Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD (dua kiri). ANTARA/Genta T Mawangi

MerahPutih.com - Kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mulai membuahkan hasil.

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim merupakan obligor yang mendapat kucuran dana dari BLBI untuk membantu bank miliknya, Bank Dewaruci dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) agar tidak bangkrut saat krisis moneter.

Baca Juga:

Dewas KPK Tak Akan Anulir SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

"Obligor Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor dari Bank Dewaruci pada tanggal 11, 17, dan 18 November 2021, telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar Rp 150 miliar," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers, Senin (10/11).

Mahfud yang juga Pengarah Satgas BLBI ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi sejumlah obligor dan debitur yang sudah memenuhi panggilan satgas BLBI dan menyatakan akan melunasi utangnya.

"Juga kepada obligor dan debitur yang sudah menunjukkan etika baik dengan melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya," kata Mahfud.

Baca Juga:

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Untuk diketahui, Sjamsul Nursalim merupakan satu dari sekian obligor yang menjadi fokus dan prioritas Satgas BLBI. Sebab, hingga kini pemerintah tidak memegang jaminan apa pun atas utang bos PT Gajah Tunggal itu.

Sjamsul sendiri sebelumnya pernah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum akhirnya dilepas melalui purat perintah penghentian penyidikan (SP3). Perkara Sjamsul Nursalim dihentikan buntut dari lepasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sjamsul Nursalim memiliki utang kepada negara sekira Rp 517,72 miliar. Utang tersebut berkaitan dengam pemberian dana BLBI kepada Bank Dewaruci dan BDNI. (Pon)

Baca Juga:

ICW Desak KPK Tangkap Buronan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sebut Komik Superman Biseksual Rusak Moral Bangsa
Indonesia
DPR Sebut Komik Superman Biseksual Rusak Moral Bangsa

"Keberadaan komik yang menampilkan sosok biseksual ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan jelas akan merusak moral bangsa," ucap Yandri

Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari
Indonesia
Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari

Luhut Binsar Panjaitan mendorong Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 hingga 15 ribu orang per hari.

Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memiliki kenangan bersama Sigit saat menjabat Wali Kota Solo.

Pekan Lalu Israel, Kini Meksiko Laporkan Temuan Kasus Pertama Florona
Dunia
Pekan Lalu Israel, Kini Meksiko Laporkan Temuan Kasus Pertama Florona

WHO menyebutkan florona bukanlah penyakit baru atau varian baru dari COVID-19

RS Lapangan Marinir TNI-AL Diserbu Korban Bencana Banjir Bandang NTT
Indonesia
RS Lapangan Marinir TNI-AL Diserbu Korban Bencana Banjir Bandang NTT

BMKG memproyeksi siklon tropis bakal sering terjadi ke depannya karena pemanasan global

Polresta Surakarta Lepas 10 Mahasiswa UNS yang Bentang Poster Kritik Jokowi
Indonesia
Polresta Surakarta Lepas 10 Mahasiswa UNS yang Bentang Poster Kritik Jokowi

Polresta Surakarta melepas 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (13/9). Pelepasan mahasiswa tersebut dilakukan usai diberikan pembinaan.

Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi
Indonesia
Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi

Maksimal penyimpanan beras di gudang itu idealnya sekitar enam bulan sampai satu tahun, sedangkan beras impor sudah tiga tahun lebih.

Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi
Indonesia
Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tidak akan memberikan hasil temuan terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ke lembaga antirasuah tersebut.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Suap PUPR Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Suap PUPR Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pasca Libur Lebaran, 19,97 Persen Anak di Kota Bekasi Terpapar COVID-19
Indonesia
Pasca Libur Lebaran, 19,97 Persen Anak di Kota Bekasi Terpapar COVID-19

Dezy menuturkan dari total 263 kasus positif COVID-19 di wilayahnya, 19,97 persen di antaranya disumbang dari klaster anak. Padahal sebelumnya kategori anak ini belum pernah menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Patriot itu.