Korban Kekerasan Seksual Sulit Dapat Perlindungan, DPR Didesak Prioritaskan RUU PKS Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - DPR didesak tetap memberikan prioritas pembahasan Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS). Korban kekerasan seksual hingga kini dinilai masih sulit memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek.

"Berbagai kasus kekerasan seksual terus saja terjadi tanpa adanya intervensi yang berarti dari negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban atas perlindungan dan juga pemulihan," ujar Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Genoveva Alicia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Baca Juga:

Jokowi Minta Timnas Indonesia U-20 Tampil Maksimal di Piala Dunia U-20

Ia menyayangkan RUU PKS yang sudah dibahas sejak periode DPR RI 2016-2019 dan mestinya dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 untuk segera dibahas bersama dengan pemerintah justru diusulkan DPR untuk ditarik.

Pembahasan RUU PKS pada periode lalu disebutnya terus diwarnai perdebatan yang masih jauh membahas substansi sehingga sulitnya pembahasan RUU PKS secara materi tidak seharusnya menjadi penghalang pembahasan RUU PKS.

DPR dan pemerintah mesti mengerti melindungi korban kekerasan seksual adalah hal yang kompleks sehingga negara harus hadir dalam perumusan kebijakan dan implementasi.

Ilustrasi (Pixabay)

Hingga kini akses pendampingan untuk korban kekerasan seksual disebutnya masih minim. Berdasarkan data BPS pada 2018, tercatat jumlah kasus perkosaan adalah 1.288, pencabulan tercatat 3.970 dan kasus kekerasan seksual ada 5.247.

Namun, berdasarkan Laporan Tahunan LPSK 2019, korban kekerasan seksual yang terlindungi hanya 507 orang.

Sementara Komnas Perempuan menyatakan sepanjang 2019, dari 3.062 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan komunitas, 58 persen diantaranya adalah merupakan kasus kekerasan seksual.

"ICJR menganggap RUU PKS sangat penting untuk segera dibahas dan tetap sebagai RUU prioritas 2020. Penanganan korban kekerasan seksual jelas kompleks dan sulit, maka dari itu memerlukan peran negara, jika negara menyerah karena kesulitan itu, maka korban akan menjadi korban untuk kesekian kalinya," kata Genoveva.

Baca Juga:

Alasan Menpora Belum Ajukan Rencana Anggaran Piala Dunia U-20

Ada pun pada Selasa (30/6), Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan dalam rapat Badan Legislatif DPR bahwa Komisi VIII mengusulkan RUU PKS untuk ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Marwan Dasopang beralasan pembahasan RUU PKS terlalu sulit untuk dilakukan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Diklaim Bantu Keuangan Anak-Anak Tertolak PPDB
Indonesia
Anak Buah Anies Diklaim Bantu Keuangan Anak-Anak Tertolak PPDB

Puluhan orang tua murid bersama anak-anaknya mendatangi Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta untuk berdiskusi

Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK

Pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9) kemarin

[HOAKS atau FAKTA]: Kota Manado Zona Hitam COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kota Manado Zona Hitam COVID-19

Tersebar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menginformasikan Kota Manado telah menjadi zona hitam COVID-19.

Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump
Dunia
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

Trump menolak penghitungan suara setelah hari pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara.

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras
Indonesia
Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik
Indonesia
Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik

Tahu dan tempe menjadi barang yang langka pada awal tahun 2021. Tapi kini, keberadaan lauk pauk itu sudah muncul kembali di pasaran.

Masuk Usia 74 Tahun, Polri Diingatkan Profesional dan Netral Saat Pemilu
Indonesia
Masuk Usia 74 Tahun, Polri Diingatkan Profesional dan Netral Saat Pemilu

Polri akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 pada Rabu (1/7)

Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen
Indonesia
Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen

Awi menambahkan acara kenaikan pangkat ini hanya dihadiri oleh pati Polri yang berdinas di DKI Jakarta

Kasus Sembuh COVID-19 Lebih Banyak Dilaporkan Daerah
Indonesia
Kasus Sembuh COVID-19 Lebih Banyak Dilaporkan Daerah

Presentase kesembuhan dari COVID-19 jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian