Komunikasi Pemerintah Buruk, New Normal Diprediksi tak Maksimal Salah satu objek wisata di Soloraya. Sektor pariwisata menjadi salah satu terdampak pandemi COVID-19. ANTARA/Aris Wasita

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengkritik manajemen komunikasi seiring penyiapan menuju new normal. Menurut Emrus, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni penanganan kesehatan, penegakan hukum, dan tindakan komunikasi.

Emrus mencontohkan kasus penolakan rapid test hingga penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, seperti di Surabaya dan Makassar.

Baca Juga

Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 Bertambah Jadi 31 Orang

"Tindakan menolak rapid test, bahkan ada yang menjemput paksa pasien COVID-19. Ini karena kesadaran masyarakat terhadap virus belum tinggi. Bisa jadi termakan hoaks. Ini kan persoalan komunikasi," katanya, Rabu (10/6).

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengakui bahwa selama ini manajemen komunikasi politik pemerintah belum baik, baik pemerintah ke masyarakat, pusat ke daerah, termasuk sesama menteri.

"Makanya, komunikasi pemerintah, mulai daerah hingga pusat harus profesional. Pendekatan-pendekatan komunitas cukup efektif, perlu di-'manage' baik," kata Emrus.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio mengatakan daerah-daerah yang bersiap menuju new normal harus memiliki kondisi yang bagus dengan data-data terkini secara realtime.

Menurutnya, penerapan normal baru harus melihat kondisi setiap daerah yang berbeda, sebab bisa Jakarta lebih bagus kondisinya dibanding daerah-daerah yang lainnya.

"Intinya, kita harus tetap aman dulu, seraya berupaya tetap produktif. Jangan dibalik. Protokol kesehatan harus dipenuhi, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan hindari kerumunan," katanya.

Pakar hukum Prof Gayus Lumbuun menyoroti dari perspektif hukum mengenai kesiapan menuju penerapan normal baru perlu mempertimbangkan banyak hal.

Protokol yang sekarang menjadi istilah populer, kata dia, sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti panduan, aturan, hingga kesepakatan.

Baca Juga

KRL Masih Terapkan Aturan Pembatasan Jumlah Penumpang

"Bagaimana struktur hukum menjamin pelaksanaan aturan protokol? Harus aturan yang betul-betul terukur yang digunakan," kata mantan Hakim Agung tersebut.

Struktur hukum pelaksana, kata dia, bisa diterapkan dengan baik kalau masyarakat bisa mengikuti sehingga dampak-dampak aturan tersebut harus dipikirkan. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan PT Pelindo II (Persero)

Mangkunegaran Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro
Indonesia
Mangkunegaran Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro

Pertimbangan Mangkunegaran tidak mengadakan kirab pusaka karena situasi tidak memungkinkan mengadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro karena situasi Solo masih pandemi COVID-19.

Risma Ajak Warga Datang ke TPS
Indonesia
Risma Ajak Warga Datang ke TPS

"Karena akan menentukan bagaimana Surabaya lima tahun ke depan. Kalau sampai tidak memilih (golput) maka warga juga akan rugi. Jadi ayo datang ke TPS," ucapnya

Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan
Indonesia
Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan

Suasana hari kerja dengan sistem pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tampak berlangsung seperti biasa.

Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK
Indonesia
Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK

"Selama DPO hanya di satu tempat. Di rumah saya di Kediri. Saya hanya berdua sama Rezky. Ya (rumah) yang di Sambi," kata Nurhadi kepada Jaksa KPK.

Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen
Indonesia
Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen

KPU Kota Depok telah menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil rekapitulasi tingkat Kota Pilkada Depok 2020 dimana Pasangan Idris Imam unggul dengan perolehan 415.657 suara (55,55 persen).

Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?
Indonesia
Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?

Sesuai KUHAP, KPK sendiri mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Oknum TNI yang Rusak Polsek Ciracas Jangan Sampai Kebal Hukum
Indonesia
Oknum TNI yang Rusak Polsek Ciracas Jangan Sampai Kebal Hukum

Sehingga kasus serupa tidak lagi terjadi dikemudian hari

Kapolri Minta Ulama Sampaikan Pesan Keamanan dan Ketertiban
Indonesia
Kapolri Minta Ulama Sampaikan Pesan Keamanan dan Ketertiban

Di Sulawesi Selatan, Kapolri memberikan penghargaan kepada dua anggota Bhabinkamtibmas.