Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II buruk dibanding Jilid I.

Buruknya komunikasi pemerintah tidak hanya terjadi dalam penanganan masalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tetapi dalam banyak hal pemerintah tampak gagap dan kerap blunder dalam melakukan komunikasi publik.

Menurutnya, salah satu yang mencolok adalah tidak adanya satu pola komunikasi yang lebih terintegrasi. Yang tampak justru komunikasi di antara para pembuat kebijakan terkesan simpang siur dalam menyampaikan informasi di depan publik, sehingga pesan yang disampaikan pemerintah tak jarang menimbulkan kebingungan masyarakat.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

"Bahkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan tidak ada standar komunikasi yang terintegrasi dan instruksional," ujar Karyono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Menurut dia, hal ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU KUHP, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

"Akibat komunikasi yang kurang terintegrasi tak jarang menimbulkan kekisruhan publik yang ujungnya menurunkan kepercayaan publik," ucapnya.

Karyono menganggap, menurunnya kepercayaan publik bukan berarti kebijakan pemerintah semuanya salah. Tapi, ada persoalan komunikasi yang tersumbat, sehingga kebijakan pemerintah yang positif tidak tersampaikan dengan baik.

Maka patut diduga, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebagaimana hasil survei, salah satunya disebabkan karena buruknya pola komunikasi pemerintah.

Dia menuturkan, hasil survei sebuah koran harian terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam sejumlah bidang mengalami penurunan cukup drastis selama satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf secara umum hanya 45,2 %.

Masyarakat yang tidak puas lebih besar yaitu 52,5%. Dan, jawaban responden ketika ditanya puas atau tidak dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir ini, hasilnya, responden yang menjawab Sangat puas: 5,5%, Puas: 39,7%, Tidak puas: 46,3%, Sangat tidak puas: 6,2%, Tidak tahu: 2,3%.

"Bila dikelompokkan, berarti ada 52,5% tidak puas dan 45,2% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf," katanya.

Oleh karena itu, Karyono mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi celometan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, celometan merupakan ungkapan dalam bahasa jawa yang memiliki arti berteriak tak beraturan/bersahutan.

"Pola komunikasi seperti itu hanya menambah kebisingan di tengah keterbukaan informasi yang ditandai dengan maraknya media sosial," katanya.

Lebih lanjut Karyono mengatakan, pola komunikasi yang tidak terintegrasi pasti membuka celah untuk dijadikan bulan-bulanan netizen.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

Di sisi lain, lawan politik pemerintah mendapatkan amunisi untuk mengkapitalisasi keblunderan komunikasi untuk mendelegitimasi pemerintahan.

Selain itu, ketidakmampuan dalam membuat propaganda dengan narasi yang tepat dan efektif kerap membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi turbulensi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan
Indonesia
96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan

Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono mengatakan, pihaknya awalnya mendeteksi adanya 22 anggota Bawaslu yang terpapar COVID-19 di Boyolali. Kemudian dilakukan tracking dan dilakuakan tes swab.

PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot
Indonesia
PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot

KCI menghimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas di rumah

[HOAKS atau FAKTA] Hacker Retas Whatsapp dan Sebar Konten Porno hingga Minta Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Hacker Retas Whatsapp dan Sebar Konten Porno hingga Minta Uang

Dalam narasi disebutkan juga bahwa hacker melakukan permintaan dana dengan mencatut nama orang terdekat.

Begini Tahapan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Menurut LIPI
Indonesia
Begini Tahapan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Menurut LIPI

Paling tidak, saat ini sebanyak 27 kandidat vaksin dari 165 vaksin yang dikembangkan di dunia dan masuk dalam pra klinis dan uji klinis.

 Imbas Status KLB Corona, Pemkot Solo Berlakukan Work From Home Bagi ASN
Indonesia
Imbas Status KLB Corona, Pemkot Solo Berlakukan Work From Home Bagi ASN

"Khusus OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dilakukan sistem piket," ujar Ahyani.

 Solusi Atasi Banjir, Anies: Tunggu Permukaan Air Laut Surut
Indonesia
Solusi Atasi Banjir, Anies: Tunggu Permukaan Air Laut Surut

"Jadi kita lihat konsentrasinya pada warganya sambil kita melihat proses surutnya air," jelasnya.

 Anies Bantah Marco Mundur dari Ketua TGUPP Kawasan Pesisir
Indonesia
Anies Bantah Marco Mundur dari Ketua TGUPP Kawasan Pesisir

"Oh tidak (mundur). Jadi memang khusus untuk tim pesisir mereka telah menuntaskan pekerjaannya, yaitu menyusun rencana pengembangan kawasan pesisir," kata Anies

Selama 2020, KY Terima Laporan 474 Kasus Dugaan Pelanggaran Hakim
Indonesia