Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar Militer Myanmar (Foto: @UNGeneva)

MerahPutih.com - Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru dengan pembatasan ekspor serta menghukum tentara Myanmar atas kudeta 1 Februari, dengan memblokir kementerian pertahanan dan dalam negeri serta konglomerat militer. Namun, AS belum mengeluarkan sanksi terberatnya.

Langkah AS ini diambil atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang pengambilalihan yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, sebagai pemenang pemilihan nasional pada November.

Baca Juga:

Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Kamis (5/4), Polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil negara Asia Tenggara itu, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapatkan keuntungan dari akses ke banyak barang, kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis.

"Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka," ujar Biden dilansir Antara.

Kedua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban , pertambangan dan real estat.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan pada Selasa bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan Amerika yang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Juru Bicara kelompok itu Yadanar Maung, memuji tindakan itu tetapi mendesak lebih banyak, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela bagi militer dan pasukan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan."

Militer Myanmar. (Foto: Antara)
Militer Myanmar. (Foto: @NyeinKayKhaing1)

"Langkah-langkah komprehensif dan terarah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer memastikan aturan brutal mereka," katanya.

Tetapi langkah-langkah itu diperkirakan memiliki dampak terbatas karena Amerika Serikat mengirim sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas tersebut bukan importir utama.

"Volume perdagangan kecil sehingga dampaknya tidak akan besar," kata Mantan Pejabat Departemen Perdagangan AS William Reinsch. (*)

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya
Dunia
Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya

Pasukan Korea Utara menembak mati seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang hilang awal pekan ini.

Kota Bogor Butuh Rumah Sakit Darurat COVID-19
Indonesia
Kota Bogor Butuh Rumah Sakit Darurat COVID-19

Pembangunan RS darurat guna mengantisipasi terus meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kota Hujan tersebut..

Gunung Merapi Alami 26 Gempa Guguran Hingga Pagi Ini
Indonesia
Gunung Merapi Alami 26 Gempa Guguran Hingga Pagi Ini

BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II

Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam
Indonesia
Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menghadiri undangan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya 6 anggota laskar FPI.

Meski Gedungnya Ludes Terbakar, Kejagung Diminta Tetap Fokus Berantas Korupsi
Indonesia
Meski Gedungnya Ludes Terbakar, Kejagung Diminta Tetap Fokus Berantas Korupsi

Kejagung di bawah kepemimpinan S.T Burhanuddin harus tetap fokus dan berani

Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas
Indonesia
Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.

Alissa Wahid: Abu Janda Tidak Benar-Benar Menguasai Ilmu Agama
Indonesia
Alissa Wahid: Abu Janda Tidak Benar-Benar Menguasai Ilmu Agama

Alissa menyayangkan atribut NU selalu menempel di tubuh Abu Janda

Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang
Indonesia
Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang

924 orang berstatus positif COVID-19 dari hasil pengujian pemeriksaan sampel lendir

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI
Indonesia
Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/4)

Ketua WP KPK Beberkan Pertanyaan Janggal Tes Wawasan Kebangsaan
Indonesia
Ketua WP KPK Beberkan Pertanyaan Janggal Tes Wawasan Kebangsaan

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo membeberkan, ada pertanyaan yang janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).