Kontribusi Pajak dari UMKM Masih Sangat Minim UMKM Yogyakarta. (Foto: Dinas Koperasi UKM DIY)

MerahPutih.com - Data jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen. Namun, saat ini kontribusi panjaknya masih sangat kecil.

"Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Pembayaran Digital Kunci Pertumbuhan UMKM Indonesia

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Ia mengakui, pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan.

Tercatat, wajib pajak UMKM pada tahun 2016 yang mencapai 1,45 juta tumbuh menjadi 2,31 juta di tahun 2019 yang lalu. PP tersebut dinyatakan memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen.

Ia mengatakan, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting. Seperti penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, lalu tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha.

Kemudian, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable (memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha) dan akses UMKM naik kelas atau berkembang lebih terbuka.

Selain itu, PP No. 23 tahun 2018 juga disebut memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan.

Yaitu, 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, perseroan komanditer (CV), atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa Perseroan Terbatas (PT).

UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)
UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menkop menerangkan pemerintah juga mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah melalui PP No.7 tahun 2021.

"KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro (Laporan Akutansi Usaha Mikro), sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro," akunya.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android maupun melalui website www.lamikro.com secara gratis.

"Aplikasi ini, sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Bangkitkan Ekonomi, Polda Jateng Dorong UMKM Manfaatkan Digital Marketing

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Desak Seluruh Aturan Terkait UU Cipta Kerja Ditangguhkan
Indonesia
Buruh Desak Seluruh Aturan Terkait UU Cipta Kerja Ditangguhkan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerindra Nilai Langkah Polisi Tahan Ferdinand Sudah Tepat
Indonesia
Gerindra Nilai Langkah Polisi Tahan Ferdinand Sudah Tepat

Langkah polisi menahan Ferdinand dinilai sudah tepat.

Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba
Indonesia
Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba

Keponakan Ashanty itu diamankan bersama tiga orang lainnya usai dicek dalam kondisi positif narkoba.

Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten
Indonesia
Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada 9 Februari 2021.

 Kasus COVID-19 Meningkat, Anies Belum Berencana Buka Sekolah
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Anies Belum Berencana Buka Sekolah

Untuk keselamatan semua orang, Anies meminta kewaspadaan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan lebih ditingkatkan, termasuk dalam uji coba sekolah tatap muka yang saat ini mulai diberlakukan.

Legislator PDIP Maknai Hari Pahlawan Sebagai Momentum Perangi COVID-19
Indonesia
Legislator PDIP Maknai Hari Pahlawan Sebagai Momentum Perangi COVID-19

Percayakan sepenuhnya kepada pemimpin perang dalam hal ini pemerintah

Komisi I DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI
Indonesia
Besok, Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus 3 Polisi Tembak Laskar FPI
Indonesia
Besok, Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus 3 Polisi Tembak Laskar FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melalukan gelar perkara dalam kasus pembunuhan di luar hukum (Unlawful Killing) yang dilakukan oknum polisi terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI).

KPK Benarkan Amankan Sejumlah Pihak dalam OTT di Sumsel
Indonesia
KPK Benarkan Amankan Sejumlah Pihak dalam OTT di Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan.

Kasus Kematian COVID-19 Bertambah 28 Orang
Indonesia
Kasus Kematian COVID-19 Bertambah 28 Orang

Pasien COVID-19 di tanah air yang telah dinyatakan sembuh bertambah 1.207 orang pada Rabu (20/10).