Korban Kanjuruhan Desak Bareskrim Buru Tersangka Lain Bunga di Gate 13 sebagai wujud mengenang korban Tragedi Kanjuruhan. (BolaSkor.com/Bimaswara Dumugi)

MerahPutih.com - Keluarga korban dan penyintas Tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan sejumlah orang yang harus bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan lebih dari 100 orang tersebut.

Pengacara Tim Gabungan Pengacara Aremania (TGA), Anjar Nawan Yusky mengatakan, penetapan enam tersangka terkait kasus tragedi Kanjuruhan belumlah cukup untuk menguak tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu. Sehingga pihaknya ingin agar Mabes Polri mengambil alih kasus ini agar bisa menentukan tersangka lainnya.

Baca Juga

Belajar dari Tragedi Kanjuruhan

"Kami akan melaporkan mereka dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana yang mengakibatkan orang mati sebagaimana diatur dalam (Pasal) 338 dan juga 340 KUHP, 351 ayat 3 dan seterusnya," katanya kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (18/11).

Kemudian, lanjut Anjar, pihaknya juga meminta kepada Bareskrim untuk menggunakan UU Perlindungan Anak. Sebab, banyak anak-anak yang menjadi korban meninggal.

"Itu seharusnya diterapkan, tetapi nyatanya belum diterapkan di Jawa Timur," tegasnya.

Menurut Andi Arif selaku perwakilan Federasi Kontras menyebut Skema pemidanaan yang dibuat oleh Polda Jatim selama ini tidak pernah menyentuh seluruh peristiwa yang terjadi di tanggal 1 Oktober 2022.

Meskipun selama ini perwakilan para korban dan keluarga korban yang meninggal sudah melaporkannya pada Polresta Malang dan Polda Jatim.

Baca Juga

Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Siang Ini

Sejatinya, pasal dugaan pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan para korban meninggal dunia, kekerasan pada anak-anak dan perempuan dan hal lain selama ini sebenarnya sudah dilaporkan di Polresta Malang, namun tidak berjalan.

"Maka dengan pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri ini kami berharap bisa menyentuh penyidikan dan penyelidikannya sampai ke pucuk pimpinan tertinggi di Polda Jatim ini," kata dia.

Di sisi lain, Bareskrim juga diminta untuk merujuk pada temuan fakta dan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dan Komnas HAM untuk melengkapi fakta peristiwa yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan.

“Ya tentunya melalui serangkaian penyidikan, kami juga mengacu pada temuan-temuan fakta yang selama ini sudah dicari oleh TGIPF dan juga Komnas HAM, tentu itu harus ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Hingga saat ini enam orang telah ditetapkan tersangka Tragedi Kanjuruhan. Mereka adalah Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Officer Steward Suko Sutrisno.

Ketiganya disangkakan melanggar ketentuan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Tiga tersangka lainnya dari unsur kepolisian, yakni Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman.

Mereka melanggar ketentuan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (Knu)

Baca Juga

Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kampung Susun Bayam Mulai Dibangun, Anies: Pemprov DKI Junjung Tinggi Kesetaraan Manusia
Indonesia
Kampung Susun Bayam Mulai Dibangun, Anies: Pemprov DKI Junjung Tinggi Kesetaraan Manusia

"Semua mendapat kesempatan yang sama untuk masa depan yang cerah dan Pemprov DKI menjunjung tinggi kesetaraan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata untuk warga Kampung Bayam,” tambahnya.

Korlantas Polri Lakukan Survei Buat Hadapi Mudik 2023
Indonesia
Korlantas Polri Lakukan Survei Buat Hadapi Mudik 2023

Pola pergerakan pemudik pada bulan Ramadan, memilih perjalanan malam hari. Hal ini menjadi penyebab Jalur Pansela kurang diminati karena minim penerangan.

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/11).

Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya
Indonesia
Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya

Substansi untuk pengaturan pemilu di empat DOB dan Ibu Kota Negara (IKN) pada Perppu intinya menurut Tito hanya dua poin.

Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh
Indonesia
Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh

Polda Jawa Barat (Jabar) memeriksa sejumlah petugas stadion sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik
Indonesia
Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik

Masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran masih saja terjadi, meski kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diberlakukan.

 Warga Coba Satukan Uang Rp 35 Juta Dimakan Rayap Dengan Kertas HVS
Indonesia
Warga Coba Satukan Uang Rp 35 Juta Dimakan Rayap Dengan Kertas HVS

Uang kertas Rp 35 juta, terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000, yang ia tabung menjadi telah serpihan. Bahkan nomer seri sudah hampir tidak terlihat.

Peringati Hari Raya Waisak, Menag Ajak Perkuat Moderasi Beragama
Indonesia
Peringati Hari Raya Waisak, Menag Ajak Perkuat Moderasi Beragama

Seluruh umat Buddha Indonesia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk ikut membangun masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera.

Megawati Ungkap Tahun Kelinci Air Penuh Pengharapan Sekaligus Kesabaran
Indonesia
Megawati Ungkap Tahun Kelinci Air Penuh Pengharapan Sekaligus Kesabaran

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ikut mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2023 kepada seluruh umat yang merayakannya.

Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan
Indonesia
Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan

WBP juga bisa mengetahui berapa lama memperoleh remisi. Dan terakhir, bisa mengetahui Surat Keputusan terkait Asimilasi/ PB/ CB.