Komnas HAM Singgung Legalitas dan Ketegasan Larangan Mudik Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai legalitas terkait larangan mudik di tengah pandemi Corona masih belum jelas.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, legalitas yang jelas ini diperlukan agar penanganan virus Corona berjalan dengan maksimal.

Baca Juga:

Pemerintah Larang Mudik, Gibran: Mungkin Bapak Lebaran Tahun Ini Tidak Pulang Solo

"Ini kita sangat sayangkan aturannya tidak begitu jelas ya dalam konteks darurat kesehatan maupun dalam konteks darurat bencana non-alam. Koridor pengaturan soal mudik ini nggak ada, belum ada legalitas yang jelas ini," kata Choirul Anam, kepada wartawan, Rabu (29/4).

Komnas HAM sebut larangan mudik tidak ada aturan dan dasar hukum yang jelas
Choirul Anam kritik larangan mudik yang tidak punya aturan dan dasar hukum yang jelas (Foto: antaranews)

Menurut Anam, petugas di lapangan akan kesusahan karena payung hukum mengenai larangan mudik ini belum jelas. Dia pun menyoroti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Kalau tidak memang menyusahkan semua orang. Apalagi, petugas di lapangan juga akan susah ini, ini basisnya apa itu kalau itu, surat edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan misalnya posisi SE dalam kondisi darurat kesehatan maupun darurat bencana non-alam," imbuh Anam.

"Peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri kesehatan (Permenkes) itu tidak ada," katanya.

Padahal, kata Anam, sejatinya yang harus mengeluarkan kebijakan dalam konteks darurat kesehatan atau darurat non-alam adalah Kementerian Kesehatan.

Dengan begitu, menurut Anam akan terciptanya soliditas terkait kebijakan yang dijalankan bersama.

"Kita butuhnya memang satu platform satu soliditas kebijakan yang jelas, itu yang pertama. Kita sebagai negara hukum punya fungsi legalitas yang kuat, khususnya untuk kenapa ini penting pengaturan mudik," ujar Anam.

Anam melihat, jika pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi juga akan berangsur baik.

Untuk itu, kata Anam, pemerintah daerah punya otoritas dalam bertanggung jawab terhadap kesehatan warga di daerahnya.

"Oleh karenanya, sebenarnya yang punya otoritas itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sedikit banyak juga punya tanggung jawab untuk bagaimana melindungi, memenuhi kesehatannya," ujar Anam.

Baca Juga:

Akademisi UGM Perkirakan Mudik Bisa Perpanjang Akhir Masa Pandemi Corona

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik 2020 hanya berlaku untuk daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah, dan aglomerasinya. Tercatat sudah ada 24 daerah berstatus PSBB.

Sebagaimana diketahui, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 telah berlaku.(Knu)

Baca Juga:

Nekat Mudik ke Yogyakarta, Siap-Siap Disuruh Putar Balik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB

Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama

PMI Solo Sediakan Plasma Konvalesen, 9 Orang Dinyatakan Sembuh dari COVID-19
Indonesia
PMI Solo Sediakan Plasma Konvalesen, 9 Orang Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

Data PMI Solo sudah ada sembilan orang yang memanfaatkan plasma konvalesen dan dinyatakan sembuh dari COVID-19.

 Diundang Fit and Proper Test Oleh DPP PDIP, Gibran Temui FX Rudy Minta Restu
Indonesia
Diundang Fit and Proper Test Oleh DPP PDIP, Gibran Temui FX Rudy Minta Restu

Gibran mengungkap pertemuannya dengan Rudy tersebut hanya sebatas silaturahim dan sekaligus minta restu, pada Senin ke kantor DPP PDIP menjalani fit and proper test.

Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka
Indonesia
Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Tol Cikopo Palimanan, pada Jumat (10/9). Akibatnya,

Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori

Pemprov harus secepatnya perbanyak pembuatan lubang biopori sebagai penampung air saat musim hujan mengguyur ibu kota.

Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri
Indonesia
Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri

Yusri Yunus menegaskan bahwa Kompol Fahrul telah melanggar aturan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis terkait larangan keramaian yang melibatkan massa.

 Periksa Wahyu Setiawan, KPK Dalami Sumber Dana Suap Harun Masiku
Indonesia
Periksa Wahyu Setiawan, KPK Dalami Sumber Dana Suap Harun Masiku

Penyidik juga melanjutkan pemeriksaan kepada tersangka WS dan tersangka ATF terkait dengan rangkaian perbuatan penerimaan uang yang diterima dari Saiful Bahri dan tersangka HM (Harun Masiku)

  KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung
Indonesia
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

"Iya benar dan saat ini masih berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (17/2) malam.

PT KCI Operasionalkan Nyaris 1000 Perjalanan KRL Setiap Hari
Indonesia
PT KCI Operasionalkan Nyaris 1000 Perjalanan KRL Setiap Hari

Waktu keberangkatan bus tersedia mulai pukul 05.15 WIB