Kontribusi Pajak dari UMKM Masih Sangat Minim UMKM Yogyakarta. (Foto: Dinas Koperasi UKM DIY)

MerahPutih.com - Data jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen. Namun, saat ini kontribusi panjaknya masih sangat kecil.

"Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Pembayaran Digital Kunci Pertumbuhan UMKM Indonesia

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Ia mengakui, pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan.

Tercatat, wajib pajak UMKM pada tahun 2016 yang mencapai 1,45 juta tumbuh menjadi 2,31 juta di tahun 2019 yang lalu. PP tersebut dinyatakan memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen.

Ia mengatakan, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting. Seperti penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, lalu tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha.

Kemudian, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable (memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha) dan akses UMKM naik kelas atau berkembang lebih terbuka.

Selain itu, PP No. 23 tahun 2018 juga disebut memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan.

Yaitu, 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, perseroan komanditer (CV), atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa Perseroan Terbatas (PT).

UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)
UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menkop menerangkan pemerintah juga mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah melalui PP No.7 tahun 2021.

"KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro (Laporan Akutansi Usaha Mikro), sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro," akunya.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android maupun melalui website www.lamikro.com secara gratis.

"Aplikasi ini, sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Bangkitkan Ekonomi, Polda Jateng Dorong UMKM Manfaatkan Digital Marketing

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Kursi Kabareskrim Diprediksi Jatuh ke Tangan Lulusan Terbaik Akpol 1991
Indonesia
Kursi Kabareskrim Diprediksi Jatuh ke Tangan Lulusan Terbaik Akpol 1991

Kiprahnya di Kepolisian sarat dengan prestasi

KPK Sita Dokumen Transaksi Keuangan dari Kediaman Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Dokumen Transaksi Keuangan dari Kediaman Penyuap Edhy Prabowo

KPK sebelumnya juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

Polisi Tetapkan Rizieq Tersangka Kerumunan Megamendung
Indonesia
Polisi Tetapkan Rizieq Tersangka Kerumunan Megamendung

Dalam kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin, dan berbagai pejabat kewilayahan sudah diperiksa kepolisian.

Stok Beras Nasional Jelang Ramadan Dipastikan Aman
Indonesia
Stok Beras Nasional Jelang Ramadan Dipastikan Aman

Kementan akan menjalankan strategi untuk menjamin penyediaan pangan termasuk beras

Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari
Indonesia
Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari

Luhut Binsar Panjaitan mendorong Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 hingga 15 ribu orang per hari.

Legislator Ini Perkirakan Surpres Calon Panglima TNI Keluar Setelah PON Papua
Indonesia
Legislator Ini Perkirakan Surpres Calon Panglima TNI Keluar Setelah PON Papua

DPR RI melaksanakan reses pada tanggal 8 Oktober sampai 7 November

Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang
Indonesia
Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf atas kesalahpahaman video Presiden Jokowi yang mempromosikan bipang Ambawang khas Kalimantan Barat.

Sebagian Warga di 98 RW Jakarta Pusat Terima Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Sebagian Warga di 98 RW Jakarta Pusat Terima Vaksin AstraZeneca

Sebagian warga yang tinggal di 98 RW di Jakarta Pusat mulai menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin AstraZeneca.

Data Terbaru, 1.317.199 Pasien Berhasil Sembuh dari Corona
Indonesia
Data Terbaru, 1.317.199 Pasien Berhasil Sembuh dari Corona

Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 6.107 orang hari ini, Kamis (25/3), menjadi 1.482.559 orang.