Korban Banjir Jakarta Ingatkan Anies Siapkan Ganti Rugi Puluhan Miliar Sebagian warga Jakarta yang mengajukan gugatan class action banjir terhadap Gubernur Anies Baswedan di PN Jakpus (MP/Kanu)

MerahPutih.com - Tim Advokasi Class Action Banjir Jakarta 2020 memastikan belum ada korban banjir yang mengundurkan diri dari kelompok gugatan.

"Sampai semalam belum ada yang mengajukan pengunduran diri," ujar Perwakilan Tim Advokat Gugatan Class Action Banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan kepada wartawan, Rabu (28/4).

Baca Juga

Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah

Tigor menjelaskan kuasa hukum telah memasang pengumuman notifikasi gugatan class action banjir Jakarta 2020, seperti yang telah ditetapkan dalam persidangan.

Pihaknya sudah mengirimkan formulir notifikasi pernyataan keluar kepada 312 korban banjir yang terdaftar dalam kelompok gugatan.

"Ya kita sih berharap enggak ada mundur karena kan ini gugatannya dari masyarakat. Ini kan sebuah kesadaran mereka ingin mengajukan haknya," kata Tigor.

Juru Bicara Tim Pembela Warga Jakarta dalam class action melawan Anies Baswedan
Juru bicara tim advokasi banjir Jakarta Azas Tigor Nainggolan dan Alvon Kurnia Palma. (Foto: MP/Kanugrahan)

Adapun dalam gugatan class action itu terdapat lima orang yang menjadi wakil kelompok dari 312 orang korban banjir.

Menurut Tigor, sidang gugatan class action akan tetap berlanjut meskipun nantinya hanya tersisa puluhan korban yang tetap ikut serta dalam kelompok penggugatan.

"Enggak ada batasnya yang mundur berapa. Gugatannya batal kalau semuanya mundur. Jadi ga ada minimal. Kalau misalnya ada 10-20 orang ya enggak masalah," kata dia.

Menurut Tigor, isi gugatan itu antara lain:

1. Menyatakan bahwa gubernur Jakarta, Anies Baswedan melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

2. Menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi materil sebesar Rp 60,040 milyar kepada para penggugat,

3. Menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi Rp 1 Triliun kepada para penggugat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa penggugat banjir Jakarta 2020 membuat pengumuman notifikasi jika ingin mundur dari gugatan yang diajukan secara class action.

Jika dari 312 orang penggugat ada yang ingin keluar dan tidak terikat dalam gugatan, harus menyatakan diri dengan memberikan notifikasi.

Sementara itu, masyarakat yang tidak menyampaikan pengunduran diri sampai batas waktu yang ditentukan, akan tetap dianggap melanjutkan gugatan class action.

Diketahui, gugatan class action banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 telah diterima secara sah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Maret lalu.

Baca Juga

Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta

Gugatan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak merespon cepat korban yang terdampak banjir.

Lewat gugatan itu, warga menutut Anies membayar uang kompensasi kerugian akibat banjir lebih dari Rp 42 miliar. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Senin (20/4): 6.760 Kasus Positif, 590 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Senin (20/4): 6.760 Kasus Positif, 590 Meninggal Dunia

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan pasien menjadi 747 yang sembuh.

 Pembatasan Sosial Skala Besar dianggap Tepat Sebab Minim Potensi Kegaduhan
Indonesia
Pembatasan Sosial Skala Besar dianggap Tepat Sebab Minim Potensi Kegaduhan

Ia menambahkan, PSBB adalah jalan tengah yang tepat yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi organ pemerintah dari pusat hingga di tingkat lurah/desa untuk bersatu padu satu komando menangani Covid-19.

Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil
Indonesia
Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil

Upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.

Nikah Massal 2019-2020 Digelar di Kantor Gubernur DKI
Indonesia
Nikah Massal 2019-2020 Digelar di Kantor Gubernur DKI

DKI Jakarta akan kembali menggelar acara nikah masal pada perayaan malam tahun baru 2019-2020.

PSBB DKI Masuk Fase II, DPRD Ingatkan Perusahaan Jangan Ngotot Beroperasi
Indonesia
PSBB DKI Masuk Fase II, DPRD Ingatkan Perusahaan Jangan Ngotot Beroperasi

Jadi direksi sama sekretarisnya diajak untuk mempertegas larangan-larangan

Luhut Tolak Keinginan Anies Hentikan KRL, Pemprov DKI tak Berkutik
Indonesia
Luhut Tolak Keinginan Anies Hentikan KRL, Pemprov DKI tak Berkutik

Luhut menyampaikan bahwa KRL akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang.

 Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan
Indonesia
Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh perusahaan di ibu kota untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan, terkait merebaknya pandemi corona.

Wagub DKI Sambut Baik Usulan Ridwan Kamil Bentuk Satgas COVID-19 Jabodetabek
Indonesia
Wagub DKI Sambut Baik Usulan Ridwan Kamil Bentuk Satgas COVID-19 Jabodetabek

"Saya kira usulan yang baik (pembentukan Satgas COVID-19 Jabodetabek)," ujar Riza

Hadiri Reuni 212 Pakai Baju Dinas, Anies Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Hadiri Reuni 212 Pakai Baju Dinas, Anies Tidak Langgar Aturan

Apalagi kegiatan itu tak melebihi jam masuk kerja

JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan Paket Sembako Lewat Mabes Polri
Indonesia
JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan Paket Sembako Lewat Mabes Polri

Bantuan ini selanjutnya akan kami salurkan ke masyarakat yang membutuhkan