Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar Militer Myanmar (Foto: @UNGeneva)

MerahPutih.com - Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru dengan pembatasan ekspor serta menghukum tentara Myanmar atas kudeta 1 Februari, dengan memblokir kementerian pertahanan dan dalam negeri serta konglomerat militer. Namun, AS belum mengeluarkan sanksi terberatnya.

Langkah AS ini diambil atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang pengambilalihan yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, sebagai pemenang pemilihan nasional pada November.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Kamis (5/4), Polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil negara Asia Tenggara itu, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapatkan keuntungan dari akses ke banyak barang, kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis.

"Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka," ujar Biden dilansir Antara.

Kedua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban , pertambangan dan real estat.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan pada Selasa bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan Amerika yang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Juru Bicara kelompok itu Yadanar Maung, memuji tindakan itu tetapi mendesak lebih banyak, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela bagi militer dan pasukan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan."

Militer Myanmar. (Foto: Antara)
Militer Myanmar. (Foto: @NyeinKayKhaing1)

"Langkah-langkah komprehensif dan terarah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer memastikan aturan brutal mereka," katanya.

Tetapi langkah-langkah itu diperkirakan memiliki dampak terbatas karena Amerika Serikat mengirim sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas tersebut bukan importir utama.

"Volume perdagangan kecil sehingga dampaknya tidak akan besar," kata Mantan Pejabat Departemen Perdagangan AS William Reinsch. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelombang Tinggi Hingga Dua Meter Diperkirakan Landa Wilayah Ini
Indonesia
Gelombang Tinggi Hingga Dua Meter Diperkirakan Landa Wilayah Ini

Terbentuknya belokan maupun pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dapat mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia

PDIP Masih Rahasiakan Jagoan Buat Tarung di Pilkada Surabaya
Indonesia
PDIP Masih Rahasiakan Jagoan Buat Tarung di Pilkada Surabaya

"Ketika calon kepala daerah Surabaya diumumkan, seluruh jajaran partai akan terus mengawal keputusan yang menjadi hak prerogatif Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," tegas Hasto.

Peningkatan COVID-19 Diakibatkan Masyarakat Abai Prokes Setelah Vaksinasi
Indonesia
Peningkatan COVID-19 Diakibatkan Masyarakat Abai Prokes Setelah Vaksinasi

Meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini dinilai lantaran masyarakat abai terhadap protokol kesehatan usai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Guru di Atas 60 Tahun Dipastikan Tak Bakal Lolos Seleksi PPPK
Indonesia
Guru di Atas 60 Tahun Dipastikan Tak Bakal Lolos Seleksi PPPK

Seleksi PPPK dengan kapasitas sebanyak satu juta guru tersebut merupakan seleksi yang demokratis

Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah
Indonesia
Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan agar vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki

Pemanggilan bakal dilakukan jika keterangan saksi dan bukti mengarah pada keterlibatan pihak MA.

Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran
Indonesia
Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran

"Dalam konteks ini adalah akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker," imbuhnya.

AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi
Indonesia
AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi

Pihak AstraZeneca membantah informasi yang menyebut vaksn COVID-19 produksi mereka mengandung tripsin babi.

PT INKA Sumbangkan 50 Tempat Tidur dan 1.000 Masker ke Pemkot Madiun
Indonesia
PT INKA Sumbangkan 50 Tempat Tidur dan 1.000 Masker ke Pemkot Madiun

PT INKA (Persero) sumbangkan 50 tempat tidur untuk ruang isolasi di Asrama Haji dan 1.000 masker ke Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur.

[Hoaks atau Fakta]: Air Keran Tunjukkan Hasil Positif COVID-19 Saat Dites Pakai Alat Antigen
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Keran Tunjukkan Hasil Positif COVID-19 Saat Dites Pakai Alat Antigen

Ketika yang diuji bukan merupakan sampel yang semestinya, seperti air maka bisa menyebabkan alat tes tersebut rusak sehingga hasil yang dikeluarkan tidak valid.