Konsekuensi Jika KPK Tak Transparan Soal TWK KPK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukannya. TWK itu sendiri digelar sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Transparansi tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir prasangka-prasangka yang berkembang di masyarakat.

"Ketika unsur transparansi atau penjelasan tentang materi, cakupan, dan sistem penilaian tidak disampaikan dengan baik, maka tidak aneh muncul prasangka-prasangka di masyarakat," ujar Arsul dikutip Antara, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Kata Novel Baswedan Terancam Dipecat KPK Melalui Tes ASN

Dia menilai akar masalah dan polemik yang berkembang di masyarakat terkait TWK tersebut karena proses-proses yang tidak transparan yang dijalankan Kesekjenan KPK.

"Padahal ini bukan rekrutmen pegawai atau ASN baru namun proses alih status dengan melihat keterpenuhan syarat-syaratnya atau tidak pada setiap pegawai KPK," tandas dia.

Arsul menilai polemik terkait TWK seharusnya tidak menjadi pertanyaan dasar, perlu atau tidak keberadaan tes tersebut terhadap pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, uji wawasan kebangsaan merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap setiap orang yang akan atau telah menjadi aparatur negara seperti sipil, Polri maupun TNI.

"Jangan dipersoalkan soal relevansi uji wawasan kebangsaannya, namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah dalam tes tersebut ada pertanyaan terlalu berbau 'politis' atau mengarahkan pada sudut pandang tertentu. Sehingga ketika jawabannya tidak sesuai dengan standar lembaga atau pengujinya, maka diberi nilai jelek atau tidak bagus," jelas dia.

Baca Juga:

Novel dan Puluhan Pegawai Internal KPK Terancam Dipecat, Ini Reaksi Firli

Dia mencontohkan, anggota DPR yang notabene adalah pejabat negara yang dipilih rakyat, sebelum dilantik, menjalani uji wawasan kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) selama tiga pekan.

Menurut dia, tes tersebut tidak dipersoalkan kalangan DPR RI karena setiap penyelenggara atau aparatur negara jangan sampai wawasan kebangsaannya menyimpang dari konsensus bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Warga Pedalaman Papua Positif COVID-19
Indonesia
Empat Warga Pedalaman Papua Positif COVID-19

Tiga dari empat orang positif COVID-19 itu merupakan warga dengan KTP Kabupaten Mamberamo Tengah, sementara satu orang lainnya Tolikara.

Polisi Tidak Keluarkan Izin Keramaian Tahun Baru
Indonesia
Polisi Tidak Keluarkan Izin Keramaian Tahun Baru

Penyekatan jalan menuju Jakarta akan dilakukan pada malam pergantian tahun 2020 oleh direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan menyiapkan berbagai skema.

Libatkan TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Juli
Indonesia
Libatkan TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Juli

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melibatkan TNI dan Polri guna bekerja bersama pemerintah daerah.

Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri
Dunia
Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri

Sekitar 3.200 warga Pantai Gading mengungsi di Liberia, Ghana, dan Togo, akibat bentrok antara aparat dan masyarakat yang menolak hasil pemilihan presiden.

Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa
Indonesia
Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa digugat di Pengadilan Negeri Depok, sebab keteranganya sebagai ahli di tingkat penyidikan dianggap memberatkan penggugat Andy Tediarjo.

Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi
Indonesia
Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi

Jadi Menteri Koperasi dan UKM, tidak masalah

Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya

Pemerintah juga harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya

Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menggeledah dua apartemen Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Jakarta Selatan

Shelter OTG di Yogyakarta Diprioritaskan untuk Warga Miskin dan Gelandangan
Indonesia
Shelter OTG di Yogyakarta Diprioritaskan untuk Warga Miskin dan Gelandangan

Shelter ini diprioritaskan menampung warga Miskin, gelandangan dan anak-anak pasien OTG COVID-19.

Riza Patria Jawab Kabar Miring Anies Dirawat di RS Sunter
Indonesia