasikan Tes Antigen Mandiri

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan agar masyarakat hati-hati dalam membeli alat tes cepat antigen di pasaran.