Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja? Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memaparkan sejumlah temuan pelanggaran protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pelanggaran itu dilakukan petugas hingga pemilih.

"Pertama, Komnas HAM menemukan bilik khusus dibuat tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku atau sesuai rekomendasi KPU," ujar Komisioner Komnas HAM Hairansyah pada peluncuran laporan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 secara virtual, Jumat (5/3).

Komnas HAM juga menemukan tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak terdapat bilik khusus serta tidak menyediakan hazmat.

Baca Juga:

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

Tak hanya itu, Komnas HAM menemukan masyarakat yang tidak menjaga jarak fisik di beberapa tempat terutama saat menunggu giliran pencoblosan. Bahkan, ditemukan pemilih yang tidak menggunakan masker namun tidak ditegur oleh petugas.

Kemudian ada juga petugas atau penyelenggara pilkada yang tidak menggunakan masker dengan benar, yakni mengenakan masker hanya sampai dagu dan tidak menutupi bagian mulut dan hidung. Termasuk pula tidak menggunakan sarung tangan seperti yang terjadi di TPS 16 Seijingah, TPS 05 Desa Sungai Tabuk, TPS 007 Bumimas Agung KM 4.

TPS Pemilu
TPS Pemilu. (Foto: Antara).

Tidak hanya itu, penggunaan tinta yang keliru yakni dengan cara dioles dan dicelup dan bukan diteteskan terjadi di TPS 9 Kelurahan Jawa Banjar, TPS 10 Sungaipari Martapura dan di sejumlah TPS Kelurahan Liang Anggang.

"Terjadi kerumunan akibat ramainya anak-anak yang tidak menggunakan masker di TPS 16 Seijingah," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Komnas HAM tersebut.

Komnas HAM juga menemukan tidak semua petugas menganjurkan masyarakat menggunakan sarung tangan plastik yang tersedia. Bahkan, beberapa petugas tidak disiplin protokol kesehatan.

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

Temuan selanjutnya yakni tidak ada kewajiban bagi saksi untuk pemeriksaan tes cepat maupun tes usap sebelum bertugas.

Pemantauan oleh Komnas HAM tersebut dilakukan di sembilan wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget
Indonesia
Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget

Penghentian sementara ini juga berdasarkan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara

KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung
Indonesia
Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung

Wisata Kebon Bintang Ragunan beroperasi melayani warga setelah sebelumnya ditutup sebagai langkah Pemprov DKI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius
Indonesia
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius

Ambroncius dijerat pasal berlapis yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan
Indonesia
Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan, RUU PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR serta disesuaikan menjadi usulan Baleg.

Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup

Pihaknya mengaku akan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan disana

Brigjen Prasetijo Motoran ke Dekat Mabes Polri Ambil 'Amplop'
Indonesia
Brigjen Prasetijo Motoran ke Dekat Mabes Polri Ambil 'Amplop'

Brigjen Prasetijo menghampiri mobil dan menerima sebuah amplop dari Tommy

8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama sampai hari ini, Minggu (4/4), telah mencapai 8,6 juta lebih.

Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026
Indonesia
Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026

"Prosesnya kita sepakati dilakukan secara musyawarah mufakat, karena memang sekarang dalam suasana pandemi, agak sulit kita lakukan secara voting karena masih banyak yang datang secara daring,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli.