Konflik Kepentingan dalam Pemilu Harus Dicegah Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan (kanan) Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tengah mengundi pertanyaan tema Debat Pilpres Kedua dari penelis. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Menjelang Pileg dan Pilpres 2019 kondisi Indonesia memanas. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya konflik kepentingan antar kelompok.

"Pada dasarnya tidak ada yang istilahnya pemilu (pemilihan umum) yang bebas konflik. Inti kegiatan pemilu adalah memilih, yang konsekuensinya ada pertentangan kepentingan di situ," kata pengamat militer, Indro Tjahyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/2)

Menurutnya, ada tiga cara yang bisa dilakukan dalam mencegah konflik (kepentingan) politis, yakni membuat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta membuat badan pengawasan untuk itu (Bawaslu), sosialisasi tentang budaya politik damai khususnya terhadap para peserta pemilu dan publik pada umumnya, menyiapkan sistem penegakan keadilan hukum yang sesuai dengan situasi pemilu, dan semua sistem persenjataan harus dalam kendali negara.

Indro Tjahyono dalam talk show yang diselenggarakan LPI(Lembaga Pemilih Indonesia) di Restoran Amarin Plaza Sentral, Jakarta. Foto: Ist

Pertanyaanya adalah apakah dengan metode pencegahan konflik dan antisipasi pengendalian resikonya konflik bisa hilang?

"Saya kira tidak bisa 100% hilang, karena probabilitas sosial yang ada mustahil bisa seluruhnya dijadikan asumsi pada saat menyusun upaya pencegahan konflik", ucapnya.

Indro menjelaskan bahwa sumber konflik politik bisa aneh-aneh, apalagi jika sudah dilakukan manipulasi. Konflik atau reaksi politik yang berujung konflik kadang-kadang justru dibangkitkan, jika berakibat negatif bagi lawan pilitik.

Konflik di satu pihak perlu dihilangkan, tetapi di lain pihak sudah menjadi bagian dari permainan politik. Konflik atau isu yang dapat berakibat konflik justru dibangkitkan secara sengaja. Tujuannya adalah untuk membangun faktor pembeda (distingtive factor) di antara pemilih, menjadi barometer sejauh bmana kekuatan pendukungnya, dan membangun vsoliditas kolektif pemilih.

Tatkala konflik menjadi bagian dari permainan politik, maka penanganan konflik bukan terhadap konflik dan sumber konfliknya, melainkan mengatasi sumber konflik lebih ke hulu lagi (upstreamnya).

Itulah mengapa kita harus menempatkan prosperity approach & security approach dalam satu langkah dalam mengatasi konflik atau lebih jauh dalam menangkal ancaman keamanan publik dan keamanan nasional. Komunikasi politik sebelum pemilu juga menjadi kunci penting dalam membicarakan prosperity aspects para peserta pemilu.

Dalam salah satu teori demokrasi dikatakan bahwa keseimbangan politik akan dicapai kalau kekuasaan terbagi habis. Kegagalan dalam membicarakan power sharing baik sebelum dan sesudah pemilu berakhir akan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

"Kita telah membuang waktu hampir dua tahun pada awal pemerintahan Jokowi hanya untuk menyelesaikan konflik kelembagaan negara. Konflik mereda justru setelah adanya akomodasi politik bagi sebagian anggota partai koalisi lawan Jokowi," sambung Indro

Jokowi-Prabowo. Foto: ANTARA

Padahal, sikap picik melihat politik dan kekuasaan, seseorang atau sekelompok orang bisa mengatur sendiri kekuasaan sudah berakhir. The earth is flat, siapa nggak mau berbagi, kekuatan alami dan sosial yang akan membaginya.

"Itulah yang harus dilakukan daripada situasi sosial terlihat damai, tetapi di dalamnya ada bara konflik yang terus menyala," tegasnya.

Sedangkan, di lain pihak para pembuat konflik biasanya menskenariokan bahwa Konflik dibuat agar tidak bisa diselesaikan, kecuali kejatuhan kekuasaan itu sendiri. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau
Indonesia
51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau

Sebanyak 51 dari 52 warga terpapar COVID-19 dari klaster buka bersama (bukber) di Kota Solo akhirnya dinyatakan sembuh.

MAKI Bakal Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung
Indonesia
MAKI Bakal Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b

Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses
Indonesia
Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses

"Kita putuskan ya ini kita tunda dan akan dilanjutkan di persidangan berikutnya reses ini diawal," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Dipimpin Mesir, Isreal-Hamas Sepakat Gencatan Senjata
Dunia
Dipimpin Mesir, Isreal-Hamas Sepakat Gencatan Senjata

Kekerasan bermula dari kemarahan rakyat Palestina atas apa yang mereka serang lantaran Israel mengekang hak-hak mereka di Yerusalem, termasuk selama bentrokan polisi dengan pengunjuk rasa di Masjid Al-Aqsa.

Bahlil Lahadalia Ditunjuk Jadi Menteri ESDM Ad Interim
Indonesia
Bahlil Lahadalia Ditunjuk Jadi Menteri ESDM Ad Interim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim.

Beberapa Aturan Dicabut, Kemenag Kaji Ulang Biaya dan Persiapan Haji
Indonesia
Beberapa Aturan Dicabut, Kemenag Kaji Ulang Biaya dan Persiapan Haji

Mengacu pada kalender hijriah dan asumsi normal, jamaah haji pertama akan mulai berangkat pada 5 Juni.

Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul
Indonesia
Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul

Kedua pejabat ini dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019 untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

Tahun Baru Imlek, Ridwan Kamil Imbau Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan
Indonesia
Tahun Baru Imlek, Ridwan Kamil Imbau Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengimbau agar tempat ibadah seperti vihara untuk diatur pola terbaik dalam beribadah supaya kegiatan tidak menimbulkan kerumunan.

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

"Anda dengan pacar Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).

Jalan Anies Jaga Eksistensi dan Popularitas Jelang Pemilu
Indonesia
Jalan Anies Jaga Eksistensi dan Popularitas Jelang Pemilu

Anies kian aktif di media sosial setelah merilis konten YouTube bertajuk #DariPendopo. Kanal tersebut digunakan Anies untuk memaparkan keberhasilan program Pemerintah Provinsi DKI selama ia menjabat serta ide-ide pembangunan.