KontraS Nilai Aparatur Negara Tidak Netral Terkait LGBT Seorang waria di daerah Tebet, Jakarta Selatan. (MerahPutih/Novriadi Sitompul)

MerahPutih Nasional - Aksi penolakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang kian santer terdengar. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) akhirnya buka suara.

Staf Divisi Advokasi Hak Sipil Politik KontraS, Satrio Wirataru mengkhawatirkan aksi penolakan dengan pernyataan diskriminasi dan kebencian (hate speech) akan menimbulkan konflik sosial. Terlebih penolakan tersebut didukung oleh aparatur negara yang seharusnya bertindak netral.

"Polisi di sini sangat rentan dan sangat strategis. Saya agak cemas kepada pejabat kepolisian dengan mengatakan banci kaleng atau semacamnya," ucapnya di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).

Menurut catatan KontraS terdapat 17 pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif yang mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.

"Sekarang lebih bahaya karena pernyataan itu dilegitimasi oleh pernyataan pejabat negara. Akhirnya masyarakat yang hanya mengetahui di level agamanya masing-masing mereka membawanya ke wacana publik. Orang-orang yang seharusnya berada di tengah-tengah ternyata ikut-ikutan memprovokasi," ujar Satrio.

Satrio memberi contoh saat kelompok Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) yang ingin melakukan aksi di Tugu Yogyakarta beberapa waktu lalu. Saat itu SPD dihadang kepolisian lantaran ada satu aksi lain yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) datang lebih dulu. Aparat khawatir akan terjadi bentrok fisik antara massa SPD dengan FUI. Sebelumnya, FUI menyebar rilis dengan melakukan ancaman kekerasan kepada kelompok LGBT. (Yni)

BACA JUGA:

  1. KontraS: Penolakan LGBT Mengarah ke Tindak Kekerasan
  2. Pendukung LGBT: Yogya Bukan Lagi Kota Toleran
  3. Forum Umat Islam Yogyakarta: Dengan Tegas, Kami Tolak LGBT
  4. Saipul Jamil itu Kelainan Seksual atau LGBT ?
  5. Ketua PBNU Kecam Maraknya LGBT dalam Masyarakat
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fahri: Survei Capres Prabowo Nomor 2, Wajar Survei Menteri Nomor 1
Indonesia
Fahri: Survei Capres Prabowo Nomor 2, Wajar Survei Menteri Nomor 1

Fahri menilai bukan hal yang mengejutkan jika Prabowo menjadi menteri paling populer

Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini
Indonesia
Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini

"Ini sudah sangat sangat mendesak sekali. Jangan nanti di bawah melihat hanya omong saja, tapi barang tidak sampai ke rakyat ke masyarakat,” katanya.

KPK Ikut Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Kalau Diundang Bareskrim
Indonesia
KPK Ikut Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Kalau Diundang Bareskrim

Gelar perkara kasus tersebut dijadwalkan akan dilakukan pekan depan

Kelengahan Petugas Kerap Jadi Celah Pemudik
Indonesia
Kelengahan Petugas Kerap Jadi Celah Pemudik

Cara-cara yang dilakukan petugas dengan memutar balikan kendaraan yang akan mudik kembali ke Jakarta cukup efektif walaupun menguras tenaga.

Apoteker, Dokter Hingga Perawat Diajak Bantu Berikan Edukasi Vaksin COVID-19
Indonesia
Apoteker, Dokter Hingga Perawat Diajak Bantu Berikan Edukasi Vaksin COVID-19

COVID-19 telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

Rahardjo Pratjihno divonis pidana lima tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona

Dari 17.534 warga yang dites, sebanyak 282 dinyatakan terpapar virus corona atau COVID-19.

Gubernur Sumbar: Sudah Masuk, Tidak Boleh Keluar
Indonesia
Gubernur Sumbar: Sudah Masuk, Tidak Boleh Keluar

Selain Permenhub, kebijakan itu juga dilandasi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2020

Jabat Komisaris Pelindo, Polri Bakal "Copot" Arman Depari dari Kursi Deputi BNN
Indonesia
Jabat Komisaris Pelindo, Polri Bakal "Copot" Arman Depari dari Kursi Deputi BNN

Polri tengah melakukan assesment guna mencari sosok pengganti Arman Depari guna duduk sebagai Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.