Konflik dengan Moeldoko Naikkan Elektabilitas Demokrat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

MerahPutih.com - Survei terbaru Parameter Politik Indonesia menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada akhir Mei ini, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen dan PKS di posisi enam dengan 7,5 persen.

Hasil tersebut didapat setelah melakukan survei terhadap 1.200 responden melalui telepolling pada 23-28 Mei lalu, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

Elektabilitas Demokrat terbilang naik apabila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 lalu dengan angka 7,77 persen suara nasional.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Partai Demokrat dan PKS.

"Meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat disinyalir akibat ingar bingar perseteruan dengan Moeldoko beberapa waktu lalu," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Sabtu (5/6).

Sementara itu, PKS mendapatkan insentif elektabilitas akibat pembelaan terhadap kelompok Islam yang dinilai dimarjinalkan.

Pada Maret, Partai Demokrat sempat menarik perhatian akibat kisruh internal. Semua bermula ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai pada Februari.

Ia mengatakan, gerakan tersebut dilakukan para elite dan berniat menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia terkait elektabilitas partai politik. ANTARA/HO-Survei Parameter Politik Indonesia
Hasil survei Parameter Politik Indonesia terkait elektabilitas partai politik. ANTARA/HO-Survei Parameter Politik Indonesia

Selain kedua partai itu, posisi tiga besar berdasarkan survei tersebut ditempati oleh PDIP yang masih memimpin dengan 22,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan 11,9 persen, dan Partai Golkar dengan 10,8 persen.

Di posisi kelima ada PKB dengan 8,2 persen, ketujuh ada Nasdem (5 persen), dan diikuti PAN (4,3 persen), PPP (3,5 persen), PSI (1,6 persen), Perindo (1,5 persen), Hanura (0,9 persen), Berkarya (0,5 persen), Gelora (0,4 persen), UMMAT (0,3 persen), PBB (0,1 persen), dan PKPI (0,1) persen.

Ia menyebut ada lima tokoh yang memberikan sumbangsih menarik minat pemilih mendukung parpol tempatnya bernaung. Paling atas yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pengaruh mencapai 4,2 persen.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pengaruh 3,2 persen. Lalu, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pengaruh 1,3 persen, dan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan pengaruh 0,5 persen.

Baca Juga:

Muncul Wacana Duet Cak Imin-AHY di Pilpres 2024, Demokrat: Kami Sangat Senang

Faktor lain yang memengaruhi pilihan pemilih yaitu citra dan kedekatan emosional dengan kontribusi 18,2 persen. Disusul, faktor keluarga, lingkungan, dan identitas partai dengan 14,2 persen, serta faktor sosiologis sebesar 9,1 persen.

Faktor pertimbangan rasional seperti visi dan misi partai, program kerja, dan tujuan partai justru paling rendah. Persentase faktor tersebut dalam mempengaruhi pemilih hanya 6 persen.

Adi mengaku terkejut dengan temuan tersebut.

Program kerja dan kinerja partai belum menjadi acuan utama masyarakat memilih partai dalam pemilihan.

"Kesejahteraan itu ternyata tidak terlampau dominan ternyata dalam menentukan pilihan politik," ujar dia. (Knu)

Baca Juga:

Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aparat Gabungan Masih Kejar OTK yang Tembaki Helikopter Milik PT SGI di Mimika
Indonesia
Aparat Gabungan Masih Kejar OTK yang Tembaki Helikopter Milik PT SGI di Mimika

Eagle 407 HP/PK-ZGM take off dari Bandara Baru Mozes Kilangin Timika untuk melaksanakan survei GPS

Sebagian Besar Wilayah Jakarta Diperdiksi Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
Sebagian Besar Wilayah Jakarta Diperdiksi Diguyur Hujan Siang Ini

Memasuki malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan berawan

Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah
Indonesia
Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.

Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro
Indonesia
Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro

Penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua, langsung ke kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang
Indonesia
Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang

Polda Jawa Tengah memperpanjang penutupan 27 pintu keluar tol dan penyekatan di 244 titik. Kebijakan tersebut diambil setelah diberlakukan PPKM level 4 selama lima hari.

Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi
Indonesia
Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi

Identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 masih terus dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit (RS) Polri.

Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana
Indonesia
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada

KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas
Indonesia
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.