Kontras Tolak Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (depan) datang bersama tim pengacaranya di Polda Metro Jaya. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menentang tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Koordinator Kontras, Fatia Maulida menilai, menerapkan hukuman mati artinya melanggar ketentuan Pasal 28 I UUD 1945. Pasal itu menyebutkan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non derogable rights.

"Hukuman mati juga bertentangan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 6," kata Fatia dalam keterangannya, Senin (17/1).

Baca Juga

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Selain itu, Fatia juga mengingatkan jika Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Fatia menilai, metode penghukuman mati merupakan perlakuan yang tidak manusiawi. Di mana, hukuman itu menempatkan manusia pada posisi yang tidak memiliki pilihan lain, selain dihukum mati oleh negara.

"Pemancungan, kursi listrik, hukum gantung, suntik mati, atau penghukuman mati dengan regu tembak seperti yang diberlakukan di Indonesia tidak menyelesaikan kejahatan yang ada, dan malah memperpanjang daftar kekerasan di Indonesia," tegasnya.

Selain itu juga, Fatia mengatakan jika secara prinsip hukuman mati tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Artinya, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.

"Dalam kebanyakan kasus hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera. Selain itu, ditemukan banyak kejanggalan kasus dan unfair trial yang pada akhirnya mencederai hak terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itu, Fatia mengatakan jika tuntutan hukuman mati yang dilayangkan JPU terhadap Heru Hidayat, merendahkan martabat manusia. Sebab, penghukuman mati tidak mengubah situasi apapun.

"Terlebih jika tidak ada pemberlakuan regulasi yang lebih komprehensif," katanya.

Baca Juga

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Senada dengan itu, Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana menilai secara prinsip dan yuridis-positivis, tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat tidak bisa diterapkan.

Dio menilai, Heru Hidayat tidak akan dijatuhi hukuman mati jika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) benar-benar berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Harapannya Hakim menjatuhkan vonis sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu saja. Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, Tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Dio kepada wartawan, Minggu (16/1).

Menurut Dio, tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri tidak masuk kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati.

Keadaan tertentu tersebut adalah bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter dan pengulangan tindak pidana.

Baca Juga

Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan

“Kalau kasus Asabri kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati). Kalau mengikuti pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2020, kasus Asabri tidak masuk dalam kondisi tertentu. Walaupun hakim bisa menyimpangi pedoman tersebut, tetapi syarat ketat,” tandas Dio.

Selain itu, kata Dio, secara prinsip hukuman mati tidak relevan karena tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana.

“Kalau korupsi, sebenarnya yang menjadi hal utama adalah kerugian negara akibat tindakan korupsi itu. Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi. Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi,” pungkas Dio. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron
Indonesia
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron

Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi terjadinya gelombang tiga kasus COVID-19 atau lonjakan kasus varian Omicron.

Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Indonesia
Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber

Pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia.

Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas
Indonesia
Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.

Hari Ini Tiga Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Buka Hingga Jam 5 Sore
Indonesia
Hari Ini Tiga Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Buka Hingga Jam 5 Sore

Cara daftar vaksin keliling ini sangat mudah

Segudang Harapan Jokowi Setelah Sirkuit Mandalika Digunakan
Indonesia
Segudang Harapan Jokowi Setelah Sirkuit Mandalika Digunakan

Sirkuit Mandalika diharapkan Jokowi menjadi titik-titik ekonomi baru untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Buntut Tarif Selangit, Pemkot Yogyakarta Diminta Awasi Parkir Liar
Indonesia
Buntut Tarif Selangit, Pemkot Yogyakarta Diminta Awasi Parkir Liar

Tarif parkir yang selangit di salah satu wisata di KOta Yogyakarta tengah viral di dunia maya.

KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN

Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Bill Gates Pembuat Virus COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bill Gates Pembuat Virus COVID-19

Postingan Bumi Nuswantara tersebut beredar di tengah pandemi COVID-19

Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi

Penurunan level sejumlah daerah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai apresiasi.

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19

Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari COVID-19.