Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri Cs soal TWK KPK Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Komnas HAM telah melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini untuk meminta keterangan Firli Bahuri Cs terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam materi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam berharap pimpinan lembaga antirasuah dapat memenuhi panggilan yang dilayangkan pihaknya.

Baca Juga

YLBHI Asumsikan Polemik TWK KPK Peristiwa Cicak Vs Buaya Jilid IV

"Surat pemanggilan sudah kami layangkan dengan waktu yang patut dan kami berharap baik pimpinan KPK maupun pihak-pihak yang lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM untuk bekerja sama memberikan berbagai informasinya agar publik mengetahui apa sejatinya kasus ini," kata Anam, Minggu (6/6).

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Anam mengatakan, pemanggilan permintaan keterangan ini dapat menjadi momentum bagi pimpinan KPK untuk menjelaskan mengenai TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, Anam berharap pimpinan KPK maupun pihak lainnya dapat memenuhi panggilan tersebut.

"Ini untuk menjernihkan apakah memang ini bagian dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ataukah bukan. Jadi kalau ditanyakan dipanggil pekan depan sudah kami layangkan, kami panggil dengan waktu yang patut," ujarnya.

Anam meyakini surat yang dilayangkan Komnas HAM kepada pihak-pihak terkait itu telah diterima yang bersangkutan.

"Surat sudah saya tanda tangani kemarin, kami cek juga sudah dikirimkan secara langsung ke berbagai institusi oleh karenanya kami menduga surat tersebut sudah diterima karena memang ada surat tanda terima dan kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat
Indonesia
Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat

Sudah ada Intruksi pada sekolah-sekolah untuk surveilans di tiap sekolah dan kampus

Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster
Indonesia
Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster

Vaksinasi booster dapat dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi primer

Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko
Indonesia
Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko

Dari kesepakatan ekspor tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan transaksi hingga 714 ribu dolar AS atau Rp 10,2 miliar

Revisi Aturan JHT Bikin Kelompok Buruh Girang
Indonesia
Revisi Aturan JHT Bikin Kelompok Buruh Girang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal mengatakan, semua aspirasi dari organisasi buruh telah terakomodir.

PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman
Indonesia
PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman

Lokomotif KA Lodaya terpaksa harus diganti dan enam perjalanan KA mengalami kelambatan.

 Puan: Indonesia Butuh Pahlawan Masa Kini
Indonesia
Puan: Indonesia Butuh Pahlawan Masa Kini

Pahlawan-pahlawan modern yang bukan membawa bambu runcing, tetapi berbekal nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan berbuah karya-karya yang mendunia.

Polda Metro Jaya Selidiki Video Diduga Oknum Polisi Pukul Driver Ojol
Indonesia
Polda Metro Jaya Selidiki Video Diduga Oknum Polisi Pukul Driver Ojol

Sub Bidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Subbidpaminal Bidpropam) Polda Metro Jaya menyelidiki beredarnya video menunjukkan seorang pria mengaku oknum aparat memukul seorang driver ojek online (ojol) di Jalan Kedoya Raya, Jakarta barat.

LBH-HKTI Luncurkan Aplikasi Online Permudah Pengaduan Konflik Agraria
Indonesia
LBH-HKTI Luncurkan Aplikasi Online Permudah Pengaduan Konflik Agraria

LBH-HKTI DKI Jakarta yang baru dilantik dan dikukuhkan meluncurkan aplikasi/platform berbasis mobile untuk menampung dan menerima pengaduan bantuan hukum

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang
Indonesia
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang

Pemberian sanksi akan dimulai jika 50 persen dari total kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah lolos uji emisi

Mendag Luthfi Pastikan Datangi DPR RI Hari Ini
Indonesia
Mendag Luthfi Pastikan Datangi DPR RI Hari Ini

Mendag Muhammad Lutfi memastikan akan memenuhi undangan rapat Komisi VI DPR RI pada Kamis Siang (17/3) pukul 13:30 WIB.