Kompleks Parlemen Diusulkan Jadi RSDC, Ketua DPD: Harus Ukur Efektivitas dan Efisiensinya Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Merahputih.com - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan bila gedung parlemen di Senayan dijadikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC). Usulan tersebut harus benar-benar dikaji terlebih dahulu.

Usul agar kompleks parlemen yang menjadi kantor bagi DPR, MPR, dan DPD, dijadikan sebagai RS Darurat disampaikan Fraksi Demokrat. Ide tersebut dilontarkan menyusul banyaknya rumah sakit yang penuh lantaran melonjaknya kasus COVID-19.

"Untuk menjadikan kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat tempat perawatan pasien COVID-19 harus dikaji secara mendalam. Kita harus ukur unsur efektivitas dan efisiensinya," kata AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Baca Juga:

Kurangi Pengangguran Akibat PPKM Darurat, DPR Desak UMKM Dapat Insentif

Senator asal Jawa Timur itu mengakui banyak rumah sakit yang penuh dampak tingginya kasus COVID-19. Namun, LaNyalla mengingatkan ada banyak pertimbangan untuk memilih suatu lokasi menjadi rumah sakit darurat.

"Apakah memungkinkan lokasi tersebut menjadi rumah sakit darurat. Kita harus memikirkan aksesibilitasnya, sarana dan prasarana, maupun fasilitas yang ada apakah bisa mendukung. Bagaimana dari segi perawatan dan sanitasinya, serta banyak hal lainnya. Kita harus memperhitungkan juga pengelolaan limbah medis agar tidak menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurut LaNyalla, pemerintah justru akan mengeluarkan dana yang besar jika harus mempersiapkan segala kebutuhan yang ada apabila infrastruktur di kompleks parlemen tidak memadai dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Tentunya dari segi anggaran, hal itu justru tidak akan berjalan efisien.

"Apalagi kompleks parlemen merupakan objek vital negara yang pengamanannya pun dilakukan secara khusus. Akan memerlukan persiapan yang ekstra, baik dari segi keamanan dan kenyamanan, bila kemudian disulap menjadi rumah sakit darurat," kata LaNyalla.

Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Meski begitu, LaNyalla menilai usul Fraksi Demokrat bukannya tidak mungkin dilakukan. Hanya saja pertimbangan dan persiapan harus betul-betul dilakukan secara matang.

"Setiap aspirasi untuk keselamatan masyarakat pastinya sangat baik. Saya juga memahami usul tersebut merupakan bentuk kepedulian teman-teman di Demokrat yang ingin menunjukkan kepedulian wakil rakyat dalam kondisi seperti ini," kata dia.

Dikatakan pula bahwa hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan, untuk menghitung apakah kompleks parlemen efisien dan efektif bila menjadi salah satu lokasi rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19.

Menanggapi usulan seperti itu, Setjen DPR RI telah melakukan simulasi. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendala yang membuat sulit apabila kompleks DPR dijadikan lokasi RS darurat pasien COVID-19.

Beberapa kendala seperti tempat tidur pasien yang tidak dapat dimasukkan ke lift. Selain itu, ruang paripurna yang diusulkan menjadi bangsal, struktur lantainya menurun atau tidak rata sehingga tidak memungkinkan untuk ditaruh tempat tidur pasien.

Gedung-gedung di kompleks parlemen yang usianya sudah tua juga dianggap tidak ideal untuk menjadi lokasi perawatan. Bila membongkar ruang para wakil rakyat agar bisa dijadikan kamar pasien, pastinya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dari simulasi tersebut, tempat yang paling memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi rumah sakit darurat adalah lapangan seluas 80 x 90 meter yang berada di depan Gedung Nusantara I. Lokasi tersebut bisa dibangun tenda-tenda darurat untuk perawatan pasien COVID-19.

"Tapi kembali lagi harus dipikirkan fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti kamar mandi dan ruangan yang lebih proper jika ada kasus-kasus sulit," ucap LaNyalla.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan berbagai tempat yang memungkinkan dijadikan RS Darurat. LaNyalla menyarankan agar tempat-tempat pelatihan milik pemerintah diubah menjadi tempat perawatan pasien COVID-19.

"Pemerintah, baik pusat maupun daerah, punya banyak tempat pendidikan dan pelatihan yang saya yakin dalam kondisi pandemi ini, fungsinya belum banyak digunakan. Kita bisa manfaatkan lokasi tersebut karena di balai-balai diklat itu 'kan punya banyak ruang aula dan juga kamar-kamar bagi peserta diklat," ucapnya.

Baca Juga:

Wacana RS COVID-19 Khusus Pejabat, DPR: Tidak Perlu Ada Perlakuan Istimewa

LaNyalla juga menilai pemerintah bisa memanfaatkan hotel-hotel maupun tempat penginapan untuk dijadikan tempat perawatan pasien COVID-19. Selain bisa menampung pasien, pemerintah dapat membantu pemasukan hotel-hotel dan penginapan yang sekarang ini sepi pengunjung.

"Daripada harus membangun sarana dan prasarana yang baru, manfaatkan saja yang memang sudah ada. Hanya tinggal disesuaikan peruntukannya. Jadi, saya pikir untuk memilih lokasi RS darurat harus rasional, efektif, dan efisien," ujar LaNyalla. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS
Indonesia
Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS

Acara baiat terhadap ISIS itu diungkap melalui pengakuan salah satu dari 19 tersangka teroris

[HOAKS atau FAKTA]: Kadrun Ingin Buat Gurun di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kadrun Ingin Buat Gurun di Indonesia

Akun Ijoel Tjaniago membagikan ulang sebuah foto dari Forum Aliantoni dalam sebuah grup Facebook bernama media anti hoax Bengkulu.

Garuda Maskapai Penerbangan dengan Protokol Kesehatan Terbaik Dunia
Indonesia
Garuda Maskapai Penerbangan dengan Protokol Kesehatan Terbaik Dunia

Maskapai nasional Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan dunia dengan standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan terbaik.

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Indonesia
1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Hoaks terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden
Indonesia
Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden

Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) menggelar konferensi pers hari ini, Kamis (12/3), di kediaman Moeldoko.

Tidak Punya Anggaran, Pemprov DKI Pastikan tak Ada Pesta Tahun Baru
Indonesia
Tidak Punya Anggaran, Pemprov DKI Pastikan tak Ada Pesta Tahun Baru

"Tidak ada. Kita memang tidak menganggarkan. Kegiatan akhir tahun tidak kita anggarkan," jelasnya.

WHO Bakal Luncurkan Vaksin COVID-19 Untuk Negara Miskin Pada Januari
Indonesia
WHO Bakal Luncurkan Vaksin COVID-19 Untuk Negara Miskin Pada Januari

Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19 COVAX diprakarsai WHO bersama dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) serta Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

[HOAKS atau FAKTA]: Penembakan Enam Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penembakan Enam Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional

Cuplikan sidang yang terdapat dalam video tersebut merupakan dua sidang yang berbeda.

Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat
Indonesia
Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.