Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak (Foto: beritajakarta.go.id)

Merahputih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengomentari Pemprov DKI yang mengusulkan pendapatan asli daerah sebesar Rp48,1 triliun dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sebab Banggar menilai target penerimaan anggaran daerah DKI pada tahun 2021 terlalu tinggi. Mengingat saat ini, Jakarta masih diserang wabah virus corona.

Baca Juga:

Pedagang Bandel yang Layani Pelanggan Makan di Tempat saat PSBB Disemprot Disinfektan

"Terlalu optimistik bagi Pemprov DKI untuk bisa pendapatannya sampai Rp48 triliun lebih. Ini situasi corona, lho. Itu tidak realistis," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jhonny Simanjuntak saat dihubungi wartawan, Kamis (5/11).

Lanjut Jhonny, berkaca pada rancangan APBD tahun 2017 lalu, besaran target pendapatannya hampir serupa dengan rancangan APBD 2021. Faktanya, pendapatan daerah pada 2017 tak mencapai target.

Padahal tahun 2017 lalu kondisi ekonomi Jakarta masih stabil, apalagi kondisi Jakarta saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19.

"Pada tahun 2017, kalau tidak salah tidak bisa tercapai jauh, padahal ekonomi saat itu masih bagus. Nah, apalagi sekarang dengan situasi corona. Memangnya gampang? Kalau begitu dari mana sumber pendapatannya?" ungkap Jhonny.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak (Tengah) (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Untuk diketahu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pendapatan asli daerah sebesar Rp48,1 triliun dalam dokumen KUA-PPAS APBD DKI tahun 2021.

DKI menargetkan pendapatan berupa pajak sebesar Rp41,5 triliun, retribusi Rp755 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp660 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp5,2 triliun.

DKI juga menetapkan pendapatan di luar pendapatan asli daerah (PAD) berupa transfer sebesar Rp17,5 triliun, dan pendapatan hibah Rp2,5 triliun.

Baca Juga:

ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia

DKI menetapkan belanja daerah sebesar Rp70,3 triliun dengan defisit Rp2,1 triliun. Kemudian, penerimaan penerimaan berupa sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan pinjaman daerah sebesar Rp9,8 triliun.

Selain itu, ada pengeluaran berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp7,2 triliun, pembayaran cicilan pokok utang Rp33,6 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp200 miliar.

Dengan begitu, total rancangan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 dari penerimaan dan pembiayaan daerah sebesar Rp77,7 triliun pada dokumen KUA-PPAS APBD 2021. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Minta Panglima TNI Kerahkan Pasukan Cari KRI Nanggala-402
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Panglima TNI Kerahkan Pasukan Cari KRI Nanggala-402

"TNI AL dan Bakamla diharapkan segera berkoordinasi untuk menemukan titik koordinat kapal yang hilang kontak tersebut," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4).

Jelang Imlek, Pemprov DKI Pastikan Stok Daging Babi dan Ikan Bandeng Aman
Indonesia
Jelang Imlek, Pemprov DKI Pastikan Stok Daging Babi dan Ikan Bandeng Aman

Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2021 komoditas daging babi dan ikan bandeng paling diburu oleh masyarakat. Pemprov DKI pun memastikan kedua pangan tersebut tersedia dan stabil harganya.

Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD
Indonesia
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD

Riza Patria mengaku bingung dengan sikap DPRD yang kritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan menata kantor perangkat kerja di Balai Kota.

Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah
Indonesia
Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah

"Jadi kalau nanti ada salah-salah, dimaklumi ya," kata Anies

Dua Kali Disuntik Vaksin, Sekda Kota Bandung Terjangkit COVID-19
Indonesia
Dua Kali Disuntik Vaksin, Sekda Kota Bandung Terjangkit COVID-19

Hal itu menunjukkan bahwa vaksin tidak menjamin seseorang tidak terpapar COVID-19. Sehingga vaksinasi harus dibarengi dengan penggunaan protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh

Dalam percakapan tersebut, akun PT KAI meminta agar pelamar merekam bagian pundak dan perut pelamar.

Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya 1.874 pelanggaran baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Holding BUMN farmasi itu juga akan berperan penting dalam uji klinik dan produksi vaksin merah putih dan menyiapkan kapasitas untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 multiplatform per tahun.

Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro
Indonesia
Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum

DKI Tutup 25 Tempat Hiburan Langgar PSBB
Indonesia
DKI Tutup 25 Tempat Hiburan Langgar PSBB

Disparekraf DKI menutup sebanyak 72 tempat usaha yang melanggar penerapan PSBB.