KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (6/12/2020). (ANTARA/HO-Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melegitimasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikan KontraS menyikapi hari HAM sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis (10/12). Selama satu tahun terakhir, KontraS mencatat bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam.

"Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi setiap harinya di lapangan, baik hak-hak yang masuk dalam kategori hak sipil dan politik (Sipol) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob)," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya.

Baca Juga:

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

Fatia mengatakan, legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya tindakan langsung (by commission) maupun pembiaran (by omission).

Dalam sektor hak-hak Sipol, Fatia menilai kebebasan sipil semakin menyusut. Hal ini diukur dari banyaknya serangan terhadap kebebasan berekspresi baik dalam ruang publik maupun ruang digital dengan proses penegakan hukum yang sangat minim terhadap para pelaku.

"Dalam beberapa peristiwa, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ini justru dilegitimasi oleh Negara misalnya melalui Surat Telegram Polri Nomor ST 1100/iv/huk.7.1/2020 yang berisi instruksi patroli siber terhadap pengkritik Pemerintah," ujarnya.

Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

Fenomena lain dalam konteks kebebasan sipil, kata Fatia, adalah kebebasan beragama dan beribadah yang pembatasannya juga turut dilegitimasi oleh Pemerintah melalui kebijakan diskriminatif yang menyudutkan kelompok minoritas.

Tak hanya itu, dalam sektor hak-hak sipol, KontraS memandang, perbaikan sistem peradilan pidana masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai, dengan masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana.

"Serta pemberlakuan hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar Konvensi Anti Penyiksaan seperti hukum cambuk di Aceh dan pemberlakuan hukuman mati bagi beberapa tindak pidana," imbuhnya.

Baca Juga:

Rentetan Pelanggaran HAM di Indonesia Yang Terabaikan

Sementara, dalam sektor hak-hak ekonomi sosial dan budaya, KontraS memberi perhatian khusus terhadap proses legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Pasalnya, dua UU tersebut secara substansi dinilai memundurkan agenda desentralisasi, merusak lingkungan, dan mengurangi jaminan kesejahteraan pekerja.

"Proses legislasi terhadap dua UU kontroversial ini dilakukan dengan partisipasi publik yang minim di tengah-tengah kondisi pandemi," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI
Indonesia
Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI

DPRD dan Pemprov DKI sudah meneliti dampak dari produk Perda COVID-19 ini.

Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse
Indonesia
Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse

Kendaraan dengan pelat dan identitas palsu tersebut ditahan di Polda Metro Jaya

Tiga Anak Buah Rizieq Shihab Menyerahkan Diri
Indonesia
Tiga Anak Buah Rizieq Shihab Menyerahkan Diri

Polisi menyebut tiga tersangka lain dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, telah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Minggu (13/12) dini hari WIB

Gibran Akui PPKM Berdampak Besar terhadap Penambahan Jumlah Warga Miskin
Indonesia
Gibran Akui PPKM Berdampak Besar terhadap Penambahan Jumlah Warga Miskin

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak menampik PPKM berdampak signifikan pada ekonomi.

Viral Kartu Nikah Terdapat Empat Kolom Foto Istri, Ini Kata Kemenag
Indonesia
Inovasi Bikin Usaha Bisa Bertahan
Indonesia
Inovasi Bikin Usaha Bisa Bertahan

Kementerian Perindustrian terus mendorong pamor IKM lokal melalui penyelenggaraan Indonesia Good Design Selection (IGDS).

Tingkat Partisipasi Pilkada Dua Kabupaten di DIY Lampaui Nasional
Indonesia
Tingkat Partisipasi Pilkada Dua Kabupaten di DIY Lampaui Nasional

"Target nasionalkan 77,5 persen. Hanya Kabupaten Sleman yang tidak mencapai target nasional. Sleman hanya 75,5 persen saja," jelas Hamdan

Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri
Indonesia
Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri

Listyo menyebut tidak mengetahui mengapa isu liar tersebut bisa berkembang.

Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito
Indonesia
Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito

Doni telah mengemban Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Sebelum di BNPB, ia pernah mengisi posisi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hari ini.