Korban Banjir Bandang di NTT Dapat Dana Bantuan Rp500 Ribu per Bulan Petugas SAR dan prajurit TNI mengevakuasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/4/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putr

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana hunian sementara sebesar Rp500 ribu per keluarga per bulan bagi para pengungsi yang rumahnya terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi tenda pengungsi yang sempit sehingga menjadi potensi penularan COVID-19," kata Kepala BNPB, Doni Monardo, Rabu (7/4).

Baca Juga

Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana

Untuk itu, BNPB dan Pemerintah daerah NTT bakal memberikan dana hunian sementara sebesar Rp500 ribu per keluarga yang akan disalurkan tiap bulan.

"Dana bantuan ini dapat digunakan masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana di wilayah NTT untuk menyewa tempat tinggal di rumah sanak kerabatnya sehingga para warga tidak berkumpul dan berkontak langsung dalam tenda pengungsian," lanjut Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau daerah terdampak banjir bandang di Desa Waimatan, Kab. Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/4). ANTARA/HO-BNPB
Kepala BNPB, Doni Monardo. Foto: ANTARA

Pada pelaksanaan kebijakan tersebut, Doni menjelaskan, data warga yang rumahnya terdampak bencana yang diberikan akan dicatat terlebih dahulu oleh Pemda setempat.

"Warga yang rumahnya rusak dan tidak bisa dihuni akan didata terlebih dahulu oleh pemerintah daerah setempat, seperti pengumpulan nama, ktp, dan persyaratan lainnya," urainya.

Sambung Doni, jika datanya sudah terkumpul dan telah terverifikasi, bantuan dana tersebut sudah bisa diberikan sehingga warga dapat langsung menempati rumah sanak kerabatnya.

"Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, kerumunan warga yang ada dalam tenda pengungsian harus dihindari," pungkas Doni. (Asp)

Baca Juga

Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa
Indonesia
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri.

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) pada Selasa (2/2).

Kepri Terima Wisman, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi
Indonesia
Kepri Terima Wisman, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi

Komisaris PT PLN Batam Rizal Calvary Marimbo mengapresiasi langka tersebut.

Normalisasi Kali Sunter, Pemprov DKI Beli 12 Bidang Lahan di Cipinang Melayu
Indonesia
Normalisasi Kali Sunter, Pemprov DKI Beli 12 Bidang Lahan di Cipinang Melayu

Ia pun membantah uang yang digunakan dari anggaran PEN

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Polisi Selidiki Vidio Yang Diduga Hina Lambang Negara
Indonesia
Polisi Selidiki Vidio Yang Diduga Hina Lambang Negara

Banyak netizen yang melontarkan komentar negatif untuk perempuan yang memakai sweater berwarna biru tersebut.

Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius
Indonesia
Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius

Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama