KontraS Ingatkan Presiden Jokowi Masalah Papua Tak Selesai dengan Permintaan Maaf Koordinator KontraS, Yati Andriyani di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (9/5). (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat dan mahasiswa Papua untuk saling memaafkan atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) kemarin.

Permintaan Jokowi untuk saling memaafkan menurut KontraS lewat Koordinatornya Yati Andriyani tidak menyelesaikan permasalahan Papua.

Baca Juga: Konten Provokatif di Media Sosial Ikut Andil Dalam Kerusuhan Manokwari

"Itu semua menunjukkan ada hal penting, hal rumit di Papua, sehingga cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," ujar Yati Andriyani di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Koordinator KontraS Yati Andriyani
Koordinator KontraS Yati Andriyani (Foto: antaranews)

"Kami ingin presiden menyatakan sebagai presiden, kepala negara, meminta maaf terhadap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua dan menyatakan bahwa siapapun yang terlibat dengan tindakan-tindakan tersebut harus dihukum sesuai proses hukum yang ada," tambahnya.

Yati bersama dengan KontraS dan LSM lainnya mendesak supaya Jokowi memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif.

Selain itu, Yati juga meminta kepolisian melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua.

Sejak 2018-2019, KontraS mencatat sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa yang dibatalkan oleh kepolisian. Di Surabaya telah terjadi lima kali pembubaran dengan kekerasan.

Selain itu, pembubaran terhadap aksi serupa juga terjadi enam kali di Malang. Kemudian empat pembubaran terjadi di Bali.

"Pendekatan-pendekatan persuasif, dialog harus dibuka, harus dilakukan, tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang tertutup," ujarnya.

"Dengan pendekatan penangkapan, penahanan, yang terjadi ya seperti ini, karena pendekatan-pendekatan seperti itu persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan sampai sekarang," ucapnya.

Selanjutnya, Yati mengatakan Komnas HAM pun harus proaktif dalam mengambil peran, tanggung jawab dan tindakan atas peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang dengan segera melakukan pemantauan dan penyelidikan.

Massa warga Papua turun ke jalan protes aksi rasisme
Ribuan warga Papua turun ke jalan protes aksi rasisme (Foto: antaranews)

"Komnas HAM sebagai salah satu lembaga HAM yang punya otoritas untuk melakukan pemantauan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini, harus turun melakukan pemantauan, supaya ada objektivitas dalam mengungkap persoalan ini," ucap Yati.

Yati mendesak semua pihak menghentikan tindakan rasialisme, diskriminasi, dan represi terhadap masyarakat Papua. Sebagai sesama bangsa, warga Papua punya hak sama dalam pemenuhan hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik ekonomi.

Kerusuhan yang terjadi, kata Yati, diharapkan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan nyata ketimbang menyampaikan permohonan maaf dan ajakan saling memaafkan.

"Itu baik tapi belum mampu menjawab persoalan yang seutuhnya di Papua," ucap Yati.

KontraS bersama lembaga lain seperti Amnesty Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi), Solidaritas Perempuan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Greenpeace mendesak negara memberikan jaminan agar kejadian serupa tak terulang.

Sementara itu, Ketua Tim Akar Rumput, Ridha Saleh angkat bicara dan menawarkan solusi terkait eskalasi dan kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Papua.

Ridha Saleh menyatakan, dalam situasi seperti ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin tertinggi Negara ini harus mengambil tindakan cepat.

Ridha Saleh menyarankan agar Jokowi memerintahkan semua jajaran dan aparatur pemerintahan untuk berperan aktif dalam mencegahan.

Termasuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.

Kerusuhan di Manokwari Papua
Kerusuhan di Manokwari Papua Barat (Foto: antaranews)

“Menghentikan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap masyarakat sipil Papua dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian apapun persoalan orang Papua melalui kelembagaan adat,” ujar Ridha Saleh di Jakarta, Senin (20/8).

Baca Juga: Menristekdikti Peringatkan Mahasiswa Papua Tetap Jaga Kondusifitas

Selain itu, kepada pemerintah, Ridha Saleh menyarankan agar mengimplementasikan secara sungguh-sungguh prinsip afirmasi dan hak-hak politik orang Papua melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai wadah politik orang Papua.

“Dewan Rakyat Papua itu terdiri dari unsur masyarakat adat, keterwakilan perempuan dan keterwakilan tokoh agama,” imbuhnya.

Tujuan pembentukan DRP tersebut, menurut Ridha Saleh adalah dalam membangun tanah Papua, menyelesaiakan konflik-konflik , serta mengontrol kebijakan dalam berbagai permasalahan orang Papua.

“Membangun dan memperkuat ekonomi rakyat papua melalui penguatan identitas ekonomi lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Papua untuk mengakses sumber-sumber permodalan,” tutup Ridha.(Knu)

Baca Juga: Risma Kunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Besok



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH