Kontribusi Pajak dari UMKM Masih Sangat Minim UMKM Yogyakarta. (Foto: Dinas Koperasi UKM DIY)

MerahPutih.com - Data jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen. Namun, saat ini kontribusi panjaknya masih sangat kecil.

"Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Pembayaran Digital Kunci Pertumbuhan UMKM Indonesia

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Ia mengakui, pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan.

Tercatat, wajib pajak UMKM pada tahun 2016 yang mencapai 1,45 juta tumbuh menjadi 2,31 juta di tahun 2019 yang lalu. PP tersebut dinyatakan memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen.

Ia mengatakan, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting. Seperti penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, lalu tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha.

Kemudian, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable (memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha) dan akses UMKM naik kelas atau berkembang lebih terbuka.

Selain itu, PP No. 23 tahun 2018 juga disebut memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan.

Yaitu, 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, perseroan komanditer (CV), atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa Perseroan Terbatas (PT).

UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)
UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menkop menerangkan pemerintah juga mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah melalui PP No.7 tahun 2021.

"KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro (Laporan Akutansi Usaha Mikro), sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro," akunya.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android maupun melalui website www.lamikro.com secara gratis.

"Aplikasi ini, sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Bangkitkan Ekonomi, Polda Jateng Dorong UMKM Manfaatkan Digital Marketing

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Baru Perjalanan dengan Transportasi Laut
Indonesia
Aturan Baru Perjalanan dengan Transportasi Laut

“Dalam SE terbaru kali ini penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia tidak perlu lagi menggunakan hasil negatif test PCR sebagai syarat perjalanan,” ucap Arif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Pfizer Miliki Kandungan Berbahaya
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Pfizer Miliki Kandungan Berbahaya

Kandungan potasium atau kalium memiliki manfaat bagi tubuh manusia sebagai mineral yang membantu membawa sinyal elektrik ke sel di dalam tubuh.

Disinggung Ikut Barisan Celeng, Putra Sulung Jokowi Jawab Begini
Indonesia
Disinggung Ikut Barisan Celeng, Putra Sulung Jokowi Jawab Begini

Terbaru, Gibran menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (14/10).

Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos
Indonesia
Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos

Jakpus menyatakan tidak ada ASN aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Gibran Tes PCR Usai Lima Hari Isoman, Sekda Enggan Sampaikan Hasilnya
Indonesia
Gibran Tes PCR Usai Lima Hari Isoman, Sekda Enggan Sampaikan Hasilnya

Hasil tes PCR Pemkot memilih untuk merahasiakan karena itu dianggap bagian dari medical record atau rekam medis pasien.

Kota Solo jadi Kiblat Dalami Ilmu Budaya Keroncong
Indonesia
Kota Solo jadi Kiblat Dalami Ilmu Budaya Keroncong

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang membuka langsung acara menyebut Kota Solo menjadi kiblat dalam mendalami ilmu budaya keroncong.

Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman
Indonesia
Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Polda Metro Bagikan 11 Ton Daging Kurban Olahan Rendang
Indonesia
Polda Metro Bagikan 11 Ton Daging Kurban Olahan Rendang

Polda Metro Jaya membagikan 11 ton daging olahan rendang kepada masyarakat di DKI Jakarta.

Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme
Indonesia
Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme

Informasi lebih lanjut perihal Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui akun resmi Instagram @festivalkolaborasijkt.

Politisi PSI Sebut Kekerasan Seksual Fenomena Gunung Es
Indonesia
Politisi PSI Sebut Kekerasan Seksual Fenomena Gunung Es

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, melonjaknya laporan kekerasan seksual bisa jadi hanya fenomena gunung es.