Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Bahlil untuk menanggapi usulan pengamat politik Rocky Gerung yang meminta Presiden Prabowo merombak kabinetnya.
"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5).
Bahlil mengaku tidak berwenang menanggapi isu perombakan Kabinet Merah Putih. "Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," tegasnya.
Baca juga:
Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Dasco: Belum Ada Rencana Reshuffle
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan berkomentar mengenai isu perombakan kabinet. "Enggak paham," ucap Airlangga singkat.
Sebelumnya, Rocky Gerung dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta pada Rabu (21/5) mengusulkan agar reformasi 1998 tidak hanya diperingati, melainkan diulangi untuk transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
Ia mengkritik pemilihan diksi "reformasi" ketimbang "revolusi" pada tahun 1998 sebagai kesalahan epistemik, karena menurutnya gerakan mahasiswa kala itu menginginkan perubahan total.
Rocky, yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis, mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan gagasan tersebut.
"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia'," kata Rocky menirukan percakapannya dengan Prabowo.
Baca juga:
Reshuffling Kabinet, Prabowo Dinilai Ingin Kurangi Kegaduhan dan Gimmick Politik
Oleh karena itu, Rocky memandang perombakan kabinet sebagai peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," pungkasnya.
