Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung KPK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan rekomendasi kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai akhir bulan Juli ini.

"Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, dan informasi tersebut segera dirampungkan pada akhir Juli 2021, mengacu pada situasi dan kondisi pandemi COVID-19," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT

Hari ini Tim Pemantauan dan Penyelidikan kasus TWK pegawai KPK telah melakukan pendalaman keterangan ahli. Hal itu merupakan ketiga kalinya dilakukan terkait penggalian dari ahli.

Pegawai KPK.(Foto: Antara)
Pegawai KPK.(Foto: Antara)

Ahli yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM yakni ahli hukum tata negara yang dilakukan secara virtual. Pendalaman keterangan ahli guna memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hirarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum.

"Hal ini merupakan bagian dari tata kelola suatu negara hukum," ujar dia.

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Sebelumnya, pada Rabu (21/7) Komnas HAM juga melakukan pendalaman detail dan klarifikasi dari beberapa informasi kepada sejumlah pegawai KPK. Hal ini guna memastikan perkembangan faktual antara satu dengan yang lain.

Diketahui, lanjut dia, terdapat beberapa perbedaan keterangan dan informasi yang memperkuat bukti-bukti yang ada setelah permintaan keterangan dari pihak-pihak lainnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor
Indonesia
Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor

"Tepat pada pukul 22.36 WIB jalur KA yang terkena longsoran tersebut sudah dapat dilewati kembali. KA pertama yang melintas adalah KA Malabar dengan kecepatan 5 km," ucap Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif

Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan
Indonesia
Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan

"Memang jalur darat dari Distrik Kiwirok belum terhubung ke daerah sekitarnya sehingga daerah seperti ini harus diperhatikan dengan serius," ujarnya.

Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis
Indonesia
Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis

Dimana, kerja sama kedua negara telah pada tingkat kemitraan strategis

Per Senin (21/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.151 Jiwa
Indonesia
Per Senin (21/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.151 Jiwa

Dengan positivity rate 9,9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.151 jiwa.

Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi
Indonesia
Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi

Tarif tarif dari pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu per lembar. Keuntungan yang sudah diperoleh selama ini mencapai ratusan ribu.

Mabes Polri Turunkan Tim Terkait Pengusutan Donasi Bodong Rp 2 Triliun
Indonesia
Mabes Polri Turunkan Tim Terkait Pengusutan Donasi Bodong Rp 2 Triliun

Kasusnya bagaimana dan itu ranah daripada klarifikasi internal

BNPT Deteksi Penggalangan Simpatisan Kemenangan Taliban di Indonesia
Indonesia
75 RW di Jakarta Tergenang Banjir akibat Hujan Deras Sejak Jumat Malam
Indonesia
75 RW di Jakarta Tergenang Banjir akibat Hujan Deras Sejak Jumat Malam

Sejumlah wilayah DKI Jakarta tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak Jumat (19/2) malam hingga Sabtu (20/2) pagi.

BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR
Indonesia
BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR

“Maka dalam kesempatan ini, kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia,” tutupnya.

Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM
Indonesia
Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM

SIKM mengacu pada Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021