Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEBUAH gencatan senjata parsial sepihak untuk memfasilitasi upaya bantuan gempa bumi diumumkan pada Sabtu (29/3) oleh Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar (NUG). Pemerintahan ini mengoordinasikan perjuangan rakyat melawan pemerintahan militer. Hingga Sabtu, Korban tewas akibat bencana ini melonjak menjadi 1.644 orang.
Angka tersebut mengalami peningkatan tajam ketimbang 1.002 korban yang diumumkan hanya beberapa jam sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesulitan dalam mengonfirmasi jumlah korban di wilayah yang luas serta kemungkinan bahwa angka ini akan terus bertambah setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo pada Jumat. Selain korban tewas, jumlah korban luka juga naik menjadi 3.408, sedangkan jumlah orang hilang meningkat menjadi 139.
Di negara tetangga Thailand, korban tewas bertambah menjadi 10 orang. Gempa mengguncang wilayah metropolitan Bangkok, yang berpenduduk sekitar 17 juta orang, serta beberapa bagian lain negara tersebut. Banyak daerah di utara melaporkan kerusakan, tetapi korban jiwa hanya terjadi di Bangkok, ibu kota Thailand.
Sembilan korban tewas berada di lokasi bangunan tinggi yang runtuh di dekat Pasar Chatuchak, Bangkok, sedangkan 78 orang masih dinyatakan hilang. Pada Sabtu, lebih banyak alat berat dikerahkan untuk memindahkan puing-puing, tetapi harapan mulai memudar di antara keluarga korban.
Baca juga:
Upaya Penyelamatan di Myanmar Dihadang Perang Saudara
Seperti dilansir The Korea Times, di Myanmar, operasi penyelamatan sejauh ini difokuskan pada kota-kota besar yang terdampak parah, yaitu Mandalay, kota terbesar kedua dan Naypyitaw, ibu kota negara tersebut.
Meskipun tim dan peralatan telah diterbangkan dari negara lain, upaya penyelamatan terhambat oleh kerusakan pada bandara. Citra satelit dari Planet Labs PBC yang dianalisis Associated Press menunjukkan gempa merobohkan menara kontrol lalu lintas udara di Bandara Internasional Naypyitaw hingga terlepas dari pondasinya. Belum ada laporan korban jiwa akibat insiden tersebut.
Tantangan lain yang memperumit situasi yakni perang saudara yang melanda sebagian besar wilayah Myanmar, termasuk daerah yang terkena dampak gempa. Sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021, perlawanan bersenjata telah meningkat secara signifikan. Pasukan pemerintah telah kehilangan kendali atas banyak wilayah, membuat beberapa daerah sangat berbahaya atau bahkan mustahil dijangkau kelompok bantuan. PBB mencatat lebih dari 3 juta orang telah mengungsi akibat konflik, hampir 20 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pada Sabtu (29/3) malam, NUG mengumumkan gencatan senjata parsial sepihak untuk mendukung operasi bantuan gempa. Sayap militernya, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), akan menghentikan serangan militer ofensif selama dua minggu mulai Minggu (30/3) di wilayah yang terkena dampak gempa. Mereka juga menyatakan akan bekerja sama dengan PBB dan organisasi nonpemerintah internasional untuk menjamin keamanan, transportasi, serta pendirian kamp penyelamatan dan medis di wilayah yang mereka kendalikan.
NUG menawarkan tenaga medis mereka untuk bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional dalam memberikan layanan darurat di wilayah yang dikuasai militer, asalkan ada jaminan keamanan.
Meski begitu, mereka menegaskan tetap berhak melakukan pertahanan diri jika diserang.
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari militer Myanmar mengenai pengumuman gencatan senjata tersebut. Namun, militer Myanmar telah membatasi upaya bantuan untuk populasi besar yang telah mengungsi akibat konflik, bahkan sebelum gempa terjadi.
Kelompok simpatisan perlawanan mendesak agar bantuan dapat dikirimkan bebas ke daerah yang dikuasai oleh kelompok perlawanan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat kontrol oleh militer.(dwi)
Baca juga:
Probowo Siap Kirimkan Bantuan Buat Korban Gempa di Myanmar dan Thailand
