Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar Djakarta Warehouse Project, salah satu festival EDM terbesar di dunia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi mendukung penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta, meskipun ditolak oleh sejumlah warga Ibu Kota. DKI mendapat profit dari konser musik tersebut.

Menurut Prasetyo, DKI mendapat profit dalam bentuk aliran pendapatan daerah dari pajak tiket dan penyewaan gedung Jakarta International Expo Kemayoran dari konser DWP tersebut.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (untuk menunjang pendapatan tahun ini). Dan itu bukan setahun ini saja. Bertahun-tahun kan sudah ada di situ," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Jawaban Prasetyo ini menanggapi aksi massa mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin DWP 2019 yang berlangsung 13-15 Desember di area Kemayoran mendatang itu.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anies didemo masalah konser musik tahunan yang bakal digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bila diingat kembali, pada tahun 2017, Anies mendapat tekanan dari sejumlah ormas untuk membatalkan konser DWP.

dwp 2019
Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menggeruduk kantor gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12) siang. (MP/Asropih)

Mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan. Dengan perizinan tersebut, Anies dianggap mendukung penjualan minuman keras yang disediakan dalam konser.

Namun, acara yang digelar dua tahun lalu itu tetap berjalan. Dengan catatan, Anies memerintahkan Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi jalannya acara. Setahun ke depan, DWP tak digelar di Jakarta, melainkan di Bali. Tak adanya konser musik tahunan tersebut, DKI kehilangan miliaran pendapatan.

Baca Juga:

60 DJ Siap Pecahkan DWP 2019

Kehilangan miliaran itu dibenarkan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin. Dia mengungkapkan DKI kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah akibat acara DWP tahun lalu dipindah ke Bali.

"Yang sebelumnya adanya di Kemayoran, pindah ke Bali. Potensinya penurunan pendapatannya kurang lebih Rp6 miliar," kata Faisal, saat dikonfirmasi dalam kesempatan berbeda.

Faisal menambahkan konser-konser besar seperti DWP ini memang dibutuhkan DKI untuk menambah pendapatan daerah. Terlebih, lanjut dia, saat ini, DPRD DKI mendesak BPRD untuk menggenjot pendapatan sektor pajak untuk bertambah sebanyak Rp800 miliar dari prediksi awal Rp87,1 triliun.

Sebelumnya, massa dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, mendesak Gubernur Anies membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP 2019. GAPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta. (Asp)

Baca Juga

Cekidot Partygoers, Ini Dia Full Lineup DWP 2019

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona Terus Naik, Pemprov DKI Bakal Perpanjang PSBB
Indonesia
Kasus Corona Terus Naik, Pemprov DKI Bakal Perpanjang PSBB

Pemda DKI telah melaksanakan PSBB sejak 10 April lalu dan akan berakhir besok, 23 April 2020.

Lomba Lari Keliling Candi Sleman Temple Run Batal Diselenggarakan
Indonesia
Lomba Lari Keliling Candi Sleman Temple Run Batal Diselenggarakan

Pemkab berencana mengundurkan perlombaan ke bulan Desember 2020 usai pesta demokrasi kelar digelar.

Banjir yang Genangi 294 Titik di Tangerang Sudah Surut 100 Persen
Indonesia
Banjir yang Genangi 294 Titik di Tangerang Sudah Surut 100 Persen

Sekarang waktunya kita menggencarkan gerakan Tangerang Bersedekah

ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka
Indonesia
ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka

Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Aksi Polantas Bripka Sigit Gendong Penumpang TransJakarta Diganjar Penghargaan
Indonesia
Aksi Polantas Bripka Sigit Gendong Penumpang TransJakarta Diganjar Penghargaan

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan pemberian penghargaan tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara pengawasan publik.

31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi
Indonesia
31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi

Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) pun diminta Baco untuk mengevaluasi pengawasan di perusahaan agar tidak ada lagi klaster kasus COVID-19.

Bareskrim Terbitkan SPDP, Sudah Ada Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung?
Indonesia
Bareskrim Terbitkan SPDP, Sudah Ada Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung?

Hari ini tim penyidik gabungan Polri kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung memeriksa 12 saksi

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 31 Agustus
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 31 Agustus

Jawa Barat memperpanjang pemberlakuan PSBB secara proporsional di wilayah Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi (Bodebek).

Polisi Tak Bermasker Ini Marah Diingatkan Pakai Masker Oleh Rekannya Sesama Polisi
Indonesia
Polisi Tak Bermasker Ini Marah Diingatkan Pakai Masker Oleh Rekannya Sesama Polisi

Bripka Rizal yang berjaga di pos PSBB tersebut lantas melaporkan kejadian itu kepada perwira pengendali pos Ipda Ahmad

Ruhut Sitompul Dukung Masyarakat Laporkan Andre Rosiade ke MKD
Indonesia
Ruhut Sitompul Dukung Masyarakat Laporkan Andre Rosiade ke MKD

Andre diduga telah menjebak pekerja seks komersial (PSK) berinisial NN (27) hingga akhirnya digerebek dan ditetapkan sebagai tersangka.