Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM Tangkapan layar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan beberapa waktu terakhir masih banyak ditemukan para Aparatur Sipil Negara (ASN) belum siap menjalankan instrumen HAM saat bertugas di tengah masyarakat.

"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada diskusi dengan tema "76 tahun kemerdekaan Indonesia dalam perspektif HAM", Rabu (18/8).

Baca Juga:

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

Meskipun memiliki banyak aturan dan infrastruktur yang mengatur tentang HAM, namun implementasi di lapangan masih banyak yang mengabaikannya.

Amiruddin menilai kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM terutama saat bertugas, perlu terus diperbaiki sehingga tidak ada gesekan dan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran HAM.

Sebab, yang perlu dipahami, dalam menjalankan birokrasi kenegaraan mengandung kewajiban melayani dan memajukan HAM.

ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Ilustrasi - ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Secara kelembagaan, hampir setiap hari Komnas HAM selalu menerima aduan atau pengaduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara yang tanpa rasa empati terhadap sesama manusia.

"Kami melihat dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," kata dia.

Ia mengatakan kebijakan tanpa diiringi rasa empati bisa mencederai hak-hak rakyat. Oleh karena itu, banyak kasus-kasus atau konflik di Tanah Air misalnya penguasaan lahan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya menjadi buah bibir yang bersinggungan dengan HAM.

Terakhir, Komnas HAM juga menyoroti insiden dua oknum TNI AU yang menginjak kepala warga Merauke yang belakangan diketahui juga penyandang disabilitas.

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

Komnas HAM juga meminta institusi terkait agar melakukan evaluasi secara kelembagaan supaya peristiwa yang sama tidak kembali terulang.

Tidak hanya itu, Komnas HAM menilai pihak terkait harus mulai menginternalisasi kembali atau menguatkan materi-materi tentang hak asasi manusia, serta pengetahuan kultur budaya maupun nilai-nilai adat yang dipegang masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelontoran Bantuan Untuk Warga Terdampak Kebijakan PPKM Level 4 dan 3
Indonesia
Gelontoran Bantuan Untuk Warga Terdampak Kebijakan PPKM Level 4 dan 3

Pemerintah juga memberikan bantuan warung dan PKL dengan skema sama dengan BPUM, yaitu untuk 1 juta penerima dengan bantuan 1,2 juta yang dibagikan melalui TNI Polri.

Ledakan Kilang Minyak, Ribuan Warga Desa Balongan Mengungsi
Indonesia
Ledakan Kilang Minyak, Ribuan Warga Desa Balongan Mengungsi

Kurang lebih 1.000 warga Blok Kosambi mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat
Indonesia
Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

A mengaku dipaksa tetap bekerja seperti biasa oleh perusahaannya dengan dibekali surat dinas.

Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat
Indonesia
Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat

Mereka memecahkan kaca pintu lobi RS dan merangsek masuk ke ruang jenazah

Revisi UU ITE, Menko Polhukam Gandeng Kemenkominfo
Indonesia
Revisi UU ITE, Menko Polhukam Gandeng Kemenkominfo

Tim pertama itu, kata dia, akan dilakukan oleh Kemenkominfo di bawah pimpinan Johnny G Plate bersama tim-nya, tetapi tetap di bawah Kemenko Polhukam.

Ini Sanksi Pemprov DKI untuk Kantor Paksa Karyawan Masuk saat PPKM Darurat
Indonesia
Ini Sanksi Pemprov DKI untuk Kantor Paksa Karyawan Masuk saat PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta akan memberi sanksi kepada perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang tetap memaksa pegawainya bekerja di kantor selama PPKM Darurat.

Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan
Indonesia
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

[Hoaks atau Fakta]: Rumah Sakit Penuh, Pasien COVID-19 Tinggal Konsumsi Berbagai Obat di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Rumah Sakit Penuh, Pasien COVID-19 Tinggal Konsumsi Berbagai Obat di Rumah

pemberian obat, meski pada pasien tanpa gejala, tetap harus dalam pengawasan medis. Obat harus diberikan sesuai kondisi pasien untuk mengurangi risiko efek samping penggunaannya.

Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk
Indonesia
Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk

anak di bawah umur 12 tahun masih belum diizinkan untuk masuk ke taman atau wisata.

Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah
Indonesia
Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah

Menurut Dewi, salah satu penyebab pemilih pemula menjadi sasaran politik uang adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan politik sejak dini.