Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja? Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memaparkan sejumlah temuan pelanggaran protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pelanggaran itu dilakukan petugas hingga pemilih.

"Pertama, Komnas HAM menemukan bilik khusus dibuat tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku atau sesuai rekomendasi KPU," ujar Komisioner Komnas HAM Hairansyah pada peluncuran laporan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 secara virtual, Jumat (5/3).

Komnas HAM juga menemukan tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak terdapat bilik khusus serta tidak menyediakan hazmat.

Baca Juga:

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

Tak hanya itu, Komnas HAM menemukan masyarakat yang tidak menjaga jarak fisik di beberapa tempat terutama saat menunggu giliran pencoblosan. Bahkan, ditemukan pemilih yang tidak menggunakan masker namun tidak ditegur oleh petugas.

Kemudian ada juga petugas atau penyelenggara pilkada yang tidak menggunakan masker dengan benar, yakni mengenakan masker hanya sampai dagu dan tidak menutupi bagian mulut dan hidung. Termasuk pula tidak menggunakan sarung tangan seperti yang terjadi di TPS 16 Seijingah, TPS 05 Desa Sungai Tabuk, TPS 007 Bumimas Agung KM 4.

TPS Pemilu
TPS Pemilu. (Foto: Antara).

Tidak hanya itu, penggunaan tinta yang keliru yakni dengan cara dioles dan dicelup dan bukan diteteskan terjadi di TPS 9 Kelurahan Jawa Banjar, TPS 10 Sungaipari Martapura dan di sejumlah TPS Kelurahan Liang Anggang.

"Terjadi kerumunan akibat ramainya anak-anak yang tidak menggunakan masker di TPS 16 Seijingah," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Komnas HAM tersebut.

Komnas HAM juga menemukan tidak semua petugas menganjurkan masyarakat menggunakan sarung tangan plastik yang tersedia. Bahkan, beberapa petugas tidak disiplin protokol kesehatan.

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

Temuan selanjutnya yakni tidak ada kewajiban bagi saksi untuk pemeriksaan tes cepat maupun tes usap sebelum bertugas.

Pemantauan oleh Komnas HAM tersebut dilakukan di sembilan wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi pada Rabu (4/8).

Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Diperpanjang

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021

Warga Bisa Datangi Markas Polsek Gambir Buat Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Bisa Datangi Markas Polsek Gambir Buat Divaksin COVID-19

Presiden Joko Widodo meminta cakupan vaksinasi COVID-19 dipercepat sampai 700 ribu orang per hari pada bulan Juni dan 1 juta orang per hari pada bulan Juli.

Pasokan Bahan Bakar Dijamin Tak Terganggu Pasca-kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Indonesia
Pasokan Bahan Bakar Dijamin Tak Terganggu Pasca-kebakaran Kilang Minyak Cilacap

PT Pertamina menjawab soal pasokan bahan bakar pasca-terbakarnya kilang minyak di Cilacap.

Keluarga Ini Nekat Menumpang Ambulans Demi Bisa Mudik
Indonesia
Keluarga Ini Nekat Menumpang Ambulans Demi Bisa Mudik

Setelah dicek ternyata ambulans ini dijadikan modus operandi

[HOAKS atau FAKTA]: Makan Sambil Berdiri Tekan Usus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Sambil Berdiri Tekan Usus

Makanan yang dicerna tetap melalui sistem pencernaan pada umumnya, makanan diproses dimulut- kerongkongan- lambung- usus.

Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI
Indonesia
Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

PP Muhammadiyah Tegaskan HUT ke-76 RI Harus Jadi Momentum Perkuat Persatuan
Indonesia
PP Muhammadiyah Tegaskan HUT ke-76 RI Harus Jadi Momentum Perkuat Persatuan

Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia kini sedang berada dalam pandemi COVID-19

Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI
Indonesia
Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI

Padahal dalam pembahasan, eksekutif berjanji akan mencairkan BST ke warga tepat waktu setiap bulan selam empat bulan mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021.

Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG
Indonesia
Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).