Komnas HAM Tanggapi Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang tidak ingin ada larangan bagi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk ikut seleksi menjadi calon prajurit TNI.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, lembaga-lembaga pemerintahan lain bisa mencontoh kebijakan Jenderal Andika. Pasalnya negara harus memberikan kesetaraan bagi semua warganya tanpa terkecuali.

Baca Juga

Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi

"Kebijakan seperti ini juga harus diterapkan di institusi atau lembaga pemerintahan lain yang masih menerapkan cara-cara lama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan," kata Beka kepada wartawan, Jumat (1/3).

Beka meyakini kebijakan Andika ini tidak akan membuat TNI disusupi dengan paham yang tak sesuai dengan dasar negara. Pasalnya, TNI punya mekanisme proses internal calon penerimaan prajurit militer yakni dengan sumpah setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami percaya TNI punya mekanisme internal untuk menjalankan kebijakan panglima tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang ada," ujarnya.

Baca Juga

Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah

Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebelumnya meluruskan aturan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.

Adapun TAP MPRS XXV/1966 tersebut tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme”.

Menurutnya, dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut bukan melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunisme. Andika pun menyampaikan bahwa dirinya patuh terhadap perundang-undangan. Dengan demikian, Ia meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat. (Pon)

Baca Juga

Panglima TNI Hapus Tes Renang dan Akademik dalam Penerimaan Prajurit 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati
Indonesia
150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati

Puskesmas Kramat Jati menerjunkan 3 tim vaksinator

Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Lemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan.

Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri
Indonesia
Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri

Sigit juga memberikan catatan agar dapat diperbaiki oleh Forkopimda Bali

Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama
Indonesia
Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama

Setara Institute menilai dua tersangka kasus penodaan agama, Muhammad Kace dan Yahya Waloni lebih tepat dijerat dengan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

Belasan Pegawai Kena COVID-19, Kejati DKI Jakarta Lockdown
Indonesia
Belasan Pegawai Kena COVID-19, Kejati DKI Jakarta Lockdown

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penutupan sementara atau lockdown terhadap kantornya pada Jumat (4/2).

Satgas Sebut 24 Persen Penularan COVID-19 di Populasi Ditularkan oleh OTG
Indonesia
Satgas Sebut 24 Persen Penularan COVID-19 di Populasi Ditularkan oleh OTG

“Menurut studi di Tiongkok, orang tanpa gejala dapat menyumbangkan sekitar 24 persen dari keseluruhan penularan yang terjadi di populasi,” kata Wiku, Kamis (10/2).

Demokrat Kritik Pengangkatan Guru Honorer Era Jokowi
Indonesia
Demokrat Kritik Pengangkatan Guru Honorer Era Jokowi

Irwan menyayangkan, pemerintah masih membiarkan guru-guru honorer yang cukup masa pengabdiannya mengikuti proses seleksi PPPK serta CPNS hanya untuk memperoleh kesejahteraannya.

Wagub DKI Prediksi Indonesia Kebobolan Satu Gol, Tetapi Tetap Menang
Indonesia
Wagub DKI Prediksi Indonesia Kebobolan Satu Gol, Tetapi Tetap Menang

Riza meminta kepada warganya agar tidak melakukan nonton bareng

[HOAKS atau FAKTA]: Tabung Gas Bakal Meledak Saat Digoyang-goyang
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Tabung Gas Bakal Meledak Saat Digoyang-goyang

Ledakan pada tabung LPG lebih disebabkan oleh bocornya gas dari tabung LPG dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti kebocoran selang gas

Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri
Indonesia
Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri

"Tentunya kami akan terus pegang teguh amanah yang telah diberikan terkait dengan perubahan-perubahan di bidang organisasi, perubahan-perubahan di bidang operasional dan pelayanan publik," ucap Kapolri Listyo, Kamis.