Kompolnas Sentil Mabes Polri karena Sejumlah Oknum Jenderal Belum Disidang Etik Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti. (ANTARA/Laily Rahmawaty/am)

MerahPutih.com - Sejumlah oknum perwira tinggi Polri yang terjerat kasus hukum hingga kini belum jelas kepastian kariernya di institusi Korps Bhayangkara itu.

Meski sudah bersatus tersangka hingga terpidana, mereka masih saja belum menjalani sidang etik yang menentukan lanjut tidaknya karier mereka di kepolisian.

Sebut saja Irjen Teddy Minahasa, Irjen Napoleon Bonaparte, hingga Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Keterlibatan Perwira Polri Lain di Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Baru Ferdy Sambo dan beberapa oknum perwira di institusi kepolisian yang sudah dinyatakan berakhir kariernya tersangkut kasus kematian Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun langsung bertindak. Mereka akan mengirim surat kepada Kadiv Propam Polri Irjen Syahar Diantono untuk menanyakan kepastian sidang etik mereka.

"Kompolnas akan menanyakan terkait masih belum dilakukan sidang etik terhadap NB, P, dan TM," ungkap Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa (6/12).

Selain itu, lanjut Poengky, pihaknya juga akan mempertanyakan sidang etik anggota Polri yang terlibat kasus Ferdy Sambo.

Diketahui, dari total 35 yang diduga melanggar etik, baru 19 polisi yang sudah disidang.

Poengky mengaku, salah satu yang menjadi komplain masyarakat terkait pengaduan kasus soal kurangnya kejelasan informasi dan komunikasi.

"Sehingga masyarakat menganggap pelayanan Polri buruk," ujarnya.

Baca Juga:

Polri Terjunkan 1.000 Personel Jaga Ibadah Natal di GBK

Namun, terkait sidang etik Bharada Richard Eliezer, Poengky menilai lebih baik diselesaikan dahulu sidang pidananya dan dilakukan sidang etiknya.

"Jadi kalau hendak memproses dengan pemeriksaan kode etik pasti mengganggu jalannya sidang pidana. Sebaiknya, tunggu sampai proses di PN selesai," tambahnya.

Adapun dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, diatur soal kriteria pelanggaran kode etik profesi Polri.

Salah satu di antaranya adalah dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; adanya permufakatan jahat; dan menjadi perhatian publik.

Sebagai informasi, Irjen Napoleon telah divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan di kasus korupsi.

Ia divonis terlibat suap kepengurusan red notice Djoko Tjandra. Ditambah vonis 5 bulan 15 hari penjara terkait penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias M Kece.

Sedangkan Brigjen Prasetyo divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Lalu, Irjen Teddy Minahasa juga terjerat kasus dugaan jual beli narkoba. Namun, statusnya masih tersangka. (Knu)

Baca Juga:

Istri Minta Aipda Joko Mudo Korban Helikopter Polri Dimakamkan di Depok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tak Bisa Pastikan Kehadiran Vladimir Putin dan Zelenskyy di KTT G20
Indonesia
Jokowi Tak Bisa Pastikan Kehadiran Vladimir Putin dan Zelenskyy di KTT G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia siap menerima para tamu.

Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi
Dunia
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi

Putin mengatakan, sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun diklaim tidak seperti yang diperkirakan.

Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada jajaran civitas akademika Universitas Islam Jember.

Mekanisme Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Mekanisme Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024 dimulai bertepatan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran peserta bagi partai politik (parpol), Senin (1/8).

AJI dan LBH Pers Buka Posko Pengaduan Intimidasi oleh Hercules
Indonesia
AJI dan LBH Pers Buka Posko Pengaduan Intimidasi oleh Hercules

Hercules saat itu datang ke KPK sebagai saksi untuk tersangka hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan koleganya.

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Ganjar: Masyarakat Harus Punya Kesadaran Sendiri
Indonesia
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Ganjar: Masyarakat Harus Punya Kesadaran Sendiri

Presiden Jokowi memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia.

Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri
Indonesia
Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri

Pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan afirmatif.

6 Lokasi Wisata di DKI Bebas Ganjil Genap saat Libur Lebaran
Indonesia
6 Lokasi Wisata di DKI Bebas Ganjil Genap saat Libur Lebaran

Enam lokasi wisata di DKI pun tak diberlakukan ganjil genap selama libur Lebaran 2022.

Impor Naik, Defisit Neraca Perdagangan Migas Meningkat
Indonesia
Impor Naik, Defisit Neraca Perdagangan Migas Meningkat

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai USD 136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor

Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Komnas HAM menyampaikan tak menutup kemungkinan mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 polisi yang disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak profesional itu.