Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan yang ramai belakangan ini mengenai kejelasan keberadaan lokasi perusahaannya.

Pemberitaan itu heboh setelah anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mempostis sejumlah foto yang memperlihatkan lokasi PT Bahana Prima Nusantara di sebuah jalan sempit di pemukiman padat yang beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

Muhidin membenarkan, perusahaan yang memenangi tender proyek revitalisasi kawasan Monas RP73,1 itu berada di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur.

Kontraktor proyek revitalisasi Monas bantah perusahaannya bodong dan alamat tidak jelas
Muhidin Shaleh bantah perusahaannya sebagai kontraktor bodong seperti yang dituding PSI Jakarta (MP/Asropih)

Tapi ia membantah tudingan PSI yang menyebut perusahaannya sebagai perusahaan bodong. Lanjut Muhidin, PT Bahana Prima Nusantara merupakan perusahan kontruksi spesialis yang berdiri sejak tahun 1993.

Perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi spesialis di bidang taman, urukan, pondasi hingga tiang pemancang. Bahkan Muhidin mengklaim jenis perusahaan kontraktor yang spesialis seperti PT BPN tak banyak di Indonesia.

"Jadi persoalan ini tidak banyak di Indonesia, coba kita cek di BUMN, di BUMN tidak ada perusahaan jasa spesialis, makanya ada pertanyaan mengapa dimenangkan perusahaan Bahana Prima? jawabannya karena perusahaan kami ini specialis," ujar Muhidin di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Terkait alamat kantornya yang diragukan anggota PSI berdasarkan google maps, dia menyebut tidak ada masalah dalam perizinan kantornya. Meski di aplikasi terlihat padat penduduk, tapi lokasi tersebut masuk di zona perkantoran.

"Itu kalau melihat dari sisi perundang-undangan, itu Perda nomor 1 tahun 2014 tentang zonasi yang di tandatangani (gubernur) pak Jokowi tahun 2014," papar Muhidin.

"Karena itu PTSP Jaktim, Pemda Jaktim keluarkan izin, dan terkait virtual office juga diatur, namanya surat edaran PTSP nomor 6 tahun 2016, yang awalnya 2015 dilarang virtual office tapi untuk gerakan dunia usaha bidang UMKM dan pemula maka dibuka kembali tahun 2016 oleh PTSP," ungkapnya.

Baca Juga:

Temukan Sejumlah Kejanggalan DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Revitalisasi Monas

Muhidin mengungkapkan, bahwa perusahaannya memiliki 2 kantor, kantor yang di Ciracas tersebut merupakan kantor administrasi, sementara untuk kantor operasionalnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

"Mengenai kantor, tadi disebut kantor utama, saya klarifikasi, (Ciracas) bukan kantor utama tapi Kantor operasional. Kebetulan saya ini salah satu pengurus dari Gapeksindo Provinsi, untuk efisiensi kita operasional di Cempaka Putih. Itu memang kantor asosiasi, tapi kita ada surat sewa, dilantai 3, itu operasional tentang ini. Nah di sana itu kaitan dengan administrasi, surat surat memang lewat virtual office," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Heran Pemprov DKI Kembali Potong Pohon untuk Revitalisasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia
Indonesia
Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, memimpin sementara dengan 917 suara di Georgia.

Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu
Indonesia
Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu

Ini terkait fasilitasi anggaran untuk kampanye

Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA
Indonesia
Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA

Aturan tersebut sesuai dengan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19

Anies Resmi Berlakukan PSBB Total Jilid 2, Ini Aturannya
Indonesia
Anies Resmi Berlakukan PSBB Total Jilid 2, Ini Aturannya

PSBB ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 88 tahun 2020.

Update Kasus Corona DKI Selasa (13/10): 89.228 Positif, 73.733 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (13/10): 89.228 Positif, 73.733 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 11,8 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 1.054 jiwa.

Pakai Motor Berpelat Negara Asing, Pengendara Ini Harus Berurusan dengan Polisi
Indonesia
Pakai Motor Berpelat Negara Asing, Pengendara Ini Harus Berurusan dengan Polisi

Pelat kendaraan tersebut berwarna kuning dengan angka dan huruf Tiongkok.

Begini Alasan Relawan Beri 'Nasi Anjing' ke Warga Warakas
Indonesia
Begini Alasan Relawan Beri 'Nasi Anjing' ke Warga Warakas

Warga penerima bantuan dan pihak pemberi bantuan yaitu komunitas bernama Yayasan Qahal Family sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

KPK Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor LHKPN

"Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Ipi

Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta
Indonesia
Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta

Pihaknya juga tak mendapati adanya antrean penumpang

Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK
Indonesia
Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pusat menuai polemik di tengah masyarakat.