Konser dan Rapat Umum Dilarang, Pertemuan Timses Dibatasi Maksimal 50 Orang Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kemendagri

MerahPutih.com - Potensi terjadinya penambahan kasus saat gelaran Pilkada Serentak 2020 sangat mungkin terjadi. Salah satunya adalah melalui pengumpulan massa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 harus berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Bukan hanya pada tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020, tapi pada keseluruhan tahapan, mulai pendafataran, penetapan pasangan calon, dan kampanye.

Baca Juga:

Hasto Akui PDIP di Pilkada Surabaya Terkepung

"Yang menjadi media penularan terutama kerumunan sosial, apa pun bentuknya harus dibatasi semaksimal mungkin,” ujar Tito dalam keteranganya, Senin (21/9).

Tito yang juga mantan Kapolri ini mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait adanya konser pada masa kampanye.

Hal itu dinilai akan menimbulkan kerumunan dan rawan terhadap penularan COVID-19.

Namun demikian, Mendagri juga tidak sepakat apabila semua kegiatan dalam masa kampanye dilarang.

Menurutnya, pertemuan-pertemuan terbatas yang melibatkan orang dalam jumlah minimal tetap harus diperbolehkan.

Tangkapan layar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Ulang Tahun Ke-10 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jumat (18-9-2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Kemendagri RI/pri.
Tangkapan layar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Ulang Tahun Ke-10 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jumat (18-9-2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Kemendagri RI/pri.

Pria asal Palembang ini telah mengusulkan, pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang. Dan itu mesti jaga jarak, Ia juga mendorong kampanye daring.

“Agak kurang fair kalau dibatasi total, nonpetahana tentu ingin popularitas-elektabilitasnya naik, maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Saya sebagai Mendagri mengusulkan 50 orang, karena 50 orang (dimungkinkan untuk) jaga jarak,” jelas Tito.

"Jadi seperti mohon maaf rapat umum. Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat maka saya membuat surat langsung ke KPU," ungkap Tito.

Karena itu, kata Tito, perlu regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif misalnya membagikan masker, hand sanitizer, juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama gambar pasangan calon.

"Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan COVID-19," ungkapnya.

Baca Juga:

PBNU: Tunda Pilkada Serentak 2020

Sebelumnya, sejumlah kalangan termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan perpu lagi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona.

Saat masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September kemarin, terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 243 dari 270 daerah yang menggelar pilkada.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 masih memperbolehkan beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, misalnya konser musik, dilakukan saat kampanye.

KPU berdalih tidak bisa melarangnya di PKPU karena UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 tidak menghapusnya. (Knu)

Baca Juga:

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GP Ansor bakal Awasi Minimarket Agar Warga tak Borong Sembako
Indonesia
GP Ansor bakal Awasi Minimarket Agar Warga tak Borong Sembako

“GP Ansor meminta pemerintah membatasi pembelian masker dan sembako serta menindak tegas pedagang yang menimbun masker dan menaikkan harganya di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Tol Cimanggis-Cibitung Diyakini Perlancar Arus Logistik Kawasan Jabodetabek
Indonesia
Tol Cimanggis-Cibitung Diyakini Perlancar Arus Logistik Kawasan Jabodetabek

Kehadiran tol Cibitung-Cimanggis ini dinilai penting

Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras

Proses persidangan yang dilakukan dinilai belum bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

KPK Ingatkan Pemda Kalteng Manfaatkan Anggaran COVID-19 Sesuai Aturan
Indonesia
KPK Ingatkan Pemda Kalteng Manfaatkan Anggaran COVID-19 Sesuai Aturan

Rp138,8 Miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi

Demokrat Nilai Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Masih Relevan
Indonesia
Demokrat Nilai Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Masih Relevan

Perang terhadap korupsi tidak boleh berhenti

KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos
Indonesia
KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos

KPK rampung memeriksa staf ahli Menteri Sosial Restu Hapsari dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat
Indonesia
Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat

Sebetulnya pemerintah bisa merealisasikan anggaran Rp405,1 triliun secara optimal

Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor
Indonesia
Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor

Angkie mengatakan Presiden tidak mudik ke Solo sebagai komitmen penerapan jaga jarak dan mengurangi potensi penyebaran COVID-19.

Ingat! Usai Divaksin COVID-19 Hentikan Aktivitas Selama 30 Menit
Indonesia
Ingat! Usai Divaksin COVID-19 Hentikan Aktivitas Selama 30 Menit

Selama beraktivitas, masyarakat juga harus merasakan efek yang mungkin timbul. Kalau merasa ngantuk, sebaiknya tidur atau beristirahat.

DPR: Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Keinginan Masyarakat
Indonesia
DPR: Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Keinginan Masyarakat

Menurut Anas, putusan MA yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS untuk semua kelas perlu diapresiasi.