Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II buruk dibanding Jilid I.

Buruknya komunikasi pemerintah tidak hanya terjadi dalam penanganan masalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tetapi dalam banyak hal pemerintah tampak gagap dan kerap blunder dalam melakukan komunikasi publik.

Menurutnya, salah satu yang mencolok adalah tidak adanya satu pola komunikasi yang lebih terintegrasi. Yang tampak justru komunikasi di antara para pembuat kebijakan terkesan simpang siur dalam menyampaikan informasi di depan publik, sehingga pesan yang disampaikan pemerintah tak jarang menimbulkan kebingungan masyarakat.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

"Bahkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan tidak ada standar komunikasi yang terintegrasi dan instruksional," ujar Karyono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Menurut dia, hal ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU KUHP, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

"Akibat komunikasi yang kurang terintegrasi tak jarang menimbulkan kekisruhan publik yang ujungnya menurunkan kepercayaan publik," ucapnya.

Karyono menganggap, menurunnya kepercayaan publik bukan berarti kebijakan pemerintah semuanya salah. Tapi, ada persoalan komunikasi yang tersumbat, sehingga kebijakan pemerintah yang positif tidak tersampaikan dengan baik.

Maka patut diduga, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebagaimana hasil survei, salah satunya disebabkan karena buruknya pola komunikasi pemerintah.

Dia menuturkan, hasil survei sebuah koran harian terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam sejumlah bidang mengalami penurunan cukup drastis selama satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf secara umum hanya 45,2 %.

Masyarakat yang tidak puas lebih besar yaitu 52,5%. Dan, jawaban responden ketika ditanya puas atau tidak dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir ini, hasilnya, responden yang menjawab Sangat puas: 5,5%, Puas: 39,7%, Tidak puas: 46,3%, Sangat tidak puas: 6,2%, Tidak tahu: 2,3%.

"Bila dikelompokkan, berarti ada 52,5% tidak puas dan 45,2% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf," katanya.

Oleh karena itu, Karyono mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi celometan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, celometan merupakan ungkapan dalam bahasa jawa yang memiliki arti berteriak tak beraturan/bersahutan.

"Pola komunikasi seperti itu hanya menambah kebisingan di tengah keterbukaan informasi yang ditandai dengan maraknya media sosial," katanya.

Lebih lanjut Karyono mengatakan, pola komunikasi yang tidak terintegrasi pasti membuka celah untuk dijadikan bulan-bulanan netizen.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

Di sisi lain, lawan politik pemerintah mendapatkan amunisi untuk mengkapitalisasi keblunderan komunikasi untuk mendelegitimasi pemerintahan.

Selain itu, ketidakmampuan dalam membuat propaganda dengan narasi yang tepat dan efektif kerap membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi turbulensi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK Ungkap Satu Pegawai Merah Berhasil Dibina
Indonesia
Pimpinan KPK Ungkap Satu Pegawai Merah Berhasil Dibina

Ada satu pegawai "merah" yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berhasil dibina kembali agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Indonesia
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI

Pengacara Rizieq Tidak Kenal Teroris di Condet yang Miliki Atribut FPI
Indonesia
Pengacara Rizieq Tidak Kenal Teroris di Condet yang Miliki Atribut FPI

Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar mengaku tidak mengenal dengan terduga teroris yang ditangkap oleh aparat kepolisian di Condet, Jakarta Timur pada Senin (29/3) kemarin.

Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik
Indonesia
Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik

KKB sudah memiliki organisasi yang cukup kuat

Kapolres Jakarta Pusat Sebut Narkoba Pangkal dari Segala Kejahatan
Indonesia
Kapolres Jakarta Pusat Sebut Narkoba Pangkal dari Segala Kejahatan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, rata-rata pelaku kejahatan kriminal juga terungkap menjadi pengguna narkoba.

Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan
Indonesia
Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan

Sampai detik ini pihak kepolisian belum bisa menjelaskan kata-kata apa yang dihasut

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh
Indonesia
Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh

Pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.

1,4 Juta Vaksin Buat Gotong Royong dan Berbayar Tiba di Indonesia
Indonesia
1,4 Juta Vaksin Buat Gotong Royong dan Berbayar Tiba di Indonesia

dalam tiga hari ke depan juga akan datang lagi vaksin Sinopharm sebanyak 4 juta dosis yang akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai
Indonesia
Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Kasus baku hantam antara anggota Pemuda Pancasila dengan debt collector di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, viral di media sosial.

Tim Kementerian PUPR Lakukan Studi Banding ke BSD City
Indonesia
Tim Kementerian PUPR Lakukan Studi Banding ke BSD City

Kunjungan tim Kementerian PUPR diselenggarakan dalam rangka mempelajari pembangunan pusat pertumbuhan kota baru.