Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II buruk dibanding Jilid I.

Buruknya komunikasi pemerintah tidak hanya terjadi dalam penanganan masalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tetapi dalam banyak hal pemerintah tampak gagap dan kerap blunder dalam melakukan komunikasi publik.

Menurutnya, salah satu yang mencolok adalah tidak adanya satu pola komunikasi yang lebih terintegrasi. Yang tampak justru komunikasi di antara para pembuat kebijakan terkesan simpang siur dalam menyampaikan informasi di depan publik, sehingga pesan yang disampaikan pemerintah tak jarang menimbulkan kebingungan masyarakat.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

"Bahkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan tidak ada standar komunikasi yang terintegrasi dan instruksional," ujar Karyono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Menurut dia, hal ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU KUHP, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

"Akibat komunikasi yang kurang terintegrasi tak jarang menimbulkan kekisruhan publik yang ujungnya menurunkan kepercayaan publik," ucapnya.

Karyono menganggap, menurunnya kepercayaan publik bukan berarti kebijakan pemerintah semuanya salah. Tapi, ada persoalan komunikasi yang tersumbat, sehingga kebijakan pemerintah yang positif tidak tersampaikan dengan baik.

Maka patut diduga, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebagaimana hasil survei, salah satunya disebabkan karena buruknya pola komunikasi pemerintah.

Dia menuturkan, hasil survei sebuah koran harian terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam sejumlah bidang mengalami penurunan cukup drastis selama satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf secara umum hanya 45,2 %.

Masyarakat yang tidak puas lebih besar yaitu 52,5%. Dan, jawaban responden ketika ditanya puas atau tidak dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir ini, hasilnya, responden yang menjawab Sangat puas: 5,5%, Puas: 39,7%, Tidak puas: 46,3%, Sangat tidak puas: 6,2%, Tidak tahu: 2,3%.

"Bila dikelompokkan, berarti ada 52,5% tidak puas dan 45,2% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf," katanya.

Oleh karena itu, Karyono mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi celometan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, celometan merupakan ungkapan dalam bahasa jawa yang memiliki arti berteriak tak beraturan/bersahutan.

"Pola komunikasi seperti itu hanya menambah kebisingan di tengah keterbukaan informasi yang ditandai dengan maraknya media sosial," katanya.

Lebih lanjut Karyono mengatakan, pola komunikasi yang tidak terintegrasi pasti membuka celah untuk dijadikan bulan-bulanan netizen.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

Di sisi lain, lawan politik pemerintah mendapatkan amunisi untuk mengkapitalisasi keblunderan komunikasi untuk mendelegitimasi pemerintahan.

Selain itu, ketidakmampuan dalam membuat propaganda dengan narasi yang tepat dan efektif kerap membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi turbulensi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia

informasi serupa juga pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dalam artikel berjudul “[SALAH] Hoaks Kewarganegaraan Marsma TNI Suryo Margono” yang terbit pada 28 Agustus 2019.

Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol
Indonesia
Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol

Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk memerjuangkan kepentingan nasional Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19

Pengguna Facebook Harish Nagaraju mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa orang di India tengah menghisap uap yang berasal dari sebuah panci presto.

Rp90,45 Miliar Duit Rakyat Buat Buzzer
Indonesia
Rp90,45 Miliar Duit Rakyat Buat Buzzer

Pemerintah diminta transparan dalam segi penggunaan anggaran serta penentuan nama-nama influencer yang ditunjuk.

Polisi 'Lobi' Dubes AS Agar Bisa Ekstradisi Buronan Kelas Kakap FBI
Indonesia
GP Ansor Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bangkit dari Keterputukan Akibat COVID-19
Indonesia
1.985 Personel Gabungan Amankan Sidang Tatap Muka Rizieq Shihab di PN Jaktim
Indonesia
1.985 Personel Gabungan Amankan Sidang Tatap Muka Rizieq Shihab di PN Jaktim

"Kekuatan yang kami siapkan 1.985 personel gabungan, dengan adanya kegiatan (sidang) offline besok," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Kamis (25/3).

Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan
Indonesia
Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) manyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 H.

57 Truk Dikerahkan Angkut 1.570 Meter Kubik Sampah dari Pintu Air Manggarai
Indonesia
57 Truk Dikerahkan Angkut 1.570 Meter Kubik Sampah dari Pintu Air Manggarai

Sudah jadi pemandangan biasa setiap terjadi kenaikan muka air Kali Ciliwung atau Katulampa

KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat
Indonesia
KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri.