Kompolnas Prediksi Upaya Banding Ferdy Sambo Ditolak Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (tengah). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Irjen Ferdy Sambo mengajukan banding setelah mendengar putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, optimistis upaya hukum Irjen Pol. Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan ditolak.

Baca Juga:

Soal Pemecatan Ferdy Sambo, Jokowi Tunggu Hasil Banding

“Meski FS banding, kami optimistis banding FS nantinya akan ditolak,” ujar Poengky, dikutip dari Antara, Minggu (28/8).

Menurut Poengky, Ferdy Sambo mempunyai hak untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peratuan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Itu bagian dari hak terperiksa (Ferdy Sambo) ya. Kalau kami bandingkan dengan peradilan umum, kan terdakwa juga diberi hak untuk mengajukan banding hingga kasasi dan PK,” kata Poengky.

Namun, untuk kasus Ferdy Sambo, lanjut Poengky, hanya memiliki hak sampai mengajukan banding, tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK).

“Ya, untuk sidang kode etik, betul cukup sampai banding,” katanya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang mengatakan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 terdapat aturan tentang peninjauan kembali, namun untuk Ferdy Sambo hanya sampai putusan banding.

“Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat, tidak berlaku itu PK. Jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan, untuk pengajuan banding sesuai Pasal 69 Perpol 7 Tahun 2022 dapat diajukan secara tertulis melalui Sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja setelah putusan sidang dibacakan KKEP.

Baca Juga:

Pemecatan Ferdy Sambo Mampu Pulihkan Kepercayaan Publik

Nantinya, lanjut dia, majelis banding memiliki waktu 21 hari untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan banding terduga pelanggar Irjen Pol. Ferdy Sambo.

“Divisi Hukum yang akan memproses keputusan banding cuma ada dua, menolak atau menerima. Kalau menolak maka administrasi surat keputusan PTDH akan segera diproses oleh SDM untuk diajukan pengesahan kepada Bapak Kapolri,” terang Dedi.

Irjen Pol. Ferdy Sambo menolak putusan sidang KKEP yang menjatuhkan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan mengajukan permohonan banding.

Majelis KKEP secara kolektif kolegial memutuskan mantan Kadiv Propam Polri itu bersalah dan menjatuhkan sanksi berupa sanksi etik, yakni perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Kedua sanksi administrasi berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Rutan Koprs Brimob, dan patsus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Kemudian sanksi PTDH sebagai anggota Polri.

Putusan ini ditandangani oleh Majelis KKEP yang diketuai oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri, Wakil Ketua sekaligus Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani, dan tiga anggota Komisi Sidang Etik, yakni Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol. Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono serta Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Barhakam Polri Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja.

Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri, secara otomatis surat pengunduran diri Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tidak diterima atau ditolak. (*)

Baca Juga:

Proses Banding Ferdy Sambo Harus Cepat dan Transparan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Larang Berkumpul Lebih dari 50 Orang Selama Nataru
Indonesia
Pemerintah Larang Berkumpul Lebih dari 50 Orang Selama Nataru

Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan penyekatan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Anies Jelaskan Tudingan Ngotot Gelar Ajang Formula E
Indonesia
Anies Jelaskan Tudingan Ngotot Gelar Ajang Formula E

"Ketika dipertanyakan 'Kenapa ini dipaksakan', bukan dipaksakan, ini adalah Peraturan Daerah, sudah ditetapkan oleh Perda," kata Anies dalam Youtube Total Politik yang dikutip, Jumat (21/1).

Cegah Transmisi Omicron, RSDC COVID-19 Wisma Atlet Diisolasi Seminggu 
Indonesia
Cegah Transmisi Omicron, RSDC COVID-19 Wisma Atlet Diisolasi Seminggu 

Pemerintah memutuskan untuk mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga tujuh hari ke depan.

Indonesia-Malaysia Perkuat Teknologi Pertahanan
Indonesia
Indonesia-Malaysia Perkuat Teknologi Pertahanan

Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dan maju bersama untuk perdamaian dunia dan kerja sama yang baik antarnegara

 Seluruh Pesawat Milik TNI Dievaluasi
Indonesia
Seluruh Pesawat Milik TNI Dievaluasi

Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, TNI juga akan bekerja sama dengan Komite Nasional Kecelakaan Tranportasi (KNKT) dalam melakukan setiap investigasi.

KAI Blacklist NIK Pelaku Pelecehan Seksual untuk Naik Kereta Api
Indonesia
KAI Blacklist NIK Pelaku Pelecehan Seksual untuk Naik Kereta Api

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero bertindak tegas dengan memasukkan penumpang pria tersebut ke dalam daftar hitam

Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar
Indonesia
Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar

Abdul Gafur Mas’ud disebut Jaksa, telah menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU

Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK

KPK telah menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) tergadap Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak.

Jadi Saksi Kunci Sidang Etik Ferdy Sambo, Bharada E Tak Dihadirkan Langsung
Indonesia
Jadi Saksi Kunci Sidang Etik Ferdy Sambo, Bharada E Tak Dihadirkan Langsung

Tiga dari 15 saksi sudah diperiksa dalam sidang yang berjalan selama enam jam itu;

Penumpang Terminal Lebak Bulus Meningkat, Tujuan Jateng dan Jatim Jadi Primadona
Indonesia