Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

MerahPutih.com - Komunitas Pers mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Komunitas Pers menilai Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri yang ditandatangani 1 Januari 2021 itu mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.

Baca Juga

Maklumat soal FPI, Polri Bantah Bredel Kebebasan Pers

"Padahal ada hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Komunitas Pers yang diwakili Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (2/1).

Selain itu, Maklumat Kapolri dinilai dapat mengancam kerja jurnalisme. Hal itu bertentangan dengan UUD 1945.

“Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers,” kata Atal.

Berdasarkan Maklumat Kapolri itu, ada empat hal yang disampaikan terkait Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Namun, satu pasal yaitu Pasal 2d dinilai dapat mengancam tugas utama jurnalis dan media untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Selain itu, maklumat itu juga bertentangan dengan hak warga negara di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (1/1/2021). (ANTARA/ HO)
Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (1/1/2021). (ANTARA/ HO)

Untuk itu, Komunitas Pers meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mencabut Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tersebut.

Komunitas Pers menyebut Maklumat Kapolri berkaitan dengan FPI berlebihan. Hal itu tidak sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapat dan menyebarkan informasi.

“Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi,” tulis Atal yang juga wartawan senior ini.

Sementara itu, Polri beralasan mengeluarkan maklumat itu untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan. Serta keselamatan masyarakat pasca-dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Sebab, kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. (Knu)

Baca Juga

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Pandemi COVID-19, Puluhan Event Pariwisata Pemkot Solo Dibatalkan
Indonesia
Gegara Pandemi COVID-19, Puluhan Event Pariwisata Pemkot Solo Dibatalkan

Ia menjeskan event yang batal digelar akibat vurus corona tersebut ada yang bersekala besar untuk menarik wisatawan mancanegara dan event yang bersifat lokal.

Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah
Indonesia
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah

Sejumlah gangguan keamanan dan pelanggaran protokol kesehatan diprediksi terjadi saat perayaan malam tahun baru 2021.

PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies
Indonesia
PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies

Polemik ini seharusnya tidak terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas ambil sikap untuk mengevaluasi petunjuk teknis.

Ulama Dituntut Nasihati Masyarakat Ikuti Arahan Pemerintah Tangani Corona
Indonesia
Ulama Dituntut Nasihati Masyarakat Ikuti Arahan Pemerintah Tangani Corona

Fatwa ini menjadi penting supaya semua pihak ikut bersama-sama bergerak sesuai dengan arah dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Jokowi Kembali Gelar Ratas Virtual, Buntut Kehadiran Purnomo di Istana?
Indonesia
Jokowi Kembali Gelar Ratas Virtual, Buntut Kehadiran Purnomo di Istana?

Rapat via dunia digital mengikuti jadwal Jokowi

Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum
Indonesia
Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum

Jerry menyebut bahwa tindakan Andi sangat maladministrasi dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya.

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi
Indonesia
29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi

"Update teridentifikasi kami telah melakukan identifikasi sebanyak 29 korban, dan 15 di antaranya sudah diserahkan ke keluarga," tutur Hery di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/1).

Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual
Dunia
Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual

Rangkaian KTT secara utama akan membahas langkah bersama untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi COVID-19 di kawasan