Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual Pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi pada dan oleh siapa saja. (Foto: Pexels/Kat Smith)

MerahPutih.com - Komnas Perempuan mendorong Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar mengadopsi penyiksaan seksual sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual.

"Komnas Perempuan mendorong UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU Nomor 12 Tahun 2022 mengadopsi penyiksaan seksual sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara bertajuk "25 Tahun Ratifikasi Konvensi CAT di Indonesia", Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dalam Eksepsi, Brigadir J Disebut Lakukan Kekerasan Seksual ke Istri Sambo

Selain itu, Komnas Perempuan juga berupaya memastikan revisi KUHP juga memuat pemidanaan yang lebih tegas pada tindak penyiksaan.

Komnas Perempuan juga secara rutin menyelenggarakan kampanye, terutama terkait peringatan Hari Menentang Penyiksaan pada setiap 26 Juni dan mengajak masyarakat menentang hukuman mati dan hukuman badan lainnya, seperti hukuman cambuk di Aceh maupun hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Andy Yentriyani, isu penyiksaan sudah muncul sejak masa Orde Baru yang mendorong Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi.

"Hal ini turut mendorong ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi menjadi salah satu produk hukum awal segera setelah reformasi bergulir, yaitu melalui UU Nomor 5 Tahun 1998," kata Andy Yentriyani.

Baca Juga:

Dituduh Melakukan Enam Kali Kekerasan Seksual, Rex Orange County Akan Hadapi Sidang Perdana

Ia menambahkan, komitmen menentang penyiksaan juga ditegaskan melalui amendemen konstitusi sehingga bebas dari penyiksaan menjadi salah satu hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Dalam upaya menentang penyiksaan, Komnas Perempuan turut menginisiasi terbentuknya Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bersama empat lembaga negara lainnya, yaitu Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan ORI.

Selain itu, Komnas Perempuan juga terus berupaya mencegah dan menangani penyiksaan melalui mekanisme di tingkat nasional maupun internasional, khususnya terkait upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. (Knu)

Baca Juga:

Cegah Kekerasan Seksual, PSI Minta Pemprov DKI Segera Perbanyak Kamera CCTV

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Komoditas dan PPN Naik, HIPMI: Presiden Tidak Bisa Hindari
Indonesia
Harga Komoditas dan PPN Naik, HIPMI: Presiden Tidak Bisa Hindari

Kenaikan harga komoditas dan pajak pertambahan nilai (PPN) ibarat buah simalakama yang tidak bisa dihindari.

Pekan Ini, 23 Juta Orang Kantongi BLT Rp 300 Ribu Buat Beli Minyak Goreng
Indonesia
Pekan Ini, 23 Juta Orang Kantongi BLT Rp 300 Ribu Buat Beli Minyak Goreng

Penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

[HOAKS atau FAKTA]: Baterai HP Kurang dari 10 Persen Bahaya Radiasi Naik 1.000 Kali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Baterai HP Kurang dari 10 Persen Bahaya Radiasi Naik 1.000 Kali

Radiasi ponsel genggam akan meningkat 1000 kali jika kondisi baterai kurang dari 10 persen.

Kepala BIN Beberkan Dampak Positif di Balik Kenaikan Harga Pertamax
Indonesia
Kepala BIN Beberkan Dampak Positif di Balik Kenaikan Harga Pertamax

Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter mulai 1 April 2022 lalu menuai polemik. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pun sampai angkat bicara soal kebijakan itu.

Disdukcapil DKI Sebut 959 Warga DKI Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan
Indonesia
Disdukcapil DKI Sebut 959 Warga DKI Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan

Disdukcapil Jakarta mencatat 959 warga dari 2.909 orang yang menyesuaikan data kependudukan setelah perubahan nama jalan.

KPK bakal Hentikan Penyelidikan Kasus Formula E
Indonesia
KPK bakal Hentikan Penyelidikan Kasus Formula E

"(Jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan maka) tidak ditingkatkan ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak

Polisi Bawa Serbuk Diduga Bahan Peledak dari Rumah Terduga Teroris di Sleman
Indonesia
Polisi Bawa Serbuk Diduga Bahan Peledak dari Rumah Terduga Teroris di Sleman

Petugas kepolisian kembali mendatang rumah milik terduga teroris berinisial AW yang ditangkap pada Minggu (22/1) lalu.

Redam Kendaraan ke Arah Cikampek, Sebagian Tol Dalam Kota Ditutup Sementara
Indonesia
Redam Kendaraan ke Arah Cikampek, Sebagian Tol Dalam Kota Ditutup Sementara

Polda Metro Jaya menutup lajur kendaraan dari Tol Dalam Kota dan Tol Priok yang akan menuju arah timur melalui Tol Cikampek. Ini dilakukan karena adanya sistem one way dari Gerbang Tol Kalikangkung ke Cikampek. Penutupan dilakukan mulai pukul 10.45 WIB.

Pencairan Bantuan Non Tunai Jadi Tunai Dinilai Salahi Aturan
Indonesia
Pencairan Bantuan Non Tunai Jadi Tunai Dinilai Salahi Aturan

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang bisa dicairkan secara tunai harus diawasi. Sehingga diharapkan nantinya bisa benar dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 6 Ribu
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 6 Ribu

Warga positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa, 26 Juli 2022 kembali bertambah di atas angka 6 ribuan.