Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri Cs soal TWK KPK Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Komnas HAM telah melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini untuk meminta keterangan Firli Bahuri Cs terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam materi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam berharap pimpinan lembaga antirasuah dapat memenuhi panggilan yang dilayangkan pihaknya.

Baca Juga

YLBHI Asumsikan Polemik TWK KPK Peristiwa Cicak Vs Buaya Jilid IV

"Surat pemanggilan sudah kami layangkan dengan waktu yang patut dan kami berharap baik pimpinan KPK maupun pihak-pihak yang lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM untuk bekerja sama memberikan berbagai informasinya agar publik mengetahui apa sejatinya kasus ini," kata Anam, Minggu (6/6).

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Anam mengatakan, pemanggilan permintaan keterangan ini dapat menjadi momentum bagi pimpinan KPK untuk menjelaskan mengenai TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, Anam berharap pimpinan KPK maupun pihak lainnya dapat memenuhi panggilan tersebut.

"Ini untuk menjernihkan apakah memang ini bagian dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ataukah bukan. Jadi kalau ditanyakan dipanggil pekan depan sudah kami layangkan, kami panggil dengan waktu yang patut," ujarnya.

Anam meyakini surat yang dilayangkan Komnas HAM kepada pihak-pihak terkait itu telah diterima yang bersangkutan.

"Surat sudah saya tanda tangani kemarin, kami cek juga sudah dikirimkan secara langsung ke berbagai institusi oleh karenanya kami menduga surat tersebut sudah diterima karena memang ada surat tanda terima dan kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC
Indonesia
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC

Angka kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu tahun sejak Maret 2020 menurut data Kementerian Kesehatan sebanyak 46 ribu kasus dan angka itu baru sekitar separuh dari angka kasus kematian akibat TBC pada periode yang sama.

Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada
Indonesia
Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada

Untuk ukuran normal ketinggian muka air di Pos Pantau Cipinang Hulu mencapai di bawah 145 cm

Aksi Bela Palestina, Polisi Lebih Banyak Jaga di Kedubes Amerika Ketimbang Kantor PBB
Indonesia
Aksi Bela Palestina, Polisi Lebih Banyak Jaga di Kedubes Amerika Ketimbang Kantor PBB

polisi belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas

Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga
Indonesia
Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga

Pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga acara pernikahan besar dengan pedoman yang ditetapkan.

Polda Metro Jaya Usut Peristiwa Kerumunan Promo BTS Meal
Indonesia
Polda Metro Jaya Usut Peristiwa Kerumunan Promo BTS Meal

Promo BTS Meal di gerai siap saji McDonald’s langsung viral akibat terjadi penumpukan atau kerumunan para pemesannya.

Demokrat Minta Keputusan Jadwal Pemilu Awal Desember 2021
Indonesia
Demokrat Minta Keputusan Jadwal Pemilu Awal Desember 2021

Penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR diminta segera menyepakati dan memutuskan jadwal Pemilu 2024.

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.

Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

Dorong Anies Pilih Isnawa Jadi Wali Kota Jaksel, Taufik: Supaya Tidak Nyasar
Indonesia
Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga
Indonesia
Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga

“Ada bantuan dari helikopter dari Mabes Polri dan TNI untuk bantu langsung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus