KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (dua kiri) berbincang dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono (kiri). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menilai, Surat Telegram TNI tentu seolah memberikan keistimewaan bagi aparat TNI agar kebal terhadap proses hukum yang berlaku.

"Lahirnya peraturan baru ini terkesan semakin menunjukkan upaya perlindungan dari kesatuan terhadap anggotanya dan menebalkan impunitas di tubuh TNI," jata Rivanlee kepada wartawan, Rabu (24/11).

Baca Juga:

Reaksi Panglima TNI Ada Mobil Pelat Dinas Saat Arteria Cekcok dengan 'Anak Jenderal'

Rivanlee menambahkan, surat telegram ini dianggap bisa dengan mudahnya melakukan berbagai pelanggaran karena merasa bahwa seolah mereka kebal hukum.

"Adapun surat telegram tersebut juga akan menjadi preseden buruk, sebab institusi lain akan melakukan hal serupa untuk lari dari pertanggungjawaban hukum," jelas Rivanlee.

Ia juga menilai bahwa surat telegram TNI ini juga inkonstitusional sebab melanggar prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Rivanlee meyakini, penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK akan mengalami kesulitan dalam mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Sebab memiliki berbagai keterbatasan dalam substansi surat telegram tersebut.

"Semisal dalam hal melakukan pemanggilan dalam suatu proses hukum, penegak hukum harus melalui dan berkoordinasi dengan komandan/kepala satuan TNI terkait," jelas dia.

Baca Juga:

Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI

Ia meyakini, penambahan prosedural tersebut tentu menjadikan mekanisme hukum semakin berbelit sehingga berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum materiil.

"Belum lagi kultur atasan yang seringkali melindungi bawahannya apabila melakukan pelanggaran," tutur Rivanlee.

Rivanelee berharap, Presiden Joko Widodo dan DPR RI segera melakukan reformasi peradilan militer dengan melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Sehingga bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diproses dan disuru melalui mekanisme peradilan pidana umum," harapnya.

Sekadar informasi, aparat penegak hukum Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kejaksaan kini tak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan terkait sebuah perkara.

Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan.

Tata cara baru tersebut berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Klaim Prosedur Pemanggilan Prajurit Bukan untuk Hambat Pemeriksaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini
Indonesia
Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini

Terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan.

Airlangga: Golkar dan PKS Harus Berkolaborasi Perkuat Tenun Kebangsaan
Indonesia
Airlangga: Golkar dan PKS Harus Berkolaborasi Perkuat Tenun Kebangsaan

Golkar dan PKS sama-sama mempunyai tujuan luhur, yakni mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

Ketua DPR Dukung Sikap Tegas Kapolri
Indonesia
Ketua DPR Dukung Sikap Tegas Kapolri

Sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait praktik ilegal seperti judi online hingga peredaran narkoba mendapat dukungan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Mabes Polri Pastikan Belum ada Penimbunan Minyak Goreng
Indonesia
Mabes Polri Pastikan Belum ada Penimbunan Minyak Goreng

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menerangkan, sampai saat ini belum ditemukan adanya aksi borong atau penimbunan minyak goreng satu harga yang dilakukan masyarakat.

3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Penambahan kasus baru COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Hingga Senin (18/7) ada tambahan 3.393 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.138.346 kasus positif Corona.

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

"Yang jelas enggak ada anggaran soal Formula E," ujar M. Taufik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Kamis (4/11)

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024
Indonesia
Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengklaim, masyarakat ibu kota juga ngebet memasang Anies dengan AHY.

Gubernur Papua Lukas Enembe Disebut Punya Tambang Emas di Tolikara
Indonesia
Gubernur Papua Lukas Enembe Disebut Punya Tambang Emas di Tolikara

Saat ini, pengurusan izin pertambangannya masih dalam proses.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015
Indonesia
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Andi diketahui pertama dan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 5 Januari 2015 atau tujuh tahun lalu. Saat itu Andi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Sampai Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Sampai Rp 189 Juta

Pertamina tidak terlibat dalam pemberian hadiah/undian melalui pesan singkat dan atau email.